Kompas.com - 06/04/2020, 09:49 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi merasa dapat menindak warga yang berkerumun di tengah pandemi Covid-19 walaupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menetapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Engga (perlu menunggu status PSBB untuk menindak warga yang berkerumun), kan sebelum PSBB kita sudah jalan (patroli untuk membubarkan warga yang berkerumun), dari kemarin sudah jalan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Senin (6/4/2020).

Yusri menjelaskan, polisi menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP untuk menindak warga yang mengabaikan imbauan polisi.

Baca juga: 18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

Menurut Yusri, polisi mengedepankan upaya persuasif terlebih dahulu sebelum membubarkan warga yang berkerumun.

Jika mereka menolak untuk dibubarkan, maka polisi menindak menurut aturan hukum yang berlaku.

"Yang kita lakukan selama ini kan sudah persuasif, humanis, kita secara preemtif imbauan, kita patroli. Tapi jika tiga kali mengindahkan, kita kenakan pasal itu. Dasar (penindakan) bagi yang mengindahkan (imbauan polisi) adalah pasal KUHP dan UU Karantina Kesehatan," jelas Yusri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018, warga yang berkerumun dan melanggar aturan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar bisa dikenakan sanksi kurungan penjara selama setahun dan denda Rp 100 juta.

Baca juga: 1.151 Pasien Positif Covid-19 Tersebar di 202 Kelurahan, Ini Rinciannya

"Kalau setiap orang tidak mematuhi penyelenggara kebijakan, maka bisa dipidana 1 tahun atau denda Rp 100 juta," ungkap Yusri.

Sebagaimana diketahui, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun, Pasal 9 Ayat 1 berbunyi "setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan."

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam Seminggu, Komplotan Pembuat Surat Antigen Palsu di Depok Terbitkan 80 Surat

Dalam Seminggu, Komplotan Pembuat Surat Antigen Palsu di Depok Terbitkan 80 Surat

Megapolitan
Emak-emak di Ciracas Antusias Ikuti Vaksinasi Covid-19 agar Bisa ke Pasar

Emak-emak di Ciracas Antusias Ikuti Vaksinasi Covid-19 agar Bisa ke Pasar

Megapolitan
Pencetak Surat Antigen Palsu di Depok: Cuma Dapat Rp 50.000, Buat Kopi dan Rokok Sudah Habis

Pencetak Surat Antigen Palsu di Depok: Cuma Dapat Rp 50.000, Buat Kopi dan Rokok Sudah Habis

Megapolitan
Mendagri Minta Pemkot Tangerang Turunkan BOR RS Jadi 50 Persen, Kini Masih 73 Persen

Mendagri Minta Pemkot Tangerang Turunkan BOR RS Jadi 50 Persen, Kini Masih 73 Persen

Megapolitan
Perangi Kartel Krematorium, Jusuf Hamka: Sebangsa Setanah Air Wajib Kita Jaga

Perangi Kartel Krematorium, Jusuf Hamka: Sebangsa Setanah Air Wajib Kita Jaga

Megapolitan
Polisi Panggil Ahli Bahasa Usut Kasus Jerinx yang Diduga Ancam Adam Deni

Polisi Panggil Ahli Bahasa Usut Kasus Jerinx yang Diduga Ancam Adam Deni

Megapolitan
Kapolda Metro Apresiasi Warga Tak Terprovokasi Ajakan Demo 'Jokowi End Game'

Kapolda Metro Apresiasi Warga Tak Terprovokasi Ajakan Demo "Jokowi End Game"

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Masih Sepi, Pengelola: Bukan karena Wajib Tunjukkan Bukti Vaksin

Pasar Tanah Abang Masih Sepi, Pengelola: Bukan karena Wajib Tunjukkan Bukti Vaksin

Megapolitan
Dinsos Depok Tegaskan Siapa Pun Dilarang Pungut Uang dari BST Warga

Dinsos Depok Tegaskan Siapa Pun Dilarang Pungut Uang dari BST Warga

Megapolitan
Cerita Jusuf Hamka Geram Ada Kartel Krematorium, Putuskan Bantu Tanpa Lihat Agama

Cerita Jusuf Hamka Geram Ada Kartel Krematorium, Putuskan Bantu Tanpa Lihat Agama

Megapolitan
Minta Pemkot Tangerang Tak Bergantung ke Pemerintah Pusat soal Bansos, Mendagri: Pengusaha Keluarkan CSR

Minta Pemkot Tangerang Tak Bergantung ke Pemerintah Pusat soal Bansos, Mendagri: Pengusaha Keluarkan CSR

Megapolitan
Pemprov DKI Salurkan 138 Tabung Oksigen Hasil Sitaan Polisi ke Puskesmas

Pemprov DKI Salurkan 138 Tabung Oksigen Hasil Sitaan Polisi ke Puskesmas

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Masih Sepi, Jumlah Pengunjung Tak Sampai 1.000 Orang Per Hari

Pasar Tanah Abang Masih Sepi, Jumlah Pengunjung Tak Sampai 1.000 Orang Per Hari

Megapolitan
Jadi Buru-buru Layani Pembeli, Pengusaha Warteg Minta Aturan Makan 20 Menit Ditiadakan

Jadi Buru-buru Layani Pembeli, Pengusaha Warteg Minta Aturan Makan 20 Menit Ditiadakan

Megapolitan
Viral Foto Pasien Isoman Jajan Bakso, Satpol PP Tegur Pihak Hotel

Viral Foto Pasien Isoman Jajan Bakso, Satpol PP Tegur Pihak Hotel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X