Kuasa Hukum Sebut Putra Siregar Tidak Tahu Ponsel yang Dijualnya Ilegal

Kompas.com - 11/08/2020, 16:23 WIB
Putra Siregar saat menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (10/8/2020) Dok pribadi Lukman FirmansyahPutra Siregar saat menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (10/8/2020)
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Putra Siregar, Lukman Firmansyah, mengatakan kliennya tidak pernah berniat menjual barang – barang ilegal.

Bahkan, Putra Siregar tidak tahu kalau barang yang dia jual ilegal.

“Awalnya klien kami tidak tahu kalau barang itu belum dibayar kepabeanannanya. Nah jadi ini kan kewajiban pembayar ini harusnya kepada importir kalau memang ini barang impor,” kata Lukman saat dihubungi di Jakarta, Selasa (11/8/2020).

Lukman mengatakan Putra Siregar hanya bertindak sebagai pembeli handphone dalam jumlah banyak dari seseorang bernama Jimmy yang kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Handphone itu yang nantinya akan dijual Putra Siregar di tokonya yang berlokasi di Condet, Jakarta Timur.

Baca juga: Lima Fakta Sidang Perdana Putra Siregar: Beli Ponsel Ilegal hingga Penyitaan

Putra pun mengaku tidak tahu menahu bahwa barang tersebut bermasalah lantaran tidak membayar kepabeanan sesuai prosedur.

Menurut Firman, orang yang harus bertanggung jawab atas biaya kepabeanannya adalah Jimmy selaku pihak pengimpor.

Namun, Putra Siregar mengaku sudah siap jika diperintahkan hakim untuk membayar ganti rugi berupa biaya kepabeanan. Putra diketahui sudah memberikan uang sebesar Rp 500 juta jika hakim memutuskan dirinya bersalah.

“Kalau memang terbukti di persidangan itu belum diselesaikan kepabeanannya, klien kami siap membayar,” ucap dia.

Kronologi kasus Putra Siregar

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Elly Supaini pun membeberkan kronologi penimbunan barang hingga penyitaan ratusan handphone yang dilakukan Putra Siregar.

Kronologi itu dibeberkan dalam dakwaan yang diterima Kompas.com dan dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (10/8/2020).

Baca juga: JPU Akan Hadirkan 3 Saksi Memberatkan untuk Putra Siregar

Dalam dakwaan, dijelaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan pihak Bea Cukai dimulai pada tahun 2017. Kala itu, Putra Siregar baru saja merintis usaha berdagang handphone dan membuka toko di kawasan Condet.

Saat itu, Putra Siregar diketahui menerima handphone yang dibeli dari seseoarang bernama Jimmy.

“Menjual beberapa jenis handphone yang berasal dari pembelian oleh terdakwa di Batam dan juga pembelian berasal dari Jimmy (DPO),” kata isi dakwaan tersebut.

Pada bulan April, handphone tersebut dikirimkan ke toko milik Putra Siregar untuk segera dijual kembali masyarakat.

Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa pihak Bea Cukai mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya potensi penimbunan dan penjualan barang illegal oleh Putra Siregar di tokonya.

Maka dari itu, pada Jumat (10/12/2017) dua orang anggota Bea dan Cukai mendatangi toko Putra Siregar guna menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut.

“Setelah memperkenalkan diri dengan menunjukan identitas sebagai pegawai Bea dan Cukai Kanwil Jakarta melakukan pemeriksaan terhadap handphone yang berada di toko tersebut dengan cara melakukan pengecekan secara acak terhadap Nomor IMEI handphone yang ada di toko tersebut dengan mempergunakan website http://kemenperin.go.id/imei,” jelas isi dakwaan.

Setalah dilakukan pengecekan, ternyata IMEI handphone yang dijual Putra Siregar tidak terdaftar dalam database Kementerian Perindustrian. Atas dasar temuan itu, pihak Bea Cukai menyita 150 unit handphone yang ada di dalam toko.

Tim juga menyita ratusan unit handphone milik Putra Siregar di dua cabang toko lainya. Toko pertama terletak di kawasan Jalan Raya Sawangan Depok dan Jalan KH Hasyim Azhari, Cipondoh, Tanggerang Selatan.

