Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harapan Masyarakat jika Diberlakukan Lockdown, Jaminan Tak Kena PHK hingga Fasilitas Internet Gratis

Kompas.com - 31/03/2020, 10:42 WIB
Cynthia Lova,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin bertambah.

Desakan dari berbagai pihak agar pemerintah melakukan lockdown atau karantina wilayah terus berdatangan.

Kebijakan itu dinilai efektif mencegah penularan virus meluas.

Bahkan, di beberapa wilayah pun masing-masing kepala daerah sudah ada yang terlebih dahulu mengambil sikap untuk mengarantina sendiri wilayahnya.

Baca juga: Anies Diminta Jamin Hidup Kelompok Miskin, APD Tenaga Medis, hingga Stok Pangan Sebelum Lockdown Jakarta

Rencana pemberlakuan lockdown ternyata menuai berbagai harapan masyarakat kepada pemerintah.

Salah satunya Deslianty Manik (23).

Warga Harapan Indah ini mengaku khawatir jika nantinya lockdown atau karantina wilayah benar-benar resmi diterapkan, perusahan tempatnya bekerja langsung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke karyawannya.

Sebab, dia bekerja di pabrik makanan ringan, di mana perusahaannya harus setiap hari produksi. Bahkan sampai saat ini dirinya tetap bekerja seperti biasa.

“Sampai sekarang aja saya masih bekerja seperti biasa. Jika perusahaan tutup, otomatis produksi enggak jalan, yang ada banyak pemecatan,” kata Deslianty kepada Kompas.com, Selasa (31/3/2020).

Ia mengatakan, jika nantinya akan diterapkan lockdown, pemerintah harus memberi tahu secara tertulis ke perusahaan-perusahaan yang saat ini masih beroperasi.

Sebab, berkaca dari sekarang, meski telah diberikan imbauan berkali-kali oleh pemerintah daerah untuk memberlakukan bekerja dari rumah, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan hal itu.

“Misalnya diterapkan pemerintah karantina wilayah, akses semua jalan ditutup, pemerintah harus kasih surat resmi dan surat itu bisa berlaku untuk kantor-kantor swasta juga bahwa kita karyawan belum bisa masuk sementara waktu karena harus karantina wilayah,” ujar Deslianty.

Deslianty juga meminta jaminan pemerintah agar perusahaan tidak akan memecat karyawan selama berada di rumah saat karantina wilayah tersebut.

Sebab, kata Deslianty, banyak temannya yang bekerja di perusahaan lain diliburkan, tetapi tidak digaji.

Baca juga: Depok Belum Dapat Restu Pemprov Jawa Barat untuk Local Lockdown

“Ada temanku soalnya, diberilah kesempatan untuk di rumah selama pandemi. Tapi sayangnya, selama di rumah dia tidak dapat gaji, syukur-syukur punya tabungan. Kalau tidak, kasihan juga,” ucap Deslianty.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bakal Maju di Pilkada Depok, Imam Budi Hartono Klaim Punya Elektabilitas Besar

Bakal Maju di Pilkada Depok, Imam Budi Hartono Klaim Punya Elektabilitas Besar

Megapolitan
Seorang Pria Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar

Seorang Pria Diduga Lecehkan 5 Bocah Laki-laki di Jakbar

Megapolitan
74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

74 Kelurahan di Jakarta Masih Kekurangan Anggota PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Denda Rp 500.000 Untuk Pembuang Sampah di TPS Lokbin Pasar Minggu Belum Diterapkan

Megapolitan
Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan 'OTT'

Warga Boleh Buang Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu pada Pagi Hari, Petugas Bakal Lakukan "OTT"

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Ditahan Selama 7 Hari

Megapolitan
Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Dubes Palestina: Gaza Utara Hancur Total, Rafah Dikendalikan Israel

Megapolitan
Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Warga Luar Jadi Biang Kerok Menumpuknya Sampah di TPS Dekat Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Remaja yang Tusuk Seorang Ibu di Bogor Kini Berstatus Anak Berhadapan dengan Hukum

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com