Masa Berlaku IUMK Dibedakan dalam 2 Kategori Selama Proses Relaksasi

Kompas.com - 21/07/2020, 17:24 WIB
Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta soal 16.734 izin usaha mikro kecil (IUMK) yang diterbitkan pada 2018. Dok. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI JakartaData Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta soal 16.734 izin usaha mikro kecil (IUMK) yang diterbitkan pada 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Benni Aguscandra mengatakan, ada dua jenis masa berlaku Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) selama masa relaksasi yang diberikan di tengah pandemi Covid-19.

Bagi PUMK yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pemberian Usaha Mikro dan Kecil akan diberikan IUMK dengan masa berlaku lima tahun.

"Sedangkan untuk lokasi usaha PUMK yang kegiatan usahanya berada di sub zona yang tidak sesuai dengan Perda Rencana Detail Tata Ruang ( RDTR) dan tidak memiliki surat rekomendasi dari perangkat daerah, maka dapat diberikan IUMK dengan masa berlaku satu tahun," kata Benni dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Beri Relaksasi Izin Usaha bagi Pelaku UMK

Jika masa berlaku IUMK telah habis, perizinan akan ditinjau kembali pada tahun berikutnya. Benny berharap relaksasi perizinan IUMK dapat membantu pelaku UMK bangkit dari keterpurukan selama pandemi Covid-19.

Pasalnya, sejumlah pelaku UMK mengalami penurunan omset penjualan, menghentikan aktivitas produksi, hingga terpaksa merumahkan para karyawan.

"Ada banyak manfaat yang diperoleh pelaku usaha dengan memiliki izin yakni usaha Anda memiliki legalitas atau payung hukum yang sah, lebih mudah dalam hal pengajuan pembiayaan perbankan untuk perkembangan usaha," ujar Benni.

"Kemudian meningkatkan kredibilitas usaha di mata pelanggan dan memudahkan untuk mengikuti promosi melalui pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta," lanjutnya.

Seperti diketahui, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memberikan percepatan layanan perizinan dan non-perizinan serta memberikan relaksasi IUMK kepada PUMK.

Percepatan layanan itu diberikan dengan mendatangi langsung lokasi usaha yang memanfaatkan inovasi layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB).

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, tercatat 84.388 PUMK belum memiliki IUMK.

Selama proses relaksasi, alur pelayanan akan lebih singkat dari segi waktu penerbitan izin dan simplifikasi persyaratan perzinan.

Saat proses pengajuan IUMK, pemohon hanya diminta menunjukan kartu identitas dan petugas AJIB akan mengambil foto pemohon dan foto tempat usaha.

Kemudian, petugas akan menginput data pemohon di sistem perizinan IUMK Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, Kepala Unit Pelaksana PMPTSP kelurahan akan melakukan penelitian administrasi dan teknis perizinan IUMK untuk kemudian disetujui atau ditolak permohonan IUMK tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Ditusuk Hingga Tewas, Pentolan Geng Copet Pernah Suruh Temannya Tusuk Tersangka

Sebelum Ditusuk Hingga Tewas, Pentolan Geng Copet Pernah Suruh Temannya Tusuk Tersangka

Megapolitan
Geng Copet Tamansari Kerap Beraksi di Halte TransJakarta

Geng Copet Tamansari Kerap Beraksi di Halte TransJakarta

Megapolitan
Sepekan Operasi Yustisi PSBB, Pemprov DKI Peroleh Rp 22,7 Juta dari Denda Pelanggar

Sepekan Operasi Yustisi PSBB, Pemprov DKI Peroleh Rp 22,7 Juta dari Denda Pelanggar

Megapolitan
Siaga 1, Air Kiriman dari Katulampa Diprediksi Tiba di Jakarta 8-12 Jam ke Depan

Siaga 1, Air Kiriman dari Katulampa Diprediksi Tiba di Jakarta 8-12 Jam ke Depan

Megapolitan
Klaster Keluarga Bertambah, Kini Ada 2.815 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Klaster Keluarga Bertambah, Kini Ada 2.815 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
UPDATE 21 September: Tambah 8 Kasus, 140 Pasien Masih Dirawat di Tangsel

UPDATE 21 September: Tambah 8 Kasus, 140 Pasien Masih Dirawat di Tangsel

Megapolitan
Katulampa Siaga 1, Lurah di Jaksel Imbau Warga Waspada Banjir

Katulampa Siaga 1, Lurah di Jaksel Imbau Warga Waspada Banjir

Megapolitan
Katulampa Siaga 1 Hanya dalam Satu Jam, Warga Bantaran Ciliwung Waspada Banjir Kiriman

Katulampa Siaga 1 Hanya dalam Satu Jam, Warga Bantaran Ciliwung Waspada Banjir Kiriman

Megapolitan
Airin Putuskan PSBB Tangsel Berlaku Sebulan Kedepan

Airin Putuskan PSBB Tangsel Berlaku Sebulan Kedepan

Megapolitan
Bendung Katulampa Siaga 1, Warga Jakarta Diminta Waspada

Bendung Katulampa Siaga 1, Warga Jakarta Diminta Waspada

Megapolitan
Warga Depok Sekitar Ciliwung Siaga Banjir, Air dari Katulampa Diprediksi Tiba Pukul 21.00-23.00

Warga Depok Sekitar Ciliwung Siaga Banjir, Air dari Katulampa Diprediksi Tiba Pukul 21.00-23.00

Megapolitan
Hujan Deras, Bendungan Katulampa Bogor Berstatus Siaga 1

Hujan Deras, Bendungan Katulampa Bogor Berstatus Siaga 1

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Pegawai Lapas Terkait Kaburnya Bandar Narkoba di Tangerang

Polisi Periksa 4 Pegawai Lapas Terkait Kaburnya Bandar Narkoba di Tangerang

Megapolitan
Pemkab Bekasi Akan Tambah 200 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Hotel Kawasan Jababeka

Pemkab Bekasi Akan Tambah 200 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 di Hotel Kawasan Jababeka

Megapolitan
Hilangkan Bau Potongan Jasad Korban, Pelaku Mutilasi Tuangkan Kopi dan Parfum

Hilangkan Bau Potongan Jasad Korban, Pelaku Mutilasi Tuangkan Kopi dan Parfum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X