Demo Buruh, 1.000 Personel TNI-Polri Jaga Kawasan Industri Kabupaten Bekasi

Kompas.com - 07/10/2020, 08:47 WIB
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah Kabupaten Bogor Raya mengambil bagian aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker di depan PT Simba Indo Snack Makmur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020). KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSANSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Wilayah Kabupaten Bogor Raya mengambil bagian aksi demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker di depan PT Simba Indo Snack Makmur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/10/2020).
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 1.000 personel gabungan Polri-TNI melakukan pengamanan aksi mogok massal dan aksi unjuk rasa kalangan buruh di sejumlah perusahaan di kawasan industri Kabupaten Bekasi, Rabu (7/10/2020).

Aksi mogok dan unjuk rasa itu merespons pengesahan Undang-undang Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah.

"Ada 1.000 personel hari ini yang ikut mengamankan. Ada tambahan personel memang saat ini," ujar Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan saat dihubungi, Rabu.

Baca juga: Dari Kontrak Seumur Hidup hingga PHK Sepihak, Ini 8 Poin UU Cipta Kerja yang Jadi Sorotan Buruh

Hendra mengatakan, pihaknya berjaga di kawasan industri, di kawasan jalan tol, hingga di obyek-obyek vital di kawasan industri Kabupaten Bekasi.

Selain itu, petugas juga melakukan patroli di kawasan industri mengawal aksi buruh.

"Iya salah satu rencananya mengamankan semuanya, termasuk tol, obyek vital, termasuk lalu lintas, termasuk orang-orang perkantoran yang masih bekerja saat ini," kata Hendra.

"Konsep kita pengamanan aksi buruh ini adalah melayani massa aksi. Baik yang unjuk rasa maupun mogok kerja. Melayani dalam arti, kegiatanya kita kawal agar tidak menggangu aktivitas mereka sendiri dan orang lain," tambah dia.

Sebelumnya, sekelompok buruh di Kota dan Kabupaten Bekasi menggelar aksi mogok kerja untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Baca juga: Buruh di Bekasi Disebut Siap Kena PHK Dampak Mogok Kerja

Sekretaris DPC KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja se-Indonesia) Kabupaten/Kota Bekasi Fajar Winarno menyampaikan, aksi mogok dan aksi unjuk rasa akan digelar secara serentak di lingkungan kerja buruh masing-masing

Dia mengatakan, mogok kerja dilakukan dua hari, yaitu 6-7 Oktober.

"Kami dapat instruksi dari semua DPP. Dua hari kami akan aksi unjuk rasa di lingkungan kerja masing-masing," kata Fajar, kemarin.

Para buruh juga mengancam akan menghentikan produksi. Fajar mengakui, aksi mogok kerja ini dapat mengancam pemasukan perusahaan-perusahaan tersebut.

"Ya sebenarnya kami memikirkan ke situ. Tetapi kami menyayangkan kenapa pihak DPR tidak memikirkan kami. Padahal buruh sedang berhadapan dengan Covid-19. Baik itu yang di-PHK atau dirumahkan," tutur Fajar



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Pusat Diminta Pimpin Penanganan Covid-19 di Jabodetabek, DPRD DKI: Wajar Anies Angkat Tangan

Megapolitan
Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Hoaks Seputar Sriwijaya Air SJ 182, Mulai dari Bayi Selamat hingga Tanda SOS di Pulau Laki

Megapolitan
Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Kronologi Kasus Pasien dan Perawat Mesum di RSD Wisma Atlet, Berawal dari Aplikasi Kencan hingga Penetapan Tersangka

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Pedagang Daging Sapi Mogok, Tukang Bakso di Pasar Koja Baru Tak Bisa Berjualan

Megapolitan
Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Langgar Hak Cipta Tugu Selamat Datang, Grand Indonesia Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Megapolitan
Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Besok, Polisi Beberkan Hasil Gelar Perkara Kasus Pesta Raffi Ahmad di Rumah Ricardo Gelael

Megapolitan
Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Jual Impas Daging Rp 120.000 Per Kg, Pedagang: Pembeli Enggak Kuat Harga Segitu

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Wajar Anies Minta Pusat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Istri Isa Bajaj

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Istri Isa Bajaj

Megapolitan
Selama PPKM, Terminal Bus Kalideres Buka Posko Rapid Test Antigen Gratis

Selama PPKM, Terminal Bus Kalideres Buka Posko Rapid Test Antigen Gratis

Megapolitan
LaporCovid-19: Kenapa Data BOR DKI Masih 80 Persen Sementara Kenyataannya Sudah 100 Persen?

LaporCovid-19: Kenapa Data BOR DKI Masih 80 Persen Sementara Kenyataannya Sudah 100 Persen?

Megapolitan
Pedagang: Jual Daging Sapi Mahal Enggak Laku, Kalau Murah Kami Rugi

Pedagang: Jual Daging Sapi Mahal Enggak Laku, Kalau Murah Kami Rugi

Megapolitan
Alat PCR Rusak, Sampel Swab Pasien Covid-19 di Tangsel Dikirim ke Laboratorium Lain

Alat PCR Rusak, Sampel Swab Pasien Covid-19 di Tangsel Dikirim ke Laboratorium Lain

Megapolitan
Alat PCR Rusak, Labkesda Tangsel Tak Terima Sampel Terkait Covid-19 Mulai Hari Ini

Alat PCR Rusak, Labkesda Tangsel Tak Terima Sampel Terkait Covid-19 Mulai Hari Ini

Megapolitan
Satgas Covid-19 IDI: Menambah RS Covid-19 Tidak Menyelesaikan Masalah

Satgas Covid-19 IDI: Menambah RS Covid-19 Tidak Menyelesaikan Masalah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X