Melihat Besarnya Kasus Kematian Suspect Covid-19 yang Tak Diumumkan Pemerintah Pusat

DEPOK, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum kunjung mengumumkan jumlah kematian yang terjadi pada orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19.

Pengumuman harian pemerintah Indonesia hingga kini hanya berkutat pada kasus-kasus terkonfirmasi/positif Covid-19.

Epidemiolog Iqbal Elyazar menganggap, data kematian ODP dan PDP sebagai suspect (diduga) terjangkit Covid-19 penting untuk menggambarkan situasi lapangan yang riil mengenai sebaran virus SARS-Cov-2 di Indonesia.

Baca juga: [UPDATE] - Di Ibu Kota Belum Reda, Kasus Covid-19 di Provinsi Lain Makin Banyak Pula...

“Data ODP dan PDP meninggal menggambarkan keparahan pandemi ini. Semakin banyak (suspect) yang meninggal, semakin parah,” ungkap Iqbal dalam seminar virtual pada Selasa (12/5/2020).

“Coba bayangkan, seandainya kita hanya mengambil jumlah kasus positif yang meninggal tapi mengabaikan yang PDP dan ODP meninggal, kita hanya mendapat gambaran sepertiganya,” imbuh dia.

Baca juga: Benarkah Kasus Positif Covid-19 di DKI Jakarta Menurun seperti Klaim Pemerintah?

Iqbal mengatakan, organisasi kesehatan dunia/WHO telah menyatakan bahwa ODP dan PDP yang meninggal tanpa sebab yang sanggup dipastikan, dapat dimasukkan dalam kategori kematian yang diasosiasikan dengan Covid-19.

Perhitungan itu diistilahkan sebagai infection fatality rate berbeda dengan case fatality rate yang selama ini diandalkan pemerintah Indonesia.

Infection fatality rate menghitung jumlah kematian total dari pasien positif, ODP, maupun PDP Covid-19.

Sementara itu, case fatality rate hanya melihat angka kematian pada pasien positif Covid-19.

Masalahnya, jumlah pasien positif Covid-19 yang diumumkan pemerintah Indonesia kurang mencerminkan situasi sesungguhnya karena kapasitas tes yang amat terbatas.

Baca juga: Begini Rompi untuk Pelanggar PSBB Jakarta