Izin Reklamasi Pantai Ancol yang Terbitkan Anies Dinilai Ironi dan Langgar Janji Kampnye

Kompas.com - 30/06/2020, 08:57 WIB
Suasana pantai Ancol yang lengang dan tak ada pengunjung berenang di pantai, Sabtu (27/6/2020). Pihak Ancol melarang adanya aktivitas berenang di pantai selama masa pandemi. KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYASuasana pantai Ancol yang lengang dan tak ada pengunjung berenang di pantai, Sabtu (27/6/2020). Pihak Ancol melarang adanya aktivitas berenang di pantai selama masa pandemi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Topik tentang reklamasi di Ibu Kota kembali mencuat beberapa waktu terakhir. Pemicunya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara.

Izin itu tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan (Dunia Fantasi) seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Baca juga: Anies Izinkan Reklamasi Perluasan Lahan di Kawasan Ancol Seluas 155 Hektar

Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020.

Berlaku 3 tahun

Kepgub tersebut juga menyebutkan, pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan.

Pembangunan di atas lahan perluasan kawasan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum harus disertifikatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," tulis Kepgub itu.

Karena diberikan izin perluasan ini PT Pembangunan Jaya Ancol wajib melakukan sejumlah kewajiban.

Kewajiban tersebut adalah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan rekreasi Dufan dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur, antara lain jaringan jalan di dalam kawasan, angkutan umum massal.

Ancol juga wajib menyediakan jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, ruang terbuka biru, ruang terbuka hijau serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat.

Kewajiban lain adalah melakukan pengerukan sedimentasi sungai di sekitar perluasan kawasan.

Izin pelaksanaan perluasan kawasan itu berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan perluasan kawasan belum dapat diselesaikan, izin akan ditinjau kembali.

Mahasiswa dan nelayan menggelar aksi jalan mundur dari Tugu Patung Kuda ke Balai Kota DKI Jakarta untuk unjuk rasa di Jakarta Pusat, Senin (24/06/2019). Mereka menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau C dan D reklamasi teluk Jakarta.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Mahasiswa dan nelayan menggelar aksi jalan mundur dari Tugu Patung Kuda ke Balai Kota DKI Jakarta untuk unjuk rasa di Jakarta Pusat, Senin (24/06/2019). Mereka menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau C dan D reklamasi teluk Jakarta.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Anggota BNN Gadungan Sekap Remaja atas Tuduhan Narkoba, Orangtua Diperas Rp 20 Juta

Empat Anggota BNN Gadungan Sekap Remaja atas Tuduhan Narkoba, Orangtua Diperas Rp 20 Juta

Megapolitan
Politisi Gerindra Nilai Ganjil Genap di Jakarta Kontra Produktif

Politisi Gerindra Nilai Ganjil Genap di Jakarta Kontra Produktif

Megapolitan
Polisi Buru Kawanan yang Merampok di Warung Sembako Ciracas

Polisi Buru Kawanan yang Merampok di Warung Sembako Ciracas

Megapolitan
Nasdem Tangsel Tunggu Arahan DPP Susun Strategi Pemenangan Muhamad-Sara

Nasdem Tangsel Tunggu Arahan DPP Susun Strategi Pemenangan Muhamad-Sara

Megapolitan
KAI Beri Diskon Tiket Kereta Api Jarak Jauh Sambut HUT ke-75 RI

KAI Beri Diskon Tiket Kereta Api Jarak Jauh Sambut HUT ke-75 RI

Megapolitan
Seorang Pegawai Positif Covid-19, PN Jakbar Tutup hingga 10 Agustus

Seorang Pegawai Positif Covid-19, PN Jakbar Tutup hingga 10 Agustus

Megapolitan
Polisi Panggil Ahli Bahasa dan TI untuk Usut Kasus Anji dan Hadi Pranoto

Polisi Panggil Ahli Bahasa dan TI untuk Usut Kasus Anji dan Hadi Pranoto

Megapolitan
RSPI Sulianti Saroso Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19

RSPI Sulianti Saroso Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19

Megapolitan
Anies Targetkan Flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Beroperasi 2021

Anies Targetkan Flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Beroperasi 2021

Megapolitan
Dilaporkan Menipu, Oknum ASN Kota Tangerang Mengaku Hanya Bantu Korban

Dilaporkan Menipu, Oknum ASN Kota Tangerang Mengaku Hanya Bantu Korban

Megapolitan
Perempuan Ditemukan Tewas di Margonda Residence, Diduga Dibunuh

Perempuan Ditemukan Tewas di Margonda Residence, Diduga Dibunuh

Megapolitan
Disnaker DKI Minta Kantor Pemerintahan Tutup Sementara bila Ada Pegawai Positif Covid-19

Disnaker DKI Minta Kantor Pemerintahan Tutup Sementara bila Ada Pegawai Positif Covid-19

Megapolitan
Flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Bakal Selesai November 2020

Flyover Lenteng Agung dan Tanjung Barat Bakal Selesai November 2020

Megapolitan
29 Kantor Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Terpapar Covid-19

29 Kantor Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Terpapar Covid-19

Megapolitan
Tambah 43 Kasus Covid-19 dalam 4 Hari di Kabupaten Bekasi, Rata-rata Kerja di Jakarta

Tambah 43 Kasus Covid-19 dalam 4 Hari di Kabupaten Bekasi, Rata-rata Kerja di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X