Polisi Tindak Warga Berkerumun meski Belum Ditetapkan PSBB, Ini Penjelasan Kepolisian

Kompas.com - 06/04/2020, 09:49 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi merasa dapat menindak warga yang berkerumun di tengah pandemi Covid-19 walaupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menetapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Engga (perlu menunggu status PSBB untuk menindak warga yang berkerumun), kan sebelum PSBB kita sudah jalan (patroli untuk membubarkan warga yang berkerumun), dari kemarin sudah jalan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Senin (6/4/2020).

Yusri menjelaskan, polisi menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP untuk menindak warga yang mengabaikan imbauan polisi.

Baca juga: 18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

Menurut Yusri, polisi mengedepankan upaya persuasif terlebih dahulu sebelum membubarkan warga yang berkerumun.

Jika mereka menolak untuk dibubarkan, maka polisi menindak menurut aturan hukum yang berlaku.

"Yang kita lakukan selama ini kan sudah persuasif, humanis, kita secara preemtif imbauan, kita patroli. Tapi jika tiga kali mengindahkan, kita kenakan pasal itu. Dasar (penindakan) bagi yang mengindahkan (imbauan polisi) adalah pasal KUHP dan UU Karantina Kesehatan," jelas Yusri.

Dalam Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018, warga yang berkerumun dan melanggar aturan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar bisa dikenakan sanksi kurungan penjara selama setahun dan denda Rp 100 juta.

Baca juga: 1.151 Pasien Positif Covid-19 Tersebar di 202 Kelurahan, Ini Rinciannya

"Kalau setiap orang tidak mematuhi penyelenggara kebijakan, maka bisa dipidana 1 tahun atau denda Rp 100 juta," ungkap Yusri.

Sebagaimana diketahui, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun, Pasal 9 Ayat 1 berbunyi "setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan."

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

800 Personel Polisi Disebar Awasi Tempat Ngabuburit dan Penjualan Takjil di Bogor Selama Ramadhan

800 Personel Polisi Disebar Awasi Tempat Ngabuburit dan Penjualan Takjil di Bogor Selama Ramadhan

Megapolitan
Penyerangan Geng Motor terhadap Pemuda di Jagakarsa Diwarnai Aksi Lempar Botol dan Acungkan Celurit

Penyerangan Geng Motor terhadap Pemuda di Jagakarsa Diwarnai Aksi Lempar Botol dan Acungkan Celurit

Megapolitan
Siapa Prada Ilham, Sosok yang Disebut Provokator Penyerangan Polsek Ciracas dan Terancam Dipecat TNI?

Siapa Prada Ilham, Sosok yang Disebut Provokator Penyerangan Polsek Ciracas dan Terancam Dipecat TNI?

Megapolitan
Pak Ogah Tewas Ditusuk di Rel Bandengan, Korban dan Pelaku Disebut Musuh Bebuyutan

Pak Ogah Tewas Ditusuk di Rel Bandengan, Korban dan Pelaku Disebut Musuh Bebuyutan

Megapolitan
Gadis 18 Tahun Tewas Ditabrak Bus di Cipondoh, Kota Tangerang

Gadis 18 Tahun Tewas Ditabrak Bus di Cipondoh, Kota Tangerang

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 16 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Tangerang Raya, 16 April 2021

Megapolitan
Kasus Koboi Pengemudi Fortuner Tabrak Pemotor di Duren Sawit Berujung Damai

Kasus Koboi Pengemudi Fortuner Tabrak Pemotor di Duren Sawit Berujung Damai

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 16 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 16 April 2021

Megapolitan
Setelah Tak Menjabat Wali Kota, Airin Fokus Kuliah S3 dan Urus Partai Golkar

Setelah Tak Menjabat Wali Kota, Airin Fokus Kuliah S3 dan Urus Partai Golkar

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 16 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 16 April 2021

Megapolitan
UPDATE 15 April: Total Ada 10.565 Kasus Covid-19 di Tangsel, 536 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 15 April: Total Ada 10.565 Kasus Covid-19 di Tangsel, 536 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Pemkot Jakpus Rutin Pangkas Pohon demi Cegah Pohon Tumbang

Pemkot Jakpus Rutin Pangkas Pohon demi Cegah Pohon Tumbang

Megapolitan
Pekan Ini, Pemprov DKI Berencana Uji Coba Tahap Pertama Flyover Cakung

Pekan Ini, Pemprov DKI Berencana Uji Coba Tahap Pertama Flyover Cakung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X