Pemerintah Jangan Gengsi Minta Bantuan demi Cegah Masyarakat Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo mengatakan, pemerintah jangan gengsi meminta tolong kepada masyarakatnya sendiri untuk terlibat dalam penanganan Covid-19.

Menurut dia, ada syarat agar larangan ini bisa dipenuhi pemerintah untuk melarang orang-orang berpenghasilan rendah agar tidak pulang ke kampung halaman mereka dari Jakarta.

"Kalau buruh harian, dia enggak ada pilihan (dan harus pulang), kalau dia terpaksa tetap tinggal di Jakarta ada dua syarat yang harus dipenuhi," ujar Imam saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: Ini Empat Titik Penyekatan di Kota Bekasi untuk Cegah Warga Mudik

Imam mengatakan, golongan orang yang tidak berpengahsilan tetap saat Covid-19 tersebut harus diberikan bantuan terkait kebutuhan pangan dan biaya hidup harian mereka.

Jika pemerintah tak sanggup, kata dia, pemerintah bisa melibatkan masyarakat dan komunitas sosial supaya terlibat memberikan bantuan untuk warga yang terdampak agar tidak pulang.

"Jangan pemerintah seolah-olah bisa menyelesaikan masalah. Kalau dia tidak mampu menyelesaikan, ya kerahkan masyarakat," kata Imam.

Baca juga: Pemerintah Terapkan Sanksi Denda bagi Masyarakat yang Mudik

Menurut dia, masyarakat Indonesia memiliki budaya gotong royong yang kuat dan niat saling membantu yang baik.

Itulah sebabnya, kata Imam, pemerintah jangan menyia-nyiakan potensi kelebihan masyarakat Indonesia.

Kemudian syarat kedua, Imam mengatakan, apabila masih tetap ada kebocoran, kerahkan aparat desa untuk mengisolasi orang yang sudah mudik tersebut.

"Kalau itu dikerjakan tapi ada yang bocor juga, ada yang pulkam juga, ya diadang di desanya, agar orang itu diisolasi," kata dia.