Pecah Kongsi Mohammad Idris dan Pradi Supriatna di Pilkada Depok 2020

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan wakilnya Pradi Supriatna semakin mantap berpisah jelang Pilkada Depok 2020 nanti.

Pecah kongsi itu semakin nyata di depan mata setelah Pradi yang notabene kader Gerindra, secara resmi memperoleh rekomendasi untuk berkoalisi dengan kader PDI-P Afifah Aliyah di Pilkada Depok 2020.

Rekomendasi tersebut diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, Jumat (17/7/2020) kemarin.

Keputusan DPP PDI-P itu buah dari rekomendasi dari tingkat kota dan provinsi dari Gerindra dan PDI-P yang sama-sama bersepakat mengusung Pradi-Afifah di pilkada.

Baca juga: Resmi, PDI-P dan Gerindra Koalisi Usung Pradi Supriyatna-Afifa Alia di Pilkada Depok

Mesra pada 2015

Pada Pilkada Depok 2015, Idris diusung menjadi calon wali kota menggantikan kader PKS Nur Mahmudi Ismail.

Idris merupakan kalangan nonpartai yang lekat dengan citra pendakwah, dekat dengan PKS, serta sudah mendampingi Nur Mahmudi sebagai wakil wali kota pada periode sebelumnya.

Sementara itu, Pradi merupakan Ketua DPC Gerindra Kota Depok.

Berbekal 9 kursi, Gerindra tak bisa mengusung sendiri calon usungannya di Depok saat itu, karena partai politik di Depok minimal punya 10 kursi di parlemen untuk mengusung calon.

PKS menjadi pengusung utama pasangan Idris-Pradi. Pasangan ini berhadapan dengan pasangan Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi yang diusung PDI-P dan Golkar.

Baca juga: Komentar Pradi Supriatna dan Afifah Aliyah Resmi Diusung PDI-P di Pilkada Depok

Idris-Pradi berhasil menang telak dengan perolehan 411.367 atau 61,91 persen suara, menundukkan pasangan Dimas-Babai yang hanya meraup 253.086 atau 38,19 persen suara.

Meski demikian, angka golput cukup tinggi dengan total perolehan 557.576 suara tidak sah pada pemungutan suara 9 Desember 2015.

Setelah menjabat, hubungan antara Idris dengan Pradi tak begitu intim.

Renggangnya hubungan Idris dengan Pradi juga "didukung" makin jauhnya relasi PKS dengan Gerindra selama menjalankan pemerintahan.

Pihak Gerindra menganggap bahwa dalam pembuatan keputusan, partai besutan Prabowo Subianto itu kerap tidak dilibatkan, termasuk Pradi Supriatna sebagai wakil wali kota.