Warga Pluit Putri Tunjukkan Surat dari BTB School yang Atur Sepihak Penggunaan Lapangan Basket yang Direvitalisasi

Kompas.com - 23/09/2020, 10:22 WIB
Lokasi pembangunan BTB School di Taman Pluit Putri, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir akibat hujan deras pada Senin (21/9/2020) malam. dok.istimewaLokasi pembangunan BTB School di Taman Pluit Putri, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir akibat hujan deras pada Senin (21/9/2020) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Pluit Putri meragukan janji PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) yang akan mengizinkan warta mengakses taman dan lapangan basket di lingkungan mereka secara bebas, selama 24 jam.

Johanna Aliandoe, Ketua RT 005/RW 06 Pluit, Rabu (23/9/2020), menunjukkan sebuah surat yang diberikan BTB School terkait pengaturan sepihak penggunaan lapangan basket yang tadinya bisa digunakan bebas oleh warga. PT JUP kini bekerja sama dengan pihak lain sedang membangun sebuah sekolah swasta BTB School di lokasi itu.

Dalam surat itu tertulis bahwa terkait hal penggunaan sarana lapangan olahraga, BTB School akan menggunakannya pada saat kegiatan belajar-mengajar di sekolah, yaitu pada hari Senin hingga hari Jumat, pukul 07:00 - 18:00 WIB.

Baca juga: Bantah PT JUP, Warga Sebut BUMD Itu yang Tak Rawat Taman Pluit Putri

"Dengan demikian maka Warga Pluit Putri RW06 khususnya bagi warga RTO3, RTO5, dan RT06 Kelurahan Pluit dapat menggunakan sarana lapangan olahraga pada hari Sabtu, Minggu, Hari Besar, Hari Raya, dan hari biasa setelah selesai kegiatan sekolah yaitu mulai pukul 18:00 WIB sampai dengan pukul 07:00 WIB," tulis BTB school dalam surat tersebut.

Sedangkan untuk sarana taman, BTB School hanya menggunakannya sewaktu-waktu saja.

Keputusan ini diambil sepihak oleh BTB school tanpa ada diskusi dengan warga. Mereka hanya mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing pengurus RT di lokasi tersebut.

"Fasum fasos katanya bakal terbuka 24 jam, jadi warga kebagian pakai lapangan setelah tengah malam?" kata Johanna melalui pesan singkatnya.

Keraguan itu juga disampaikan kuasa hukum warga menghadapi sengketa taman itu, yakni Boyamin Saiman.

Boyamin berkata, dalam proses pembangunan saja, PT JUP dan BTB School tidak melibatkan warga baik itu dalam bentuk diskusi ataupun sosialisasi.

PT JUP, sebuah badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta itu hanya memberitahukan bahwa akan dibangun sekolah di lahan terbuka hijau ketika Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah terbit.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X