DEPOK, KOMPAS.com - Lebih dari 2.000 sopir angkot di Depok, Jawa Barat hingga hari ini mengaku belum menerima bantuan sosial dari pemerintah, baik Pemerintah Kota Depok maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Padahal, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah berlangsung 7 hari, membuat mereka tak bisa mengangkut penumpang sebanyak hari biasa.
Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Depok, M Hasyim menyampaikan bahwa keadaan ini rentan memantik kecemburuan sosial.
Sebab, yang selama ini didengung-dengungkan ialah pemerintah akan memberikan perhatian kepada pengemudi ojek online, termasuk melalui program keringanan biaya bahan bakar.
Baca juga: Organda Depok Minta Bansos dari Pemerintah untuk 2.000-an Sopir Angkot
"Ini menimbulkan kecemburuan dari para pengemudi, kenapa hanya ojol (ojek online, yang diperhatikan pemerintah)?" ungkap Hasyim kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).
"Mereka berpikir, memangnya zaman dulu pejabat yang sekarang menjabat naiknya angkot atau bukan?" lanjut dia menyampaikan keluhan para sopir angkot.
Mulanya, para sopir angkot diklaim ingin mengadakan aksi teatrikal dengan memarkirkan seluruh angkotnya di Balai Kota Depok sebagai bentuk protes.
Namun, inisiatif ini batal karena Organda Kota Depok berjanji menjadi perantara mereka dengan pemerintah.
"Ini adalah reaksi spontan teman-teman mempertanyakan kepada Organda dan pemerintah, kapan mereka mendapatkan haknya," ujar Hasyim.
Baca juga: Sengkarut Data di Balik Distribusi Bantuan Sosial untuk Warga Depok
"Sementara pihak yang mendapat perlakuan khusus seperti ojol diprioritaskan mendapat subsidi ojol dan lain-lain," kata dia.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.