Polisi Tindak Warga Berkerumun meski Belum Ditetapkan PSBB, Ini Penjelasan Kepolisian

Kompas.com - 06/04/2020, 09:49 WIB
Ilustrasi virus corona ShutterstockIlustrasi virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi merasa dapat menindak warga yang berkerumun di tengah pandemi Covid-19 walaupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menetapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Engga (perlu menunggu status PSBB untuk menindak warga yang berkerumun), kan sebelum PSBB kita sudah jalan (patroli untuk membubarkan warga yang berkerumun), dari kemarin sudah jalan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Senin (6/4/2020).

Yusri menjelaskan, polisi menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP untuk menindak warga yang mengabaikan imbauan polisi.

Baca juga: 18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

Menurut Yusri, polisi mengedepankan upaya persuasif terlebih dahulu sebelum membubarkan warga yang berkerumun.

Jika mereka menolak untuk dibubarkan, maka polisi menindak menurut aturan hukum yang berlaku.

"Yang kita lakukan selama ini kan sudah persuasif, humanis, kita secara preemtif imbauan, kita patroli. Tapi jika tiga kali mengindahkan, kita kenakan pasal itu. Dasar (penindakan) bagi yang mengindahkan (imbauan polisi) adalah pasal KUHP dan UU Karantina Kesehatan," jelas Yusri.

Dalam Pasal 93 UU Nomor 6 tahun 2018, warga yang berkerumun dan melanggar aturan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar bisa dikenakan sanksi kurungan penjara selama setahun dan denda Rp 100 juta.

Baca juga: 1.151 Pasien Positif Covid-19 Tersebar di 202 Kelurahan, Ini Rinciannya

"Kalau setiap orang tidak mematuhi penyelenggara kebijakan, maka bisa dipidana 1 tahun atau denda Rp 100 juta," ungkap Yusri.

Sebagaimana diketahui, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 berbunyi, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adapun, Pasal 9 Ayat 1 berbunyi "setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan."

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut New Normal, Wali Kota Bekasi Izinkan Restoran Beroperasi Mulai Selasa Ini

Sambut New Normal, Wali Kota Bekasi Izinkan Restoran Beroperasi Mulai Selasa Ini

Megapolitan
Pemuda di Bintaro Diancam dan Diperas 5 Orang yang Mengaku Polisi

Pemuda di Bintaro Diancam dan Diperas 5 Orang yang Mengaku Polisi

Megapolitan
Perampok Bersenpi Beraksi di Minimarket Kembangan, Uang Rp 26 Juta Raib

Perampok Bersenpi Beraksi di Minimarket Kembangan, Uang Rp 26 Juta Raib

Megapolitan
Antisipasi Arus Balik ke Jakarta, Depok Ikut Awasi di Sejumlah Titik

Antisipasi Arus Balik ke Jakarta, Depok Ikut Awasi di Sejumlah Titik

Megapolitan
Jabodetabek Panas Beberapa Hari Terakhir, Suhu Paling Tinggi di Area Bandara Soetta dan Kemayoran

Jabodetabek Panas Beberapa Hari Terakhir, Suhu Paling Tinggi di Area Bandara Soetta dan Kemayoran

Megapolitan
Di Hadapan Emil dan Pepen, Jokowi Puji Kota Bekasi Berhasil Tekan Penularan Covid-19

Di Hadapan Emil dan Pepen, Jokowi Puji Kota Bekasi Berhasil Tekan Penularan Covid-19

Megapolitan
Pemalsu SIKM Bakal Dijerat Pidana, Ancaman hingga 12 Tahun Penjara

Pemalsu SIKM Bakal Dijerat Pidana, Ancaman hingga 12 Tahun Penjara

Megapolitan
Anies: Kalau Masyarakat Tidak Taat, Terpaksa PSBB Diperpanjang...

Anies: Kalau Masyarakat Tidak Taat, Terpaksa PSBB Diperpanjang...

Megapolitan
Lucinta Luna Jalani Sidang Perdana di PN Jakbar secara Virtual Rabu Besok

Lucinta Luna Jalani Sidang Perdana di PN Jakbar secara Virtual Rabu Besok

Megapolitan
Merasa Gerah Beberapa Hari Terakhir? Ini Penjelasan BMKG

Merasa Gerah Beberapa Hari Terakhir? Ini Penjelasan BMKG

Megapolitan
Petugas Mulai Periksa SIKM Penumpang yang Hendak Masuk Jakarta dari Bandara Soetta

Petugas Mulai Periksa SIKM Penumpang yang Hendak Masuk Jakarta dari Bandara Soetta

Megapolitan
Tak Punya SIKM, Pendatang di Terminal Pulo Gebang Akan Dipulangkan atau Dikarantina

Tak Punya SIKM, Pendatang di Terminal Pulo Gebang Akan Dipulangkan atau Dikarantina

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Atur Kegiatan di Pasar untuk Cegah Covid-19

Anggota DPRD DKI Minta Pemprov DKI Serius Atur Kegiatan di Pasar untuk Cegah Covid-19

Megapolitan
Kota Bekasi Akan Mengikuti Jakarta Soal Pembukaan Kembali Mal

Kota Bekasi Akan Mengikuti Jakarta Soal Pembukaan Kembali Mal

Megapolitan
6.347 Warga Ajukan SIKM untuk Keluar Masuk Jakarta, Mayoritas Ditolak Pemprov DKI

6.347 Warga Ajukan SIKM untuk Keluar Masuk Jakarta, Mayoritas Ditolak Pemprov DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X