DPRD DKI Sebut Dana Cadangan Bisa Digunakan untuk Tangani Covid-19 Tanpa Harus Revisi Perda

Kompas.com - 16/09/2020, 09:54 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, dana cadangan daerah (DCD) sebesar Rp 1,4 triliun tetap dapat digunakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Pantas, dana cadangan tetap bisa digunakan tanpa harus mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah.

"Kalau Gubernur merasakan kesulitan alangkah baiknya dia berkirim surat saja sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perda Dana Cadangan daerah ini," ujar Pantas dalam keterangannya, Rabu (16/9/2020).

Baca juga: Pemprov DKI Buka Kemungkinan Gunakan Dana Cadangan Rp 1,4 Triliun untuk Penanganan Covid-19

Pantas menyampaikan, pencairan dana cadangan tetap bisa dilakukan dengan mekanisme yang sah dalam beleid Perda Nomor 10 Tahun 1999 itu.

"Kesulitan yang dialami Gubernur juga dapat dikomunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," kata dia.

Dalam rapat paripurna pada Senin (14/9/2020) lalu, Anies menyampaikan bahwa Perda tentang Dana Cadangan Daerah tak lagi relevan dengan pelaksanaan pembangunan untuk DKI Jakarta.

Sementara dalam situasi saat ini, Pemprov DKI Jakarta sangat membutuhkan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi.

Baca juga: Ruang ICU di Kota Bekasi Tersisa 9 Tempat Tidur

"Perlu kami sampaikan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tidak mencantumkan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana dimaksud dan sampai dengan Tahun Anggaran 2020," kata Anies.

Ia juga menyebutkan bahwa dana cadangan daerah tidak pernah untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran.

"Hal ini karena dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk program dan kegiatan yang anggarannya akan dibebankan melebihi 1 (satu) tahun anggaran, dapat dilakukan melalui mekanisme tahun jamak atau multiyears," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tertinggi, 6.248 Orang Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang September

Tertinggi, 6.248 Orang Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang September

Megapolitan
Viral Foto Kerumunan Nikmati Musik Tanpa Masker, Kafe Broker Disegel

Viral Foto Kerumunan Nikmati Musik Tanpa Masker, Kafe Broker Disegel

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 Depok 26 September: 89 Kasus Baru, Total 845 Pasien Masih Ditangani

[UPDATE] Covid-19 Depok 26 September: 89 Kasus Baru, Total 845 Pasien Masih Ditangani

Megapolitan
Terjaring Razia Hotel, Seorang Kakek Janji Nikahi Pasangannya yang Berusia 22 Tahun

Terjaring Razia Hotel, Seorang Kakek Janji Nikahi Pasangannya yang Berusia 22 Tahun

Megapolitan
Petugas Satpol PP Tersetrum saat Turunkan Baliho Paslon Pilkada Depok

Petugas Satpol PP Tersetrum saat Turunkan Baliho Paslon Pilkada Depok

Megapolitan
Hilang Kendali karena Pecah Ban, Truk Terbalik di Serpong

Hilang Kendali karena Pecah Ban, Truk Terbalik di Serpong

Megapolitan
UPDATE 26 September, 332 Pasien Covid-19 di Kota Bogor Masih Dirawat di RS

UPDATE 26 September, 332 Pasien Covid-19 di Kota Bogor Masih Dirawat di RS

Megapolitan
Update 26 September: Bertambah 109, Kini Ada 2.466 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Update 26 September: Bertambah 109, Kini Ada 2.466 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
UPDATE Covid-19 DKI Jakarta 26 September: 1.052 Kasus Baru, 2 Pasien Meninggal

UPDATE Covid-19 DKI Jakarta 26 September: 1.052 Kasus Baru, 2 Pasien Meninggal

Megapolitan
Cuti Ikut Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Kembalikan 3 Mobil dan Rumah Dinas

Cuti Ikut Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Kembalikan 3 Mobil dan Rumah Dinas

Megapolitan
Satpol PP Kesulitan, Banyak Warga Jakarta Cari Hiburan di Bekasi sejak PSBB

Satpol PP Kesulitan, Banyak Warga Jakarta Cari Hiburan di Bekasi sejak PSBB

Megapolitan
Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Guyur Bogor hingga Malam

Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Guyur Bogor hingga Malam

Megapolitan
Rumah Dijadikan Pabrik Ekstasi, Pengedar di Tangerang Sudah Produksi Selama Satu Bulan

Rumah Dijadikan Pabrik Ekstasi, Pengedar di Tangerang Sudah Produksi Selama Satu Bulan

Megapolitan
Foto Viral Pengunjung Kafe Bekasi Berkerumun Tanpa Masker, Satpol PP Langsung Cek ke Lokasi

Foto Viral Pengunjung Kafe Bekasi Berkerumun Tanpa Masker, Satpol PP Langsung Cek ke Lokasi

Megapolitan
Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang Dikendalikan Napi dalam Lapas

Peredaran Ekstasi dari Rumah di Cipondoh Tangerang Dikendalikan Napi dalam Lapas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X