Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSBB di Kota Bekasi Berakhir Besok, IDI Minta Pemerintah Pertegas Aturan dan Pengawasan

Kompas.com - 27/04/2020, 10:37 WIB
Cynthia Lova,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi


BEKASI, KOMPAS.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Bekasi dan wilayah Bodebek lainnya akan berakhir pada Selasa (28/4/2020).

Meski demikian, kebijakan PSBB tersebut belum efektif mengurangi angka penyebaran Covid-19.

Hingga Minggu (21/4/2020) kemarin, jumlah pasien positif Covid-19 di Bekasi bertambah lima menjadi 225 orang.

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Walkot Bekasi Minta Perpanjangan PSBB

Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter indonesia (IDI), Adib Khumaidi mendukung jika nantinya PSBB di Kota Bekasi diperpanjang.

Meski demikian, ia menyarankan agar Pemerintah Kota Bekasi harus lebih tegas terhadap aturan PSBB itu.

Sebab, ia menilai PSBB yang sudah berjalan selama ini tidak membuahkan hasil.

“Sebenernya prinsipnya mau PSBB atau karantina wilayah Pemerintah harus ada ketegasan, jadinya sebuah imbauan saja tanpa ada ketegasan percuma,” ujar Adib saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/4/2020).

Dia mencontohkan, pergerakan masyarakat dan banyaknya pelanggar aturan PSBB hingga kini masih banyak.

Bahkan, masih banyak pula warga Bekasi yang keluar masuk ke Jakarta sehingga tak menutup kemungkinan adanya penularan Covid-19.

“Jadi kalau nomenklaturnya saja tanpa ada aturan yang tegas, ya sulit mencapai goals PSBB. Apalagi diawal pemberlakuan PSBB tidak bersamaan dengan Jakarta,” kata Adib.

“Pada saat kita membuat aturan PSBB atau karantina wilayah itu harus melihat pergerakan masyarakat. Kalau umpanya ini tidak bersamaan itu juga bisa indikatornya tidak efektif,” lanjut dia.

Penegasan terhadap aturan PSBB itu juga harus diawasi ketat oleh Pemerintah yang bekerja sama dengan aparat.

Sehingga tidak ada lagi celah masyarakat untuk melanggar aturan PSBB tersebut.

“Kita enggak usah bicara punishment, kita bicara bagaimana mengatur yang membuat manusia bergerak itu harus diatur dan ada ketegasan di dalam aturannya. Ini Pemerintah harus lebih tegas dan ketat mengawasinya, jadi masyarakat dipaksa patuh dalam aturan itu,” ucap Adib.

Pengawasan ketat ini lanjut Adib, bisa melibatkan pengurus RT maupun RW di lingkungan sekitar dengan Kampung Siaga.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Jenazah Brigadir RAT Diotopsi di RS Polri Sebelum Dibawa Keluarga ke Manado

Megapolitan
Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com