Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Wali Kota Bekasi: Sebelum Damai dengan Covid-19, Dikejar Dulu Target Tes PCR 10.000 Per Hari

Kompas.com - 12/05/2020, 10:13 WIB
Cynthia Lova,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memberi tanggapan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa ‘berdamai’ dengan wabah Covid-19 selama vaksin penyakit tersebut belum ditemukan.

Menurut Tri, sebelum beradaptasi dengan Covid-19, target Jokowi untuk melakukan 10.000 tes spesimen per hari dengan metode polymerase chain reaction (PCR) harus dikejar terlebih dahulu.

“Kalau menurut saya sebelum kita boleh beradaptasi dengan Covid, yang 10.000 per hari itu yang harusnya dikejar dulu. Kan Pak Jokowi juga punya target bahwa PCR itu harus 10.000 per hari itu sampel (diperiksa),” ujar Tri saat dihubungi, Senin (11/5/2020).

Baca juga: Merasa Hanya Tifus, Kakek di Tambora yang Positif Covid-19 Sempat Tolak Dibawa ke RS

Tri menggambarkan negara Korea yang berhasil mencegah meluasnya Covid-19 tanpa melakukan lockdown.

Kuncinya, Korea gencar lakukan tes Covid-19 secara massif ke warganya.

Jika semakin banyak orang yang menjalani tes, maka semakin banyak pula orang yang mengetahui apakah dirinya pembawa Covid-19 atau tidak.

“Misalnya mengetahui kalau dirinya positif Covid-19, dia akan sendirinya lakukan isolasi. Sehingga makin banyak orang yang sendirinya lakukan isolasi,” kata dia.

Tanpa tes Covid-19 secara massif, dikhawatirkan orang tanpa gejala (OTG) tetap beraktivitas seperti biasa. Mereka bisa menularkan Covid-19 ke orang lain.

Baca juga: Pemprov DKI Imbau BUMD Hapus atau Pangkas THR untuk Direksi hingga Karyawan

Oleh karena itu, saat ini Pemkot Bekasi gencar lakukan pemeriksaan Covid-19 di fasilitas-fasilitas umum hingga ke Kelurahan untuk deteksi Covid-19.

“Kenapa banyak yang sembuh sekarang karena makin kesini orang yang batuk-batuk dikit langsung swab. Kalau si ini positif, saya harus periksa atau minimal saya jadi ODP dan isolasi mandiri," ucapnya.

"Virus ini sepanjang cepat diketahui pasti aman. Yang bahaya OTG ini, tanpa ada gejala tiba-tiba meninggal. Maka perlu pemeriksaan masif,” tambah Tri.

Dengan makin banyak pemeriksaan, menurut dia, tanpa disadari masyarakat lambat laun dapat berdaptasi dengan Covid-19 asalkan protokol kesehatannya tetap dijalankan,

Misalnya, semua masyarakat yang keluar rumah tetap mengenakan masker.

Kemudian, ketika aktivitas belajar mengajar kembali di sekolah nantinya, maka harus diatur jarak duduk dan kapasitas dalam kelas.

Baca juga: Jokowi Sebut Hidup Berdamai dengan Covid-19, Apa Maksudnya?

Selain itu, restoran atau warung makan ketika beroperasi kembali mengatur tempat duduk dengan menerapkan physical distanting.

“Jadi pada akhirnya kita sebenarnya secara tidak langsung beradaptasi dengan namanya si Covid, tapi memang protokolnya tidak bisa dilepas. Jadi protokolnya tetap dilakukan tapi ekonominya tetap jalan gitu,” tutur dia.

Presiden Jokowi sebelumnya meminta spesimen yang dites lewat polymerase chain reaction (PCR) diperbanyak.

Hal itu bertujuan untuk mengetahui jumlah riil penderita Covid-19 di Indonesia.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui sambungan konferensi video, Senin (13/4/2020)

Namu sayangnya hal itu belum terealisasi. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengakui, target dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan 10.000 tes spesimen per hari dengan metode polymerase chain reaction (PCR) belum tercapai.

Doni menyebut, tes spesimen 10.000 per hari belum bisa dilakukan karena permasalahan terbatasnya sumber daya manusia yang bekerja di laboratorium.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Harga Bawang Merah Melonjak, Pemprov DKI Bakal Gelar Pangan Murah

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Pemprov DKI Diminta Lindungi Pengusaha Warung Madura Terkait Adanya Permintaan Pembatasan Jam Operasional

Megapolitan
Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Kronologi Brigadir RAT Bunuh Diri Pakai Pistol di Dalam Alphard

Megapolitan
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Polisi Pastikan Kasus Dugaan Pemerasan Firli Bahuri Masih Terus Berjalan

Megapolitan
Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Brigadir RAT Diduga Pakai Pistol HS-9 untuk Akhiri Hidupnya di Dalam Mobil

Megapolitan
Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Korban: Guling yang Dicuri Maling Peninggalan Almarhum Ayah Saya

Megapolitan
Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Guling yang Dicuri Maling di Cinere Usianya Sudah Belasan Tahun

Megapolitan
Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program 'Bebenah Kampung'

Khawatir Rumahnya Diambil Pemerintah, Banyak Warga Tanah Tinggi Tak Ikut Program "Bebenah Kampung"

Megapolitan
Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Anggota Polresta Manado Tembak Kepalanya Pakai Senpi, Peluru Tembus dari Pelipis Kanan ke Kiri

Megapolitan
Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Maling Guling Beraksi di Cinere, Korban: Lucu, Kenapa Enggak Sekalian Kasurnya!

Megapolitan
Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Kronologi Pengendara Moge Tewas Terlindas Truk Trailer di Plumpang

Megapolitan
Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Mayat Bayi di Tanah Abang, Diduga Dibuang Ayah Kandungnya

Megapolitan
2 Pria Rampok Taksi 'Online' di Kembangan untuk Bayar Pinjol

2 Pria Rampok Taksi "Online" di Kembangan untuk Bayar Pinjol

Megapolitan
Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Heru Budi: Jakarta Bisa Benahi Tata Kota jika Pemerintahan Pindah ke IKN

Megapolitan
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Pendeta Gilbert Lumoindong Terkait Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com