Total 190 handphone illegal milik Putra Siregar pun disita. Pihak Bea Cukai pun mengalkulasikan kerugian akibat pajak yang tidak dibayarkan.

Dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 15.041.668 dan Pajak Penghasilan (PPH) senilai Rp. 11.281.251, maka total pajak yang tidak dapat diterima negara karena ulah Putra Siregar sebesar Rp.26.332.919.

Atas dasar itulah, JPU mendakwa Putra Siregar dengan Pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

“Terdakwa menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102,” jelas isi dakwaan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdampak Pandemi Covid-19, Garuda Indonesia Akhiri Kontrak 700 Karyawan

Terdampak Pandemi Covid-19, Garuda Indonesia Akhiri Kontrak 700 Karyawan

Megapolitan
Tim Termuda dari UI Raih Juara 3 Kompetisi Metalurgi Internasional di China

Tim Termuda dari UI Raih Juara 3 Kompetisi Metalurgi Internasional di China

Megapolitan
Lurah di Jakarta Diimbau Adakan Kegiatan Kepemudaan untuk Peringati Hari Sumpah Pemuda

Lurah di Jakarta Diimbau Adakan Kegiatan Kepemudaan untuk Peringati Hari Sumpah Pemuda

Megapolitan
Gagas Limbah Metal Jadi Bahan Bangunan, Mahasiswa UI Juara 3 Dunia Metal Cup 2020

Gagas Limbah Metal Jadi Bahan Bangunan, Mahasiswa UI Juara 3 Dunia Metal Cup 2020

Megapolitan
Mobilitas Masyarakat Meningkat Saat PSBB Transisi, Paling Tinggi di Tempat Kerja

Mobilitas Masyarakat Meningkat Saat PSBB Transisi, Paling Tinggi di Tempat Kerja

Megapolitan
Motif Pembunuhan PSK di Bekasi Janggal, Pelaku Mau Ambil Rp 1,8 Juta tapi Tak Jadi

Motif Pembunuhan PSK di Bekasi Janggal, Pelaku Mau Ambil Rp 1,8 Juta tapi Tak Jadi

Megapolitan
Pengamat Sebut Guru Intoleran di SMA Jaktim Kurang Kompeten dan Tak Tahan Kritik

Pengamat Sebut Guru Intoleran di SMA Jaktim Kurang Kompeten dan Tak Tahan Kritik

Megapolitan
Pasutri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Saat Beraksi di Pondok Aren

Pasutri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Saat Beraksi di Pondok Aren

Megapolitan
Anies: Libur Panjang Memang Menggoda, tapi Covid-19 Masih di Sekitar Kita...

Anies: Libur Panjang Memang Menggoda, tapi Covid-19 Masih di Sekitar Kita...

Megapolitan
Hari Pertama Operasi Zebra 2020 di Jakarta, 3.577 Pelanggar Ditilang

Hari Pertama Operasi Zebra 2020 di Jakarta, 3.577 Pelanggar Ditilang

Megapolitan
Banjir di Perumahan Kota Bekasi Surut Pagi Ini, Warga Mulai Bersih-bersih

Banjir di Perumahan Kota Bekasi Surut Pagi Ini, Warga Mulai Bersih-bersih

Megapolitan
Viral Percakapan Rasial Guru SMA di Jaktim, Disdik Diminta Data Pengajar Intoleran

Viral Percakapan Rasial Guru SMA di Jaktim, Disdik Diminta Data Pengajar Intoleran

Megapolitan
Sehari Pelaksanaan Operasi Zebra, Satlantas Jakpus Tindak 354 Pelanggar

Sehari Pelaksanaan Operasi Zebra, Satlantas Jakpus Tindak 354 Pelanggar

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Minta Camat Siagakan Posko Banjir dan Tempat Pengungsian

Wali Kota Jakbar Minta Camat Siagakan Posko Banjir dan Tempat Pengungsian

Megapolitan
203 Kendaraan Ditilang pada Hari Pertama Operasi Zebra di Jakbar

203 Kendaraan Ditilang pada Hari Pertama Operasi Zebra di Jakbar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X