Ubah Rasio Cicilan Biaya Kuliah, Universitas Gunadarma Klaim Tekan Jumlah Penunggak

Kompas.com - 10/03/2020, 19:03 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Manajemen Universitas Gunadarma mengklaim bahwa perubahan rasio cicilan biaya kuliah "pecah blanko" sanggup menekan jumlah penunggak biaya kuliah.

Sebagai informasi, perubahan yang dimaksud adalah pergantian rasio cicilan pertama-kedua dari 50-50 menjadi 70-30.

Perubahan ini dianggap merugikan sehingga memicu demonstrasi besar-besaran mahasiswa Universitas Gunadarma, Senin (9/3/2020).

Baca juga: Dianggap Mahasiswa Tak Transparan Kelola Anggaran, Ini Respons Universitas Gunadarma

"Ada 3.000 sekian (penunggak) di (skema) sebelumnya. Setelah ada kebijakan, memang terburu-buru, dengan menutup nilai, 1.000 sekian melunasi," ujar Kepala Biro Adminstrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, Budi Hermana dalam konferensi pers, Selasa (10/3/2020).

"Tersisa lah 1.900-an penunggak. Namanya anak kami, kami panggil kasus per kasus. Sebagai bapak, kami enggak mau anaknya enggak lanjut kuliah," ia menambahkan.

Meski demikian, Budi membantah bahwa perubahan rasio cicilan pembayaran kuliah itu didorong dengan niat menekan jumlah penunggak biaya kuliah.

Ia menganggap, mahasiswa telah menerima haknya di semester itu, bagaimana pun metode pembayarannya, berapa pun cicilannya.

Sehingga, Budi menganggap wajar bila pihak kampus meraup lebih banyak uang di awal semester.

Ia menyatakan bahwa pihak kampus sebetulnya ingin langsung meraup 100 persen biaya kuliah di awal semester.

Baca juga: Mahasiswa Protes Urus Kuliah Harus di Depok, Gunadarma: Tak Semua Bisa Didigitalisasi

"Tidak (untuk menekan jumlah penunggak). Itu kebijaksanaan saja. Kami kan maunya bisa bayar 100 persen. Kemarin ada keputusan berdasarkan mekanisme internal itu dari 50-50 menjadi 70-30," kata Budi, mengakui bahwa keputusan itu tanpa melibatkan mahasiswa.

Sebelumnya diberitakan, ribuan mahasiswa Universitas Gunadarma meliburkan diri dan pilih berunjuk rasa di Kampus D Gunadarma, Jalan Margonda Raya, Depok, Senin lalu.

Dalam demonstrasi besar-besaran Senin lalu, Aliansi Mahasiswa Gunadarma menyampaikan 7 butir tuntutan terkait pembenahan sistem kampusnya.

Tujuh tuntutan itu meliputi sistem pembayaran kuliah, transparansi anggaran, penerapan statuta, kejelasan program sertifikasi profesi, perbaikan fasilitas, pelibatan mahasiswa dalam perumusan kebijakan, dan kesejahteraan karyawan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PT MRT Jakarta Targetkan Buka 5 Taman Literasi di Ibu Kota Tahun 2023

PT MRT Jakarta Targetkan Buka 5 Taman Literasi di Ibu Kota Tahun 2023

Megapolitan
JXB Berencana Bangun Dermaga di Kali Ciliwung

JXB Berencana Bangun Dermaga di Kali Ciliwung

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

4 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan terhadap Prada Indra Ditahan

Megapolitan
Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis

Megapolitan
Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Ancam Sebarkan Data Nasabah, Kantor Pinjol di Manado Digerebek Polda Metro Jaya

Megapolitan
Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Festival Warga Bantu Warga, Ajang Komunitas Galang Dana untuk Menolong Sesama...

Megapolitan
Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Polda Metro Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di Manado Usai Warga Melapor Diancam

Megapolitan
Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan 'Parkir'

Fraksi PKS Sebut Deputi Gubernur DKI Selama Ini Cuma Jabatan "Parkir"

Megapolitan
Serunya Beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Bermain dengan Cucu hingga Baca Buku...

Serunya Beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Bermain dengan Cucu hingga Baca Buku...

Megapolitan
Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Dukung Heru Budi Angkat Deputi Gubernur daripada TGUPP, F-PDIP: Ini Formal, Amanat UU

Megapolitan
Kantor Pinjol Ilegal di Manado Digerebek, 'Debt Collector' dan Bosnya Jadi Tersangka

Kantor Pinjol Ilegal di Manado Digerebek, "Debt Collector" dan Bosnya Jadi Tersangka

Megapolitan
Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Heru Budi Disarankan Tak Cuma Angkat 1 Deputi Gubernur untuk Bantu Tugasnya

Megapolitan
Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

Beredar Video Tarif Parkir Motor Liar di Sekitar Grand Indonesia Rp 10.000, Fakta: Di Pasar Lebih Ngeri Lagi

Megapolitan
Polda Metro Jaya Gerebek Kantor Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi di Manado

Polda Metro Jaya Gerebek Kantor Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi di Manado

Megapolitan
Bendungan Ciawi-Sukamahi Diresmikan Desember, PUPR: Kami Operasikan untuk Musim Hujan

Bendungan Ciawi-Sukamahi Diresmikan Desember, PUPR: Kami Operasikan untuk Musim Hujan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.