Kompas.com - 07/10/2020, 13:33 WIB
Asisten Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Sri Haryati mengomentari penunjukannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menggantikan Alberto Ali, di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Pergantian tersebut diduga karena terkait dengan penghargaan Adikarya Wisata 2019 pada Diskotek Colosseum awal Desember 2019 lalu. Antara/Ricky PrayogaAsisten Perekonomian Pemprov DKI Jakarta Sri Haryati mengomentari penunjukannya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menggantikan Alberto Ali, di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2019). Pergantian tersebut diduga karena terkait dengan penghargaan Adikarya Wisata 2019 pada Diskotek Colosseum awal Desember 2019 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melantik Sri Haryati menjadi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/10/2020), menggantikan almarhum Saefullah yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta Chaidir mengatakan, hal itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekda dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekda.

"Dengan adanya aturan tersebut, maka istilah pelaksana tugas (Plt) khusus untuk pejabat definitif Sekda yang berhalangan tetap karena berhenti atau meninggal dunia, diganti dengan penjabat Sekda," kata Chaidir di Jakarta seperti dikutip Antara.

Baca juga: Seleksi Sekda DKI Dibuka, BKD: Akhir November Sudah Dapat Nama Baru

Masa tugasnya, lanjut dia, paling lama sampai dengan tiga bulan atau sampai adanya hasil seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah yang diusulkan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri RI untuk diangkat menjadi pejabat definitif Sekda.

Kemudian, tambah dia, pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta, mengusulkan seorang Penjabat Sekretaris Daerah kepada Kementerian Dalam Negeri.

"Setelah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5423/SJ tanggal 30 September, hal persetujuan Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka PPK membuat Surat Keputusan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah. Penjabat itu harus segera dilantik paling lambat lima hari kerja sejak keputusan pengangkatan ditetapkan,” tutur Chaidir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Chaidir menerangkan, tugas dan kerja beserta hak dan kewenangan maupun kewajibannya adalah sama dengan tugas pokok dan fungsi pejabat definitif Sekretaris Daerah dalam membantu Gubernur.

Selain itu, Sri Haryati juga masih mengemban tugas pokok dan fungsinya sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya membuka seleksi terbuka atau lelang jabatan Sekda DKI Jakarta secara nasional.

Adapun tahapan seleksi terbuka untuk jabatan Sekda sebagai berikut:

1. Pengumuman sekaligus pendaftaran seleksi terbuka: 1-15 Oktober 2020;
2. Seleksi administrasi: 2-17 Oktober 2020;
3. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 20 Oktober 2020;
4. Tes tertulis dan penulisan makalah: 22-23 Oktober 2020;
5. Pengumuman hasil tes tulis: 27 Oktober 2020;
6. Asesmen kompetensi: 2-10 November 2020;
7. Tes kesehatan: 5-6 November 2020;
8. Pengumuman hasil kompetensi dan kesehatan: 13 November 2020;
9. Wawancara: 16-20 November 2020;
10. Pengumuman akhir: 23 November 2020.



Video Rekomendasi

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satpol PP Gadungan yang Tipu 9 Orang Modus Perekrutan Ilegal Raup Rp 60 Juta

Satpol PP Gadungