Para Menteri Protes Kebijakan PSBB Jakarta, F-Gerindra DKI: Mereka Tidak Patuh Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disentil oleh sejumlah menteri lantaran menarik rem darurat dan bakal kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta.

Wakil Ketua I Fraksi Gerindra DPRD DKI S Andyka mengatakan, bila para menteri memprotes atau menyentil kebijakan Anies untuk kembali menerapkan PSBB, maka tandanya tidak mematuhi Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, beberapa waktu sebelumnya, Jokowi sempat mengeluarkan pernyataan bila pemerintah harus mengutamakan kesehatan masyarakat.

"Jadi istilahnya kalau menteri-menteri protes Pak Anies, artinya menteri-menteri yang protes itu tidak tertib kepada pimpinannya, tidak tertib kepada presiden. Presiden sudah mengatakan, presiden sudah sampaikan kepada menteri, dahulukan kesehatan jadi setelah itu baru kita bicara masalah ekonomi," ucap Andyka saat dihubungi, Jumat (11/9/2020).

Baca juga: Anies Dikritik Tak Libatkan DPRD DKI Berlakukan Kebijakan PSBB Total Jakarta

Andyka justru mempertanyakan kepatuhan para menteri kepada presiden karena kritik mereka dianggap bertentangan dengan pernyataan Presiden.

"Jadi intinya kalau ada para pembantu presiden yang bertentangan dengan arahan presiden, ini yang harus dipertanyakan. Jadi saya bukan dalam kapasitas mengkritisi para menteri, saya hanya mengatakan bahwa para menteri ini harus manut dong," kata dia.

Anggota Komisi C DPRD DKI ini menyebutkan, kebijakan menarik rem darurat memang dilematis bila dipandang dari segi ekonomi.

Pasalnya, sejumlah sektor usaha bakal terdampak dan secara langsung juga berimplikasi pada ekonomi.

Namun, PSBB dinilai menjadi salah satu cara agar bisa menekan angka Covid-19 di DKI Jakarta yang belakangan selalu menembus angka 1.000 kasus per hari.

"Ini dua hal yang sangat sulit kita lakukan yang mana mau masalah humanity atau ekonomi? Mana yang mau didahulukan? Presiden, menurut saya, sudah sangat baik, sarannya bahwa dahulukan kemanusiaan, humanity. Kemudian ekonomi mengikuti," ujarnya.

Ia berharap dengan kembali diterapkannya PSBB, Pemprov DKI Jakarta bisa lebih tegas dalam mengawasi dan masyarakat bisa semakin disiplin.

"Kita berharap semuanya, warga Jakarta, teman-teman di wilayah penyangga bahwa langkah yang diambil Jakarta ini sudah efektif dan mengikuti arahan dari Pak Presiden," tambah Andyka.

Baca juga: Anies: Kondisi Saat Ini Lebih Darurat daripada Awal Pandemi Covid-19 Dulu

Diketahui, keputusan Anies memberlakukan PSBB lagi pada 14 September 2020 mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Para pembantu ekonomi Presiden Jokowi tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.

Pada Kamis (10/9/2020) pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin.

Padahal, menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga dalam konferensi video.

"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelas dia.

Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.

Sebab, menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan publik.

Protes kedua datang dari Mendag Agus Suparmanto yang memperingatkan dampak PSBB DKI Jakarta.

Menurut dia, pemberlakuan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.

“Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB RI,” ucap Agus dalam Rakornas Kadin.

Baca juga: Anies: Bila Tidak Tarik Rem Darurat, Tempat Tidur Isolasi Akan Penuh pada 17 September

Kalaupun harus ada PSBB, dia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menghalangi rantai pasok distribusi barang yang keluar masuk Jakarta.

"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu," ungkap Agus.

Ia berharap, dengan terjaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi dalam negeri, maka diharapkan bisa menekan kerugian imbas pelemahan ekonomi seiring diberlakukannya PSBB.

Khususnya, bagi para pekerja diharapkan tak membuat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut.

Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.

"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan, tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujar Agus dalam konferensi video.

Agus memaparkan, industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia.

Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian sebesar 19,87 persen. Pada kuartal II-2020, industri manufaktur mengalami kontraksi hingga -5,37 persen.