DPRD DKI Sebut Dana Cadangan Bisa Digunakan untuk Tangani Covid-19 Tanpa Harus Revisi Perda

Kompas.com - 16/09/2020, 09:54 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, dana cadangan daerah (DCD) sebesar Rp 1,4 triliun tetap dapat digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Pantas, dana cadangan tetap bisa digunakan tanpa harus mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah.

"Kalau Gubernur merasakan kesulitan alangkah baiknya dia berkirim surat saja sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perda Dana Cadangan daerah ini," ujar Pantas dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Buka Kemungkinan Gunakan Dana Cadangan Rp 1,4 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Pantas menyampaikan, pencairan dana cadangan tetap bisa dilakukan dengan mekanisme yang sah dalam beleid Perda Nomor 10 Tahun 1999 itu.

"Kesulitan yang dialami Gubernur juga dapat dikomunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam rapat paripurna pada Senin (14/9/2020) lalu, Anies menyampaikan bahwa Perda tentang Dana Cadangan Daerah tak lagi relevan dengan pelaksanaan pembangunan untuk DKI Jakarta.

Sementara dalam situasi saat ini, Pemprov DKI Jakarta sangat membutuhkan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi.

Baca juga: Ruang ICU di Kota Bekasi Tersisa 9 Tempat Tidur

"Perlu kami sampaikan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tidak mencantumkan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dimaksud dan sampai dengan Tahun Anggaran 2020," kata Anies.

Ia juga menyebutkan bahwa dana cadangan daerah tidak pernah untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran.

"Hal ini karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk program dan kegiatan yang anggarannya akan dibebankan melebihi 1 (satu) tahun anggaran, dapat dilakukan melalui mekanisme tahun jamak atau multiyears," ucapnya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rizieq Sebut Wiranto, Tito, hingga Budi Gunawan dalam Pleidoi, Jaksa: Hanya Cari Panggung

Rizieq Sebut Wiranto, Tito, hingga Budi Gunawan dalam Pleidoi, Jaksa: Hanya Cari Panggung

Megapolitan
Jakarta Memasuki Fase Genting Covid-19, Anies Peringatkan Warga untuk Beraktivitas di Rumah

Jakarta Memasuki Fase Genting Covid-19, Anies Peringatkan Warga untuk Beraktivitas di Rumah

Megapolitan
Gagalkan Peredaran Narkoba Jaringan Timur Tengah, Polisi Sita 1,1 Ton Sabu

Gagalkan Peredaran Narkoba Jaringan Timur Tengah, Polisi Sita 1,1 Ton Sabu

Megapolitan
Kapolri Sebut Peredaran 1,129 Ton Sabu Libatkan Napi Lapas Cilegon

Kapolri Sebut Peredaran 1,129 Ton Sabu Libatkan Napi Lapas Cilegon

Megapolitan
Usai Panen Padi, Anies Gelar Apel Gara-gara Jakarta 'Panen Covid-19'

Usai Panen Padi, Anies Gelar Apel Gara-gara Jakarta "Panen Covid-19"

Megapolitan
Aliran Anak Kali Pesangrahan Berhasil Dibuka, Banjir di Tiga Perumahan Ciputat Surut

Aliran Anak Kali Pesangrahan Berhasil Dibuka, Banjir di Tiga Perumahan Ciputat Surut

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Melonjak, Warga Diingatkan Jaga Prokes dan Patuhi Aturan Pemerintah

Kasus Covid-19 di Depok Melonjak, Warga Diingatkan Jaga Prokes dan Patuhi Aturan Pemerintah

Megapolitan
Material Longsor Berhasil Dikeruk, Air Kali Tak Lagi Meluap Ke Permukiman Warga di Ciputat

Material Longsor Berhasil Dikeruk, Air Kali Tak Lagi Meluap Ke Permukiman Warga di Ciputat

Megapolitan
Hasil Tes Urine Anji Positif Mengandung Zat Aktif yang Ada Dalam Ganja

Hasil Tes Urine Anji Positif Mengandung Zat Aktif yang Ada Dalam Ganja

Megapolitan
Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 di Stadion, Jokowi Harap Bisa Diterapkan di Wilayah Lain

Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 di Stadion, Jokowi Harap Bisa Diterapkan di Wilayah Lain

Megapolitan
Jaksa: Rizieq Shihab Terlalu Banyak Keluh Kesah, Hampir Tak Ada Hubungan dengan Perkara

Jaksa: Rizieq Shihab Terlalu Banyak Keluh Kesah, Hampir Tak Ada Hubungan dengan Perkara

Megapolitan
Diperiksa Terkait Kasus Narkoba, Anji: Saya Diperlakukan dengan Baik

Diperiksa Terkait Kasus Narkoba, Anji: Saya Diperlakukan dengan Baik

Megapolitan
Tanggapi Pleidoi, Jaksa Sebut Rizieq Shihab Mudah Sekali Hujat Orang Lain

Tanggapi Pleidoi, Jaksa Sebut Rizieq Shihab Mudah Sekali Hujat Orang Lain

Megapolitan
Tepergok Curi Motor Milik Polisi di Pancoran, Dua Pemuda Babak Belur Dihajar Warga

Tepergok Curi Motor Milik Polisi di Pancoran, Dua Pemuda Babak Belur Dihajar Warga

Megapolitan
Proyek Rumah Mewah di Menteng Dua Kali Disegel karena Langgar IMB

Proyek Rumah Mewah di Menteng Dua Kali Disegel karena Langgar IMB

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X