Tolak Omnibus Law, Buruh Demo di Kantor Anies dan DPRD DKI

Kompas.com - 11/03/2020, 15:45 WIB
Ribuan buruh demo di Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rabu (11/3/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITARibuan buruh demo di Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Rabu (11/3/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan buruh dan pekerja dari sejumlah serikat yang tergabung dalam 'Gerakan Buruh Jakarta' menggelar aksi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/3/2020) siang.

Sejumlah serikat ikut menggelar aksi di antaranya Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Mereka datang untuk menyuarakan penolakan atas Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Massa yang datang membawa spanduk bertulisan 'Bahaya Omnibus Law, RUU Sapu Jagat untuk Sapu Rakyat', 'Penolakan Omnibus Law'.

Baca juga: Buruh akan Unjuk Rasa Besar-besaran Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

"Persatuan adalah gerbang paling konkret menuju kesejahteraan. Kita tunjukan kepada negara ketika Omnibus Law tetap disahkan kita mogok massal," ungkap salah seorang orator dari atas mobil komando.

Dalam tuntutannya, Gerakan Buruh Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI untuk menyatakan sikap menolak RUU Ciptaker yang akan dibahas DPR RI.

Selain itu, DPRD DKI juga diminta untuk menyampaikan sikap kepada Presiden Joko Widodo agar berani membatalkan RUU Ciptaker.

"Gerakan buruh Jakarta yang ada di DKI meminta kepada pimpinan DPRD untuk menyatakan sikap menolak RUU Omnibus Law yang akan dibahas oleh DPR RI serta menyampaikan sikapnya kepada Presiden agar segera membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja," tuturnya.

Baca juga: Buruh Desak Jokowi Cepat Merespons Penolakan atas RUU Cipta Kerja

Usai berunjuk rasa di depan Balai Kota, mereka kemudian bergerak ke Jalan Kebon Sirih tepatnya di depan Gedung DPRD DKI untuk menyampaikan aspirasi yang sama kepada anggota Dewan.

Serikat pekerja mengungkapkan sederet kekhawatiran terhadap  omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja yang sedang dirancang oleh Presiden Jokowi.

Omnibus law dirancang pemerintah dengan meleburkan 1.194 pasal di 82 UU menjadi satu undang-undang, yakni UU Cipta Lapangan Kerja.

Hal yang dikhawatirkan adalah menghilangkan upah minimum, pesangon mengecil, pengangkatan karyawan tidak jelas, mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia, yang terakhir adalah jaminan sosial pekerja terancam hilang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Antisipasi Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Rute Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021

Pemprov DKI Akan Ikut Keputusan Pemerintah Pusat Tak Naikkan UMP 2021

Megapolitan
Mesin Pompa Dikerahkan Atasi Genangan Air di Jalan Raya Jambore

Mesin Pompa Dikerahkan Atasi Genangan Air di Jalan Raya Jambore

Megapolitan
Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 84 Orang Kemarin

Kasus Baru Covid-19 di Depok Bertambah 84 Orang Kemarin

Megapolitan
Warga Bekasi Diminta Periksa Covid-19 Saat Kembali dari Liburan

Warga Bekasi Diminta Periksa Covid-19 Saat Kembali dari Liburan

Megapolitan
Prakiraan BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bodetabek Hujan Sore Nanti

Prakiraan BMKG: Jakarta Cerah Berawan, Bodetabek Hujan Sore Nanti

Megapolitan
Di Tengah Hujan Lebat, Sekelompok Pemuda Tawuran di Koja

Di Tengah Hujan Lebat, Sekelompok Pemuda Tawuran di Koja

Megapolitan
Kapolda: Kelompok Anarko Tak Lagi Pakai Identitas Simbol A dan Pakaian Serba Hitam

Kapolda: Kelompok Anarko Tak Lagi Pakai Identitas Simbol A dan Pakaian Serba Hitam

Megapolitan
Minggu Kedua PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.423 Pelanggar Masker

Minggu Kedua PSBB Transisi, Satpol PP Jakpus Jaring 2.423 Pelanggar Masker

Megapolitan
Libur Panjang, Tol Tangerang-Merak Batasi Kapasitas Rest Area Maksimal 50 Persen

Libur Panjang, Tol Tangerang-Merak Batasi Kapasitas Rest Area Maksimal 50 Persen

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pembunuhan Berencana PSK di Bekasi

Polisi Selidiki Dugaan Pembunuhan Berencana PSK di Bekasi

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: 25 Kasus Baru, Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Menjadi 2.095

UPDATE 27 Oktober: 25 Kasus Baru, Pasien Covid-19 di Kota Tangerang Menjadi 2.095

Megapolitan
Antisipasi Begal Pesepeda, Polres Jakpus Perketat Patroli

Antisipasi Begal Pesepeda, Polres Jakpus Perketat Patroli

Megapolitan
Hari Sumpah Pemuda, BEM SI Sebut 1.000 Mahasiswa Bakal Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Hari Sumpah Pemuda, BEM SI Sebut 1.000 Mahasiswa Bakal Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta

Megapolitan
Komplotan Pencuri di Jaksel Jual Motor Curian di Bogor hingga Rp 1,7 Juta

Komplotan Pencuri di Jaksel Jual Motor Curian di Bogor hingga Rp 1,7 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X