Ini Besaran BLT yang Harus Dikeluarkan Pemprov DKI untuk Warga Terdampak Covid-19

Kompas.com - 04/05/2020, 21:55 WIB
ilustrasi uang Thinkstockilustrasi uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyarankan agar bantuan sosial terhadap warga yang terdampak Covid-19 diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai ( BLT) atau uang tunai.

Mujiyono lalu menjabarkan besaran yang bisa diterima warga dalam satu bulan jika bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai.

Ia mengasumsikan warga mendapatkan uang tunai Rp 149.500, sesuai bantuan pangan sebelumnya. Lalu dikalikan empat, sesuai jumlah pekan dalam satu bulan.

Baca juga: Oknum RT di Tangerang Diduga Minta Jatah BLT ke Warga, Camat: Cuma Uang Rokok

"Pemberian vantuan tunai dilakukan selama satu bulan dengan total bantuan tunai yang diberikan sebesar Rp 598.000," ucap Mujiyono saat dihubungi, Senin (4/5/2020).

Untuk besaran yang harus dialokasikan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah senilai Rp 714.390.534.000.

"Rinciannya, yaitu Rp 598.000 dikali dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 1.194.633 kepala keluarga," kata dia.

Baca juga: Soal BLT Diduga Disunat untuk Uang Rokok Pak RT, Camat: Sudah Dikembalikan

Selanjutnya, untuk mekanisme penyalurannya Dinas sosial atau Kelurahan beserta RW meminta data nomor rekening dari salah satu anggota keluarga penerima bantuan.

Untuk KK yang memiliki nomor rekening, bantuan diberikan secara transfer dan bagi KK yang tidak memiliki nomor rekening maka bantuan diberikan secara tunai.

Lalu penguatan pengawasan penerima bantuan dapat dilakukan dengan mempublikasikan nama-nama penerima sosial di Kantor Kelurahan, Balai RW, maupun melalui portal media sosial resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Disediakan sebuah hotline khusus untuk melaporkan penyimpangan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), terhadap pemberian bantuan sosial tersebut," jelasnya.

Baca juga: Agar Efisien, Pemprov DKI Disarankan Salurkan Bansos Tahap 2 dalam Bentuk Uang Tunai

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan aparat kepolisian dan Kejaksaan RI untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dalam pemberian bantuan sosial tersebut.

Diketahui, bansos dari Pemprov DKI didistribusikan sejak 9 April hingga 23 April 2020 lalu.

Paket bantuan yang diberikan berisi bahan pangan pokok yaitu beras lima kilogram satu karung, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter satu pouch, biskuit dua bungkus, serta masker kain dua pcs, sabun mandi dua batang, dan tidak ada pemberian berupa uang tunai.

Saat ini paket bansos dari Pemprov tengah dihentikan karena adanya paket dari Kementerian Sosial.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RSUD Pasar Rebo Telah Vaksinasi 227 Lansia

RSUD Pasar Rebo Telah Vaksinasi 227 Lansia

Megapolitan
Kisah Kakek 80 Tahun yang Tawarkan Jasa Timbang Berat Badan Keliling Jakarta Timur. . .

Kisah Kakek 80 Tahun yang Tawarkan Jasa Timbang Berat Badan Keliling Jakarta Timur. . .

Megapolitan
Beragam Respons Wali Murid di Kota Tangerang soal Wacana Belajar Tatap Muka Juli Mendatang

Beragam Respons Wali Murid di Kota Tangerang soal Wacana Belajar Tatap Muka Juli Mendatang

Megapolitan
Polisi Minta PSSI Gandeng Satgas Covid-19 Buat Pertandingan Sepak Bola

Polisi Minta PSSI Gandeng Satgas Covid-19 Buat Pertandingan Sepak Bola

Megapolitan
Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk Indonesia, Pemprov DKI Disarankan Percepat Vaksinasi Lansia

Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Masuk Indonesia, Pemprov DKI Disarankan Percepat Vaksinasi Lansia

Megapolitan
Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

Pemprov DKI Persilakan Kementerian PUPR Mulai Normalisasi Sungai di Lahan yang Sudah Dibebaskan

Megapolitan
Harga Pangan Naik, Pengusaha Warteg Dikhawatirkan Gulung Tikar

Harga Pangan Naik, Pengusaha Warteg Dikhawatirkan Gulung Tikar

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tak Beri Sanksi untuk Penolak Vaksinasi Covid-19

Pemkot Tangsel Tak Beri Sanksi untuk Penolak Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Harga Cabai Naik, Sejumlah Warteg di Jabodetabek Pilih Tutup Sementara

Harga Cabai Naik, Sejumlah Warteg di Jabodetabek Pilih Tutup Sementara

Megapolitan
Pemkot Tangsel Coret Peserta Vaksinasi Covid-19 yang Tak Hadir Saat Penyuntikan

Pemkot Tangsel Coret Peserta Vaksinasi Covid-19 yang Tak Hadir Saat Penyuntikan

Megapolitan
Komnas Perempuan Imbau Korban Pelecehan Seksual Tak Sebarkan Bukti di Media Sosial

Komnas Perempuan Imbau Korban Pelecehan Seksual Tak Sebarkan Bukti di Media Sosial

Megapolitan
10 Pemuda Hendak Tawuran Ditangkap, 21 Celurit dan Senjata Tajam Disita

10 Pemuda Hendak Tawuran Ditangkap, 21 Celurit dan Senjata Tajam Disita

Megapolitan
Kasus Pelecehan 2 Karyawati oleh Bos, Komnas Perempuan: Polisi Harus Pakai Perspektif Korban

Kasus Pelecehan 2 Karyawati oleh Bos, Komnas Perempuan: Polisi Harus Pakai Perspektif Korban

Megapolitan
Ditendang Satpol PP Saat Bermain di Trotoar, Pemain Skateboard: Kita Tidak Punya Tempat yang Memadai

Ditendang Satpol PP Saat Bermain di Trotoar, Pemain Skateboard: Kita Tidak Punya Tempat yang Memadai

Megapolitan
Harga Daging Sapi Belum Turun Sejak Januari, Pedagang Khawatir Ada Lonjakan Saat Lebaran

Harga Daging Sapi Belum Turun Sejak Januari, Pedagang Khawatir Ada Lonjakan Saat Lebaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X