Pandemi Covid-19, Gaji Pasukan Oranye hingga Pasukan Biru Tak Dipotong

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah memastikan gaji Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di DKI Jakarta tidak akan dipotong meski sedang dalam masa pandemi Covid-19.

PJLP di DKI Jakarta seperti petugas sarana dan prasarana umum (PPSU) atau pasuka oranye, pasukan biru Dinas Sumber Daya Air (SDA), pasukan hijau Dinas Lingkungan Hidup (LH), pasukan putih Dinas Perindustrian dan Energi (PE).

"Kenapa (tidak dipotong)? Karena acuannya adalah upah minimum walaupun yang punya skill ada rumusnya," ujar Saefullah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (30/5/2020).

Baca juga: Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Menurut dia, pekerjaan dan tanggung jawab para PJLP sangat besar dan berat. Apalagi di tengah pandemi Covid-19.

"Sesuai koefisien ada yang terima (tambahan) Rp 1,2 juta Rp 1,3 juta karena ada operator alat berat yang ada di Bantar Gebang itu kan resiko tinggi perlu skill itu ada koefisiennya," kata dia.

Selain itu, gaji PJLP juga tak dipotong karena berhubungan dengan ekonomi padat karya atau usaha kecil menengah (UKM).

"Mereka itu semua enggak dipotong karena identik dengan padat karya. Uang APBD diberikan kepada masyarakat di seluruh wilayah DKI diterima dan mereka akan belanja kebutuhan di masyarakat sehingga ada putaran ekonomi," tutur dia.

Baca juga: TKD PNS DKI Dipotong, Pesan Anies: Jangan Lemah dan Mudah Mengeluh...

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, 25 persen dari TKD para PNS dipangkas dan dialihkan untuk anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19.

Sementara pembayaran TKD sebesar 25 persen lainnya ditunda.

"Sebanyak 25 persen direalokasi untuk mengamankan anggaran bansos dan 25 persen berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan Covid-19," ujar Anies dalam video yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI, Jumat (29/5/2020).