Kompas.com - 05/05/2020, 12:43 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah diminta lebih transparan dalam menampilkan data situasi pandemi Covid-19 di Indonesia.

Saat ini, transparansi data pemerintah telah dimuat dan diperbarui secara berkala melalui media massa serta laman resmi www.covid19.go.id dan laman resmi gugus tugas penanganan Covid-19 di tingkat daerah.

Namun, Tim Perumus Policy Brief Kajian Regulasi dari Universitas Indonesia (UI) menganggap, kelengkapan informasi seputar Covid-19 di Tanah Air masih perlu disempurnakan.

Baca juga: Gugus Tugas Luncurkan Sistem Pemantauan Data Covid-19 Terintegrasi

"Data yang dimuat dalam laman www.covid19.go.id mempermudah para pemangku kepentingan. Namun diperlukan penyempurnaan informasi hingga semakin jelas sampai pada tingkatan teknis," ujar tim peniliti UI melalui keterangan tertulis soal rekomendasi kebijakan (policy brief) yang diterima Kompas.com, Selasa (5/5/2020).

Sejauh ini, melalui laman resmi, pemerintah memaparkan data update kasus harian global dan nasional Covid-19 beserta sebarannya, arus donasi yang masuk untuk penanganan Covid-19, jumlah tes dan laboratorium, serta jumlah logistik dan relawan.

Menurut tim peneliti UI, data itu masih harus disempurnakan lebih detail seperti menyangkut status ketersediaan APD, seberapa banyak mesin PCR untuk tes Covid-19 yang tersedia dan dibutuhkan, begitu pun data ketersediaan serta kebutuhan sumber daya lainnya.

"Policy brief ini merupakan usulan keempat yang telah UI hasilkan. UI sebagai think tank berupaya melakukan kajian yamg komprehensif agar dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19," ujar Wakil Rektor UI bidang Riset dan Inovasi, Abdul Haris.

Transparansi data pemerintah soal kasus Covid-19 di Indonesia telah menjadi sorotan.

Baca juga: Presiden Instruksikan Pusat dan Daerah Transparan soal Data Covid-19

Jumlah kematian akibat Covid-19 diduga jauh lebih banyak ketimbang data versi pemerintah, karena adanya keterlambatan tes dan penanganan pada ODP dan PDP Covid-19. Demikian menurut laporan harian Kompas pada 23 April 2020.

Pada 27 April lalu, Reuters melaporkan, akibat rendahnya kemampuan tes Covid-19 di Indonesia, sebanyak 2.212 penduduk di 16 provinsi telah meninggal dunia dengan gejala Covid-19. Akan tetapi, angka itu tak dimasukkan dalam data kasus Covid-19 yang dibuka pemerintah kepada publik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Antisipasi PMK, Berikut Syarat Masuk Hewan Ternak ke Banten

Megapolitan
Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Antisipasi PMK, Pemprov Banten Minta Pemkab-Pemkot Data dan Awasi Hewan Ternak

Megapolitan
Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Polisi Lacak Penyebar Video Hoaks Perampokan di Kalideres

Megapolitan
Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Kapasitas KRL Jadi 80 Persen, Jumlah Penumpang Belum Naik Signifikan

Megapolitan
Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Diduga Tersambar Petir, Bangunan Khas Minangkabau di Kebon Jeruk Kebakaran

Megapolitan
Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Pemprov Banten Minta Bupati-Wali Kota Bentuk Gugus Tugas Pengendalian dan Penanggulangan PMK

Megapolitan
Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Kolong Flyover Taman Cibodas Tergenang 70 Sentimeter, Akses Pengendara Terputus

Megapolitan
Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Antisipasi Penumpukan Penumpang, KAI Commuter Terapkan Penyekatan di Stasiun

Megapolitan
Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Antisipasi Hepatitis Akut Misterius pada Anak, Dinkes Kota Bekasi Berencana Bentuk Komite Ahli

Megapolitan
Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Reaksi Beragam Warga terkait Kebijakan Lepas Masker...

Megapolitan
Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta Bantah Tudingan Mafia Impor Barang yang Dituduhkan Eks Pejabatnya

Megapolitan
Polisi Sebut Video Perampokan Bersenjata Api di Kalideres Hoaks

Polisi Sebut Video Perampokan Bersenjata Api di Kalideres Hoaks

Megapolitan
Epidemiolog: Kebijakan Lepas Masker Idealnya Saat Vaksinasi Dosis Ketiga Capai 70 Persen

Epidemiolog: Kebijakan Lepas Masker Idealnya Saat Vaksinasi Dosis Ketiga Capai 70 Persen

Megapolitan
Ada Perbaikan Lokomotif di Jalur Stasiun Pasar Minggu-UI, Perjalanan KRL Menuju Bogor Tersendat Malam Ini

Ada Perbaikan Lokomotif di Jalur Stasiun Pasar Minggu-UI, Perjalanan KRL Menuju Bogor Tersendat Malam Ini

Megapolitan
Video Viral Warga Marah-marah Saat Ditegur karena Buang Sampah di TPS Ilegal, Pemkot Bekasi Telusuri Pelaku

Video Viral Warga Marah-marah Saat Ditegur karena Buang Sampah di TPS Ilegal, Pemkot Bekasi Telusuri Pelaku

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.