Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Putra Siregar, Lukman Firmansyah, mengatakan kliennya tidak pernah berniat menjual barang – barang ilegal.

Bahkan, Putra Siregar tidak tahu kalau barang yang dia jual ilegal.

“Awalnya klien kami tidak tahu kalau barang itu belum dibayar kepabeanannanya. Nah jadi ini kan kewajiban pembayar ini harusnya kepada importir kalau memang ini barang impor,” kata Lukman saat dihubungi di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Lukman mengatakan Putra Siregar hanya bertindak sebagai pembeli handphone dalam jumlah banyak dari seseorang bernama Jimmy yang kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Handphone itu yang nantinya akan dijual Putra Siregar di tokonya yang berlokasi di Condet, Jakarta Timur.

Baca juga: Lima Fakta Sidang Perdana Putra Siregar: Beli Ponsel Ilegal hingga Penyitaan

Putra pun mengaku tidak tahu menahu bahwa barang tersebut bermasalah lantaran tidak membayar kepabeanan sesuai prosedur.

Menurut Firman, orang yang harus bertanggung jawab atas biaya kepabeanannya adalah Jimmy selaku pihak pengimpor.

Namun, Putra Siregar mengaku sudah siap jika diperintahkan hakim untuk membayar ganti rugi berupa biaya kepabeanan. Putra diketahui sudah memberikan uang sebesar Rp 500 juta jika hakim memutuskan dirinya bersalah.

“Kalau memang terbukti di persidangan itu belum diselesaikan kepabeanannya, klien kami siap membayar,” ucap dia.

Kronologi kasus Putra Siregar

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Elly Supaini pun membeberkan kronologi penimbunan barang hingga penyitaan ratusan handphone yang dilakukan Putra Siregar.

Kronologi itu dibeberkan dalam dakwaan yang diterima Kompas.com dan dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (10/8/2020).

Baca juga: JPU Akan Hadirkan 3 Saksi Memberatkan untuk Putra Siregar

Dalam dakwaan, dijelaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan pihak Bea Cukai dimulai pada tahun 2017. Kala itu, Putra Siregar baru saja merintis usaha berdagang handphone dan membuka toko di kawasan Condet.

Saat itu, Putra Siregar diketahui menerima handphone yang dibeli dari seseoarang bernama Jimmy.

“Menjual beberapa jenis handphone yang berasal dari pembelian oleh terdakwa di Batam dan juga pembelian berasal dari Jimmy (DPO),” kata isi dakwaan tersebut.

Pada bulan April, handphone tersebut dikirimkan ke toko milik Putra Siregar untuk segera dijual kembali masyarakat.

Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa pihak Bea Cukai mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya potensi penimbunan dan penjualan barang illegal oleh Putra Siregar di tokonya.

Maka dari itu, pada Jumat (10/12/2017) dua orang anggota Bea dan Cukai mendatangi toko Putra Siregar guna menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut.

“Setelah memperkenalkan diri dengan menunjukan identitas sebagai pegawai Bea dan Cukai Kanwil Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang berada di toko tersebut dengan cara melakukan pengecekan secara acak terhadap Nomor IMEI handphone yang ada di toko tersebut dengan mempergunakan website http://kemenperin.go.id/imei,” jelas isi dakwaan.

Setalah dilakukan pengecekan, ternyata IMEI handphone yang dijual Putra Siregar tidak terdaftar dalam database Kementerian Perindustrian. Atas dasar temuan itu, pihak Bea Cukai menyita 150 unit handphone yang ada di dalam toko.

Tim juga menyita ratusan unit handphone milik Putra Siregar di dua cabang toko lainya. Toko pertama terletak di kawasan Jalan Raya Sawangan Depok dan Jalan KH Hasyim Azhari, Cipondoh, Tanggerang Selatan.

Total 190 handphone illegal milik Putra Siregar pun disita. Pihak Bea Cukai pun mengalkulasikan kerugian akibat pajak yang tidak dibayarkan.

Dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 15.041.668 dan Pajak Penghasilan (PPH) senilai Rp. 11.281.251, maka total pajak yang tidak dapat diterima negara karena ulah Putra Siregar sebesar Rp.26.332.919.

Atas dasar itulah, JPU mendakwa Putra Siregar dengan Pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

“Terdakwa menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102,” jelas isi dakwaan.