Kompas.com - 11/03/2020, 15:45 WIB
Ribuan buruh demo di Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rabu (11/3/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITARibuan buruh demo di Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rabu (11/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan buruh dan pekerja dari sejumlah serikat yang tergabung dalam 'Gerakan Buruh Jakarta' menggelar aksi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/3/2020) siang.

Sejumlah serikat ikut menggelar aksi di antaranya Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Mereka datang untuk menyuarakan penolakan atas Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Massa yang datang membawa spanduk bertulisan 'Bahaya Omnibus Law, RUU Sapu Jagat untuk Sapu Rakyat', 'Penolakan Omnibus Law'.

Baca juga: Buruh akan Unjuk Rasa Besar-besaran Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

"Persatuan adalah gerbang paling konkret menuju kesejahteraan. Kita tunjukan kepada negara ketika Omnibus Law tetap disahkan kita mogok massal," ungkap salah seorang orator dari atas mobil komando.

Dalam tuntutannya, Gerakan Buruh Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI untuk menyatakan sikap menolak RUU Ciptaker yang akan dibahas DPR RI.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, DPRD DKI juga diminta untuk menyampaikan sikap kepada Presiden Joko Widodo agar berani membatalkan RUU Ciptaker.

"Gerakan buruh Jakarta yang ada di DKI meminta kepada pimpinan DPRD untuk menyatakan sikap menolak RUU Omnibus Law yang akan dibahas oleh DPR RI serta menyampaikan sikapnya kepada Presiden agar segera membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja," tuturnya.

Baca juga: Buruh Desak Jokowi Cepat Merespons Penolakan atas RUU Cipta Kerja

Usai berunjuk rasa di depan Balai Kota, mereka kemudian bergerak ke Jalan Kebon Sirih tepatnya di depan Gedung DPRD DKI untuk menyampaikan aspirasi yang sama kepada anggota Dewan.

Serikat pekerja mengungkapkan sederet kekhawatiran terhadap omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja yang sedang dirancang oleh Presiden Jokowi.

Omnibus law dirancang pemerintah dengan meleburkan 1.194 pasal di 82 UU menjadi satu undang-undang, yakni UU Cipta Lapangan Kerja.

Hal yang dikhawatirkan adalah menghilangkan upah minimum, pesangon mengecil, pengangkatan karyawan tidak jelas, mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia, yang terakhir adalah jaminan sosial pekerja terancam hilang.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

Megapolitan
Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Megapolitan
Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Megapolitan
Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Megapolitan
Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Megapolitan
Ini Wilayah Prioritas Penanganan Banjir di Jakarta Selatan

Ini Wilayah Prioritas Penanganan Banjir di Jakarta Selatan

Megapolitan
WNA Pemilik Visa Kini Bisa Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta

WNA Pemilik Visa Kini Bisa Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Tidak Ada Mediasi Terkait Perselisihan Nicholas Sean dan Ayu Thalia, Kasus Terus Berlanjut

Tidak Ada Mediasi Terkait Perselisihan Nicholas Sean dan Ayu Thalia, Kasus Terus Berlanjut

Megapolitan
PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

Megapolitan
Polisi: Banyak Pengemudi Mobil Jadi Korban Jambret di Lampu Merah, tapi Tidak Melapor

Polisi: Banyak Pengemudi Mobil Jadi Korban Jambret di Lampu Merah, tapi Tidak Melapor

Megapolitan
Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Sopir Kontainer Ditilang karena Kelebihan Muatan

Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Sopir Kontainer Ditilang karena Kelebihan Muatan

Megapolitan
Sudah Tangkap Kaptennya, Polisi Buru Kelompok Jambret yang Incar Pengemudi Mobil di Lampu Merah

Sudah Tangkap Kaptennya, Polisi Buru Kelompok Jambret yang Incar Pengemudi Mobil di Lampu Merah

Megapolitan
Uji Coba Belajar Tatap Muka Terbatas di Jakarta akan Ditambah menjadi 1.500 Sekolah

Uji Coba Belajar Tatap Muka Terbatas di Jakarta akan Ditambah menjadi 1.500 Sekolah

Megapolitan
Cegah Banjir, Dinas PUPR Bangun 18 Turap di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Cegah Banjir, Dinas PUPR Bangun 18 Turap di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.