Sebut Dakwaan Tak Terbukti, Kuasa Hukum Minta Polisi Penyerang Novel Dibebaskan

Kompas.com - 15/06/2020, 22:11 WIB
Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Kedua terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette didakwa melakukan penganiayaan berat terencana dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaTerdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulette menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Kedua terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette didakwa melakukan penganiayaan berat terencana dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Rahmat Kadir Mahulette polisi yang didakwa menyerang penyidik senior KPK Novel Baswedan meminta agar terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Kuasa hukum menilai, apa yang didakwakan terhadap Rahmat tak sesuai dengan fakta persidangan.

"Kami mohon, majelis hakim yang mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Satu menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana," kata kuasa hukum Rahmat dalam siaran langsung akun YouTube PN Jakarta Utara, Senin (15/6/2020).

Pihak kuasa hukum membacaan lembar pleidoi (pembelaan) terdakwa Rahmat kadir Mahulette.

Baca juga: Kuasa Hukum Penyerang Novel Baswedan Sebut Penyiraman Air Keras Tidak Terencana, Ini Alasannya...

Sebelumnya Rahmat Kadir didakwa Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsider Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kuasa hukum juga meminta majelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau tuntutan.

Ia juga meminta agar Rahmat mendapat pemulihan harkat martabat dan nama baiknya.

"Mengeluarkan terdakwa dari tahanan," ucap kuasa hukum yang menyampaikan pleidoi.

Baca juga: Novel Baswedan: Banyak Manipulasi...

Kuasa hukum berpendapat, ada beberapa unsur yang tak terbukti berdasarkan fakta persidangan. Unsur pertama yaitu terkait penganiayaan berat.

Kuasa hukum menilai gangguan pengelihatan yang dialami Novel terjadi akibat penanganan media dan tidak kooperatifnya Novel di masa perawatan.

Unsur kedua yang tak terpenuhi ialah terkait penganiayaan berencana. Kuasa hukum menyampaikan apa yang dilakukan Rahmat merupakan spontanitas semata.

Adapun Rahmat Kadir Mahulette dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang yang berlangsung Kamis (11/6/2020) lalu.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Megapolitan
Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Megapolitan
Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Megapolitan
Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Megapolitan
PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

Megapolitan
Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Megapolitan
Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Megapolitan
3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

Megapolitan
Wagub DKI: Aparat Pengawas PSBB 20.000 Tak Sebanding dengan 11 Juta Warga Jakarta

Wagub DKI: Aparat Pengawas PSBB 20.000 Tak Sebanding dengan 11 Juta Warga Jakarta

Megapolitan
Tersangka Pelecehan dan Pemerasan di Bandara Soetta Ditangkap Saat Bersama Istri

Tersangka Pelecehan dan Pemerasan di Bandara Soetta Ditangkap Saat Bersama Istri

Megapolitan
PHRI Jakarta: 4.116 Kamar Hotel di Jakarta Siap Tampung Pasien OTG

PHRI Jakarta: 4.116 Kamar Hotel di Jakarta Siap Tampung Pasien OTG

Megapolitan
BNN Buru Aset Anggota DPRD Palembang yang Jadi Bandar Narkoba

BNN Buru Aset Anggota DPRD Palembang yang Jadi Bandar Narkoba

Megapolitan
Kemenkumham Persilakan Polisi Usut Oknum Lapas yang Bantu Kabur Cai Changpan

Kemenkumham Persilakan Polisi Usut Oknum Lapas yang Bantu Kabur Cai Changpan

Megapolitan
Jadi Kandidat Wakil Wali Kota Tangsel, Ruhamaben Laporkan Harta Rp 19,7 Miliar

Jadi Kandidat Wakil Wali Kota Tangsel, Ruhamaben Laporkan Harta Rp 19,7 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X