Politisi PDI-P Wanti-wanti Pemprov Tak Pakai APBD untuk Reklamasi Ancol

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi PDI-Perjuangan Pantas Nainggolan mewanti-wanti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat mengerjakan proyek reklamasi Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan).

Menurut dia bila dibebankan pada APBD, maka DPRD akan langsung menolak permintaan tersebut.

"Jangan sekali-kali membebani APBD. Jangan nanti minta anggaran, kalau dia begitu akan kami tolak,” ucap Pantas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Bila proyek ini terpaksa berjalan maka PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) harus mendanai sendiri.

Baca juga: Reklamasi Ancol Disebut Perluasan Kawasan, Politisi PDI-P: Gubernur Ini Kadang Bersilat Lidah...

"Kalau sebagai badan usaha ya terserah saja," kata dia.

Selain itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta ini juga meminta Pemprov DKI memperhatikan dasar hukum dari pemberian izin perluasan kawasan tersebut.

Jangan sampai izin yang dikeluarkan tidak memiliki dasar kuat sehingga cacat secara hukum.

"Kalau memang Ancol punya kemampuan pembiayaan dan memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku, termasuk aspek lingkungan dan sebagainya mungkin enggak ada soal (melakukan reklamasi)," lanjutnya.

Ia juga meminta Pemprov DKI dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk selaku pengembang melakukan kajian matang sebelum memulai reklamasi.

Hal ini perlu dilakukan agar proyek reklamasi yang nantinya dijalankan tidak berdampak pada ekosistem alam di sekitar kawasan itu.

Baca juga: Wagub Minta Perluasan Ancol Tak Diartikan Reklamasi untuk Kawasan Komersial

"Kajian matang harus dilakukan, aspek lingkungan kan harus diperhatikan juga, tidak bisa tidak," tutur Pantas.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi.

Di dalam Kepgub tersebut, Anies menyebutkan bahwa yang dilakukan di Ancol dan Dufan adalah perluasan kawasan.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020 lalu.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar," tulis Anies dalam Kepgub itu yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Klarifikasi Pemprov DKI: Perluasan Ancol Dilakukan di Pulau L

Kepgub ini juga menyebutkan, pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan.

Pembangunan di atas lahan perluasan kawasan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum harus disertifikatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," tulis Kepgub itu.

Reklamasi ini pun mendapat kritikan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) hingga Anggota DPRD DKI.

Baca juga: Pengelola: Pengembangan Fasilitas Ancol Dilakukan Supaya Orang Tak Perlu ke Luar Negeri

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, konsep perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi berbeda dengan konsep reklamasi pulau yang telah dicabut izinnya.

"Sudah ada lebih dahulu dan terpisah dari reklamasi yang akhirnya dibatalkan," kata Saefullah dalam konferensi pers yang disiarkan melalui Youtube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Menurut Saefullah, perluasan kawasan Ancol bertujuan untuk menyediakan kawasan rekreasi bagi masyarakat.

"Perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi, kita mengutamakan kepentingan publik," ujar dia.