Kompas.com - 05/05/2020, 12:43 WIB
Ilustrasi Covid-19 ShutterstockIlustrasi Covid-19

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah diminta lebih transparan dalam menampilkan data situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Saat ini, transparansi data pemerintah telah dimuat dan diperbarui secara berkala melalui media massa serta laman resmi www.covid19.go.id dan laman resmi gugus tugas penanganan Covid-19 di tingkat daerah.

Namun, Tim Perumus Policy Brief Kajian Regulasi dari Universitas Indonesia (UI) menganggap, kelengkapan informasi seputar Covid-19 di Tanah Air masih perlu disempurnakan.

Baca juga: Gugus Tugas Luncurkan Sistem Pemantauan Data Covid-19 Terintegrasi

"Data yang dimuat dalam laman www.covid19.go.id mempermudah para pemangku kepentingan. Namun diperlukan penyempurnaan informasi hingga semakin jelas sampai pada tingkatan teknis," ujar tim peniliti UI melalui keterangan tertulis soal rekomendasi kebijakan (policy brief) yang diterima Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

Sejauh ini, melalui laman resmi, pemerintah memaparkan data update kasus harian global dan nasional Covid-19 beserta sebarannya, arus donasi yang masuk untuk penanganan Covid-19, jumlah tes dan laboratorium, serta jumlah logistik dan relawan.

Menurut tim peneliti UI, data itu masih harus disempurnakan lebih detail seperti menyangkut status ketersediaan APD, seberapa banyak mesin PCR untuk tes Covid-19 yang tersedia dan dibutuhkan, begitu pun data ketersediaan serta kebutuhan sumber daya lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Policy brief ini merupakan usulan keempat yang telah UI hasilkan. UI sebagai think tank berupaya melakukan kajian yamg komprehensif agar dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19," ujar Wakil Rektor UI bidang Riset dan Inovasi, Abdul Haris.

Transparansi data pemerintah soal kasus Covid-19 di Indonesia telah menjadi sorotan.

Baca juga: Presiden Instruksikan Pusat dan Daerah Transparan soal Data Covid-19

Jumlah kematian akibat Covid-19 diduga jauh lebih banyak ketimbang data versi pemerintah, karena adanya keterlambatan tes dan penanganan pada ODP dan PDP Covid-19. Demikian menurut laporan harian Kompas pada 23 April 2020.

Pada 27 April lalu, Reuters melaporkan, akibat rendahnya kemampuan tes Covid-19 di Indonesia, sebanyak 2.212 penduduk di 16 provinsi telah meninggal dunia dengan gejala Covid-19. Akan tetapi, angka itu tak dimasukkan dalam data kasus Covid-19 yang dibuka pemerintah kepada publik.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tangsel Targetkan Pemotongan Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Rampung Dua Pekan

Pemkot Tangsel Targetkan Pemotongan Tiang di Tengah Jalan WR Supratman Rampung Dua Pekan

Megapolitan
UPDATE 22 September: Tangsel Catat Penambahan 18 Kasus Covid-19

UPDATE 22 September: Tangsel Catat Penambahan 18 Kasus Covid-19

Megapolitan
Saat Biarawan Gereja yang Cabuli Anak Panti Akhirnya Diadili dan Proses Panjang di Baliknya

Saat Biarawan Gereja yang Cabuli Anak Panti Akhirnya Diadili dan Proses Panjang di Baliknya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Megapolitan
Bruder Angelo Disidang karena Pencabulan Anak, Pengacara Korban: Ini Sejarah di Indonesia

Bruder Angelo Disidang karena Pencabulan Anak, Pengacara Korban: Ini Sejarah di Indonesia

Megapolitan
Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Pengelola Minimarket Minta Waktu Jalankan Seruan Gubernur soal Iklan Rokok

Megapolitan
KA Walahar, KA Jatiluhur, KA Siliwangi Kembali Beroperasi, Ini Syarat Calon Penumpang

KA Walahar, KA Jatiluhur, KA Siliwangi Kembali Beroperasi, Ini Syarat Calon Penumpang

Megapolitan
Kembali Beroperasi, Ini Jadwal KA Lokal Walahar, Jatiluhur, dan Siliwangi

Kembali Beroperasi, Ini Jadwal KA Lokal Walahar, Jatiluhur, dan Siliwangi

Megapolitan
Mobil VW Terbakar di Perempatan Ragunan

Mobil VW Terbakar di Perempatan Ragunan

Megapolitan
Satpol PP Jakpus Tertibkan 45 Lokasi yang Terpasang Iklan Rokok

Satpol PP Jakpus Tertibkan 45 Lokasi yang Terpasang Iklan Rokok

Megapolitan
Pengacara Korban Berharap Bruder Angelo Dihukum Maksimal

Pengacara Korban Berharap Bruder Angelo Dihukum Maksimal

Megapolitan
Cara Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Cara Anies Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Ini Lima Kawasan Prioritas Penataan Pemkot Jakbar

Ini Lima Kawasan Prioritas Penataan Pemkot Jakbar

Megapolitan
Produsen Tembakau Sintetis di Bogor Kemas Barang Siap Edar Dalam Bungkusan Pakan Burung

Produsen Tembakau Sintetis di Bogor Kemas Barang Siap Edar Dalam Bungkusan Pakan Burung

Megapolitan
Anies: 31.969 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 Selama Pandemi

Anies: 31.969 Jenazah Dimakamkan dengan Protokol Covid-19 Selama Pandemi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.