Disetujui Jokowi, Sebanyak 522 Pegawai Honorer di Bekasi jadi Pegawai Pemerintah

Kompas.com - 01/10/2020, 08:12 WIB
Sejumlah tenaga honorer puskesmas mengikuti audiensi mempertanyakan nasib mereka dengan DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Tegal, di kantor DPRD setempat, Selasa (8/9/2020) KOMPAS.com/Tresno SetiadiSejumlah tenaga honorer puskesmas mengikuti audiensi mempertanyakan nasib mereka dengan DPRD dan Dinas Kesehatan Kota Tegal, di kantor DPRD setempat, Selasa (8/9/2020)


BEKASI, KOMPAS.com - Berdasarkan catatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, ada 522 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang resmi diangkat menjadi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menyetujui tenaga honorer diangkat menjadi PPPK.

Hal itu ditandai dengan telah ditandatanganinya Perpres No 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Menteri PAN-RB Usulkan Gaji dan Tunjangan PPPK Lebih Besar

"Sudah dilakukan tes (22 Februari 2019) dan sudah dinyatakan lulus 522 dari yang mengikuti ada 669 peserta TKK. Ya (sudah resmi diangkat), tetapi saya belum lihat secara fisiknya (Perpres)," ujar Kepala BKPPD, Karto saat dihubungi, Rabu (30/9/2020).

Karto mengatakan, pihak Pemkot kini masih menunggu Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk memproses Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK.

Dengan begitu, pemerintah daerah bisa menerbitkan surat keputusan (SK) PPPK, sehingga gaji perdana para PPPK dapat cair tahun ini.

"Ya (menunggu proses NIP), sudah hampir dua tahun. Karena selama ini terkendalanya masalah nomor NIIP dan penggajianya yang terus jadi perdebatan)," kata Karto.

Karto belum mengetahui apakah gaji PPPK yang lolos menjadi tanggung jawab Pemkot atau Pemerintah Pusat.

Namun, kata dia seharusnya gaji PPPK diberikan oleh Pemerintah Pusat.

"Ya kalau diserahkan ke daerah ya enggak usah tes, udah saja TKK kan sama saja. Tinggal membolehkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengangkatan saja, sepanjang tidak membebani dan mengganggu keuangan daerah," ucap dia.

Meski demikian, Karto berharap Pemerintah Pusat memberikan bukti pengangkatan TKK jadi PKK ke Pemkot Bekasi.

Dengan demikian, ia bisa cepat membuat SK PPPK dan mengetahui proses penggajiannya.

"Masih menunggu bukti Perpresnya," tutur dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dandim Jaksel Sebutkan Kebanyakan Baliho Rizieq Diturunkan Sendiri oleh Warga

Dandim Jaksel Sebutkan Kebanyakan Baliho Rizieq Diturunkan Sendiri oleh Warga

Megapolitan
Mapolda Metro Dikirimi Puluhan Karangan Bunga Ucapan Dukungan Pencopotan Baliho Rizieq Shihab

Mapolda Metro Dikirimi Puluhan Karangan Bunga Ucapan Dukungan Pencopotan Baliho Rizieq Shihab

Megapolitan
Dandim Jaksel: Sudah Tak Ada Baliho Rizieq Shibab di Jalan Protokol

Dandim Jaksel: Sudah Tak Ada Baliho Rizieq Shibab di Jalan Protokol

Megapolitan
Wagub DKI: Tolak Tes Swab Terancam Denda hingga Rp 7 Juta

Wagub DKI: Tolak Tes Swab Terancam Denda hingga Rp 7 Juta

Megapolitan
FPI Klaim Rizieq Shihab Sudah Tes Swab, Hasilnya Negatif Covid-19

FPI Klaim Rizieq Shihab Sudah Tes Swab, Hasilnya Negatif Covid-19

Megapolitan
KBM Tatap Muka di Bogor Dimulai Januari 2021, Sekolah Harus Dapat Izin Orangtua

KBM Tatap Muka di Bogor Dimulai Januari 2021, Sekolah Harus Dapat Izin Orangtua

Megapolitan
Wagub DKI: Acara Maulid Nabi di Tebet Berbeda, yang Hadir Banyak

Wagub DKI: Acara Maulid Nabi di Tebet Berbeda, yang Hadir Banyak

Megapolitan
Rencana Belajar Tatap Muka, Orangtua: Jelang Vaksin Malah Ada Info Ini...

Rencana Belajar Tatap Muka, Orangtua: Jelang Vaksin Malah Ada Info Ini...

Megapolitan
Pangdam Jaya Ancam Tangkap Orang yang Pasang Lagi Baliho Rizieq Shihab

Pangdam Jaya Ancam Tangkap Orang yang Pasang Lagi Baliho Rizieq Shihab

Megapolitan
Diperiksa Polisi 8 Jam Terkait Acara Rizieq, Wagub DKI Dicecar 46 Pertanyaan

Diperiksa Polisi 8 Jam Terkait Acara Rizieq, Wagub DKI Dicecar 46 Pertanyaan

Megapolitan
Pemohon Dana Hibah Pariwisata di Jakarta Capai 1.557 Perusahaan

Pemohon Dana Hibah Pariwisata di Jakarta Capai 1.557 Perusahaan

Megapolitan
Diperiksa 8 Jam soal Acara Rizieq, Wagub DKI: Saya Jawab Pertanyaan sesuai Fakta dan Data

Diperiksa 8 Jam soal Acara Rizieq, Wagub DKI: Saya Jawab Pertanyaan sesuai Fakta dan Data

Megapolitan
Bima Arya Minta Tenaga Pengajar Dites Swab Sebelum KBM Tatap Muka Digelar

Bima Arya Minta Tenaga Pengajar Dites Swab Sebelum KBM Tatap Muka Digelar

Megapolitan
Sterilisasi Tebet, Polda Metro Jaya Kerahkan 2 Water Cannon untuk Semprot Disinfektan

Sterilisasi Tebet, Polda Metro Jaya Kerahkan 2 Water Cannon untuk Semprot Disinfektan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Butuh Sebulan Bahas Regulasi KBM Tatap Muka di Sekolah

Pemkot Bekasi Butuh Sebulan Bahas Regulasi KBM Tatap Muka di Sekolah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X