Ada 33 Pos Pemeriksaan di Jakarta Selama PSBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada 33 check point atau pos pemeriksan di wilayah Jakarta selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Rinciannya adalah 11 pos pemeriksaan di perbatasan Jakarta dengan wilayah sekitar, 13 pos tersebar di stasiun dan terminal, 5 pos di pintu masuk tol, dan 4 pos di dalam kota.

Anies mengatakan, nantinya ada penambahan pos pemeriksaan sebagai tindak lanjut penerapan PSBB di wilayah Depok, Bekasi, Tangerang Selatan, dan Tangerang Kota.

Baca juga: Anies Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Langgar Aturan PSBB soal Kerja dari Rumah

"Secara bertahap kami akan menambahkan check point dan begitu pelaksanaan PSBB ini sinkron di semua tempat, maka proses penindakan atas pelanggaran akan jauh lebih leluasa untuk dilakukan," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta yang disiarkan akun Youtube Pemprov DKI, Senin (13/4/2020).

Anies berharap, tingkat kepatuhan masyarakat semakin meningkat terkait aturan PSBB. Polisi tak segan menindak para pengendara kendaraan bermotor yang masih nekat melanggar aturan PSBB.

"Penindakan petugas bentuknya humanis tapi tetap tegas. Kita menginginkan perlindungam kepada masyarakat dinomorsatukan. Itu artinya ketentuan-ketentuan dalam PSBB supaya ditaati," ungkap Anies.

 Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan PSBB mulai Jumat lalu selama 14 hari atau sampai 23 April 2020. Ketetapan itu bisa diperpanjang, sesuasi kondisi.

Baca juga: Jelang PSBB Bodebek, Jabar Siapkan Rp 4 Triliun untuk Jaring Pengaman Sosial

Warga Jakarta diminta mematuhi PSBB guna memutus rantai penularan Covid-19.

Penindakan bagi para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar PSBB di Jakarta mulai diterapkan hari ini. 

Penindakan bagi para pelanggar akan dibagi dua tahap. Penindakan awal adalah mewajibkan para pelanggar untuk mengisi sebuah blanko yang berisi pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Polisi akan merekam proses pengisian blanko itu untuk dijadikan arsip data pihak Kepolisian.

Penindakan tahap kedua adalah pemberian sanksi kepada para pengendara yang melanggar aturan PSBB untuk kedua kali.

Para pelanggar aturan PSBB dapat dijerat dengan Pasal 93 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dengan ancaman pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta.