Turun Tangan Pemprov DKI Bantu Siswa yang Gagal Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta

Kompas.com - 21/07/2020, 09:25 WIB
Ilustrasi siswa SMA KOMPAS/A HANDOKOIlustrasi siswa SMA

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di DKI sempat menuai kritik terutama jalur zonasi karena dianggap mementingkan siswa berusia tua.

Banyak siswa yang tidak lolos ke sekolah negeri karena dianggap terpental akibat jalur zonasi ini.

Opsi terakhir yang menjadi pilihan adalah masuk ke sekolah swasta.

Meski demikian, momok biaya yang mahal membuat pilihan sekolah swasta cenderung menjadi berat bagi sebagian siswa dan orangtua.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Bantu Semua Biaya Sekolah Siswa Gagal PPDB

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membantu pembiayaan siswa yang tak lolos di sekolah negeri untuk masuk ke SD, SMP, dan SMA/SMK swasta.

Untuk 85.000 siswa

Bantuan ini paling utama untuk siswa yang terdampak Covid-19 namun tidak diterima di sekolah negeri sehingga harus ke sekolah swasta.

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan, agar tepat sasaran, Pemprov DKI Jakarta memadankan atau menyocokkan data siswa pada PPDB dan data bantuan sosial Covid-19.

"Kenapa kami padankan? Karena asumsinya adalah ketika nanti akan diberikan bantuan uang masuk atau uang pangkal sekolah, maka mereka adalah yang layak dan terdampak Covid-19. Mereka yang layak dan terdampak Covid-19 adalah mereka yang sudah masuk dalam data bansos," ucap Catur dalam rapat pimpinan Pemprov DKI Jakarta yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7/2020).

Baca juga: Selain Uang Pangkal, Pemprov DKI Akan Bantu SPP Siswa Gagal PPDB yang Masuk Sekolah Swasta

Ia menjelaskan, dari data PPDB siswa yang tidak diterima di sekolah negeri bakal dipadankan dengan data penerima bansos.

Hal utama yang akan dicocokkan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua yang terdampak Covid-19.

Pada pendaftaran PPDB beberapa waktu lalu, jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 358.664 dan yang sudah diterima di negeri 232.653. Sementara yang tidak diterima sebanyak 126.011.

"Lalu, hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508. Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta," jelasnya.

Kucurkan Rp 171 miliar

Selanjutnya, untuk perkiraan kebutuhan biaya dari jumlah tersebut adalah mencapai Rp 171 miliar atau secara rinci Rp 171.065.500.000.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Demonstrasi di Jakarta Hari Ini, Begini Kondisi Lalin Bekasi

Ada Demonstrasi di Jakarta Hari Ini, Begini Kondisi Lalin Bekasi

Megapolitan
Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Jalan Medan Merdaka Barat Ditutup Selasa Pagi

Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Jalan Medan Merdaka Barat Ditutup Selasa Pagi

Megapolitan
Pukul 09.10 WIB, Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja Mulai Padati Patung Kuda

Pukul 09.10 WIB, Massa Demo Tolak UU Cipta Kerja Mulai Padati Patung Kuda

Megapolitan
Cara Anarko Susupi Aksi Massa, Ganti Pedemo dengan Anggota Perusuh

Cara Anarko Susupi Aksi Massa, Ganti Pedemo dengan Anggota Perusuh

Megapolitan
Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi 4 Rute Layanan Bus Transjakarta

Ada Demo di Sekitar Istana, Ini Modifikasi 4 Rute Layanan Bus Transjakarta

Megapolitan
Kota Tangerang Buka Pendaftaran Online untuk Stimulus UMKM

Kota Tangerang Buka Pendaftaran Online untuk Stimulus UMKM

Megapolitan
DPRD DKI: Perda Penanganan Covid-19 Memperkuat Jaminan Sosial Masyarakat

DPRD DKI: Perda Penanganan Covid-19 Memperkuat Jaminan Sosial Masyarakat

Megapolitan
PSBB Jilid Ke-12 Berakhir Hari Ini, Bagaimana Perkembangan Kasus Covid-19 di Tangsel?

PSBB Jilid Ke-12 Berakhir Hari Ini, Bagaimana Perkembangan Kasus Covid-19 di Tangsel?

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Perda Jakarta: Warga Tolak Swab Test dan Vaksin Didenda Rp 5 juta

[POPULER JABODETABEK] Perda Jakarta: Warga Tolak Swab Test dan Vaksin Didenda Rp 5 juta

Megapolitan
Lima Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Dewi Sartika, Truk hingga Taksi Ringsek

Lima Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun di Dewi Sartika, Truk hingga Taksi Ringsek

Megapolitan
Polres Tangerang Patroli Cegah Pelajar ke Jakarta Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja

Polres Tangerang Patroli Cegah Pelajar ke Jakarta Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja

Megapolitan
Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini, Sejumlah Elemen Buruh Ikut Turun

Demo Tolak UU Cipta Kerja Hari Ini, Sejumlah Elemen Buruh Ikut Turun

Megapolitan
Sederet Fakta Kasus Narkoba yang Menjerat RR, Artis Sinetron 'Dari Jendela SMP'

Sederet Fakta Kasus Narkoba yang Menjerat RR, Artis Sinetron "Dari Jendela SMP"

Megapolitan
Blak-blakan John Kei Bahas Perseteruannya dengan Nus Kei, Bantah Bersaudara hingga Utang Rp 1 M

Blak-blakan John Kei Bahas Perseteruannya dengan Nus Kei, Bantah Bersaudara hingga Utang Rp 1 M

Megapolitan
Ini 6 Aturan Baru dalam Perda Penanggulangan Covid-19, Siap-siap Denda Jutaan Rupiah jika Melanggar

Ini 6 Aturan Baru dalam Perda Penanggulangan Covid-19, Siap-siap Denda Jutaan Rupiah jika Melanggar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X