Data Kasus Covid-19 Pemkot Bekasi Beda Jauh dengan Pemprov Jabar, Ini Penjelasannya

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyajikan data kasus Covid-19 yang berbeda. Jumlah kumulatif terkonfirmasi Covid-19 selisihnya hingga 212 kasus.

Data dari situs website Pemprov Jabar https://pikobar.jabarprov.go.id/, jumlah kumulatif terkonfirmasi Covid-19 mencapai 703 orang sampai dengan 21 Juli 2020.

Sebanyak 420 di antaranya berstatus kasus aktif. Sedangkan pasien sembuh sebanyak 251 dan angka kematian Covid-19 sebanyak 32.

Sementara, data dari situs corona.bekasikota.go.id, jumlah kumulatif terkonfirmasi kasus Covid-19 ada di angka 491 hingga 21 Juli 2020.

Dari 491 jumlah kumulatif terkonfirmasi, ada 12 kasus aktif. Sedangkan pasien Covid-19 yang sembuh sebanyak 451 orang dan angka kematian ada 32 orang.

Baca juga: Bekasi Izinkan Sekolah Tatap Muka, DPRD Nilai Pemkot Bekasi Abaikan Aturan

Dari kedua data tersebut, kasus aktif Covid-19 antara data Pemkot dengan Pemprov selisih hingga 402 kasus.

Data Pemprov jauh lebih banyak kasus aktifnya yaitu sebanyak 420 kasus dibanding data Pemkot yaitu 12 kasus aktif.

Selain itu, perbedaan juga terlihat di data kasus positif yang sembuh. Pasien sembuh menurut data Pemprov ada 251 kasus lebih banyak dibanding Pemkot yang saat ini ada 443 kasus sembuh.

Penjelasan Pemkot Bekasi dan Pemprov Jabar

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengklaim datanya tak pernah hingga lebih dari 600 positif Covid-19.

“Kalau dia (Pemprov Jabar) itu ngentri datanya di sana. Waktunya di sana, jadi antara kota sama Pemprov berbeda. Kan kasus kita tidak pernah di atas 600? Kamu percaya sama siapa, Pemprov apa saya?” ujar Rahmat sambil berbicara ke wartawan, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: UPDATE 21 Juli: Bertambah 12, Ada 491 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Sementara, Juru Bicara Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jabar Berli Hamdani Gelung Sakti mengakui ada yang belum sinkron antara data Covid-19 dari Pemprov dan Pemkot.

Hal itu terjadi karena basis data yang digunakan antara Pemprov dengan Pemkot berbeda.

Berli mengatakan, data Covid-19 yang digunakan adalah hasil penghitungan akhir rekapan data dari jumlah kasus yang dilaporkan Pemerintah Pusat dan Pemkot Bekasi.

“Belum clean data Pemprov dan Pemkot Bekasi. Pertama karena basis datanya beda, Pemprov hasil Laboratorium yang sudah diumumkan oleh pusat sehingga ada disclaimer tertunda 2 hingga 3 hari,” kata Berli.

Bahkan, diprediksi beberapa hari ke depan data itu akan bertambah banyak lantaran ada perpindahan data pasien Covid-19 dari mereka warga Bekasi yang periksa dan dirawat di Jakarta.

Baca juga: PPDB Tingkat SD di Bekasi Sisakan 4.146 Kursi Kosong

Sementara, kalau data yang disajikan oleh Pemkot Bekasi adalah hasil rekap dari laboratorium yang datanya dilaporkan ke Pemkot Bekasi.

“Pemkot Bekasi mah diambil dari data harian. Baik hasil laboratorium yang ada di Kota Bekasi maupun di tempat lain yang memeriksa sampel dari warga Kota Bekasi. Kalau bulan sih sama,” ucap dia.

Ia mengatakan, data yang disajikan Pemkot Bekasi itu secara real time. Sementara, Pemprov harus melalui Litbangkes pusat terlebih dahulu.

Namun, ia menyampaikan data dari Pemprov maupun Pemkot Bekasi sama-sama valid.

“Berasal dari Pemkot, hanya beda prosesnya sebelum diumumkan. Kalau Pemkot langsung diumumkan jadi lebih real-time. Sementara pemprov hasil verifikasi pusat (Litbangkes) yang diumumkan Jubir Nasional,” tutur dia.