Wali Kota Bekasi Keluhkan Banyaknya Perusahaan Beroperasi Selama PSBB Atas Izin Kemenperin

Kompas.com - 27/04/2020, 20:52 WIB
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi saat ditemui di Islamic Center, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis (21/2/2019). KOMPAS.com/DEAN PAHREVIWali Kota Bekasi, Rahmat Effendi saat ditemui di Islamic Center, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Kamis (21/2/2019).
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi pemberian izin perusahaan untuk tetap beroperasi selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pepen, sapaan akrabnya, melihat masih banyak pabrik yang beroperasi atas izin Kementerian Perindustrian.

Ia melihat ada aturan yang tidak sejalan antara Peraturan Menkes dan Peraturan Perindustrian. Dampaknya, Pemerintah Daerah kesulitan menegur maupun menindak perusahaan tersebut.

“Ya perlulah (evaluasi Pemerintah), kan Kemarin saya juga keliling Medan Satria, Bekasi di sana ada puluhan perusahaan distribusian besar yang beroperasi. Harusnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi ini yang tidak dikecualikan harusnya patuh terhadap pembatasan. Jangan ada tidak singkron antara keputusan menteri dan dengan keputusan menteri lainnya,” ucap Pepen di Bekasi, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Wali Kota Bekasi Minta Diberi Kewenangan untuk Terapkan Sanksi Pelanggar PSBB

Menurut Pepen, masih banyaknya perusahaan yang beroperasi berimbas pergerakan masyarakat.

Akibatnya, PSBB tidak berjalan efektif. Kasus Covid-19 di Kota Bekasi terus bertambah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Tentunya itu juga memengaruhi pergerakan orang hingga masih tinggi juga sampai 4.000 di situ, gimana enggak berpengaruh," kata dia.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut Kemenperin Beri Izin 900 Perusahaan Beroperasi Saat PSBB

Oleh karena itu, ia meminta agar Pemda dapat memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar jika PSBB di Kota Bekasi diperpanjang.

“Ya kan sanksinya enggak ada ada sekarang, hanya imbauan. Kalau kita masuk ke UU No 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan juga enggak ketemu. Jadi kita minta sanksi yang tegas, apa saja supaya antar lintas ini baik di Kementerian maupun kita di bawah ini jelas,” kata Pepen.

Pepen mengatakan, dengan adanya aturan sanksi, ia berharap masyarakat dapat mentaati aturan PSBB tersebut.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal 25 Klaster Covid-19 akibat PTM di Jakarta, Pimpinan DPRD DKI: Tak Perlu Panik Berlebihan

Soal 25 Klaster Covid-19 akibat PTM di Jakarta, Pimpinan DPRD DKI: Tak Perlu Panik Berlebihan

Megapolitan
Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Harus Jalani Beberapa Operasi Lagi, Dirawat di Ruang Bedah

Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Harus Jalani Beberapa Operasi Lagi, Dirawat di Ruang Bedah

Megapolitan
Disdik DKI Kaget Dapat Kabar Ada 25 Klaster Covid-19 pada Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Disdik DKI Kaget Dapat Kabar Ada 25 Klaster Covid-19 pada Sekolah Tatap Muka di Jakarta

Megapolitan
Pria Diduga Penebar Ranjau Paku di Kawasan Gatot Subroto Ditangkap

Pria Diduga Penebar Ranjau Paku di Kawasan Gatot Subroto Ditangkap

Megapolitan
1.226 PAUD dan TK di Kota Bekasi Gelar PTM Terbatas

1.226 PAUD dan TK di Kota Bekasi Gelar PTM Terbatas

Megapolitan
UPDATE: 20 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 5 Pasien Wafat

UPDATE: 20 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 5 Pasien Wafat

Megapolitan
Ada 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta, Ini Tanggapan Disdik DKI

Ada 25 Klaster Sekolah Tatap Muka di Jakarta, Ini Tanggapan Disdik DKI

Megapolitan
Saat Sekolah di Jakarta Disebut Jadi Tempat Penularan Covid-19, Ada 25 Klaster PTM

Saat Sekolah di Jakarta Disebut Jadi Tempat Penularan Covid-19, Ada 25 Klaster PTM

Megapolitan
Aksi Balap Liar Berujung Kecelakaan di Tangerang, Joki dan Penonton Tabrakan di Lintasan

Aksi Balap Liar Berujung Kecelakaan di Tangerang, Joki dan Penonton Tabrakan di Lintasan

Megapolitan
Saat Biarawan hingga Pengurus Gereja Lecehkan Anak-anak di Depok, Tindakan Dilakukan Bertahun-tahun

Saat Biarawan hingga Pengurus Gereja Lecehkan Anak-anak di Depok, Tindakan Dilakukan Bertahun-tahun

Megapolitan
Selama Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Kumpulkan Rp 6,1 M dari Denda Pelanggaran Prokes

Selama Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Kumpulkan Rp 6,1 M dari Denda Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Buron 3,5 Tahun, Terpidana Korupsi Asal Maluku Ditangkap Kejaksaan di Depok

Buron 3,5 Tahun, Terpidana Korupsi Asal Maluku Ditangkap Kejaksaan di Depok

Megapolitan
Ada Vaksinasi Massal bagi Warga Depok di Terminal Jatijajar Jumat Ini, Simak Cara Daftarnya

Ada Vaksinasi Massal bagi Warga Depok di Terminal Jatijajar Jumat Ini, Simak Cara Daftarnya

Megapolitan
Kisah Sukartono, Menginspirasi Warga Sekitar untuk Bersinergi Kelola Sampah Jadi Barang Bernilai

Kisah Sukartono, Menginspirasi Warga Sekitar untuk Bersinergi Kelola Sampah Jadi Barang Bernilai

BrandzView
Soal 25 Klaster Covid-19 PTM, Kadinkes DKI: Perlu Pembuktian, Apakah Murni dari Sekolah?

Soal 25 Klaster Covid-19 PTM, Kadinkes DKI: Perlu Pembuktian, Apakah Murni dari Sekolah?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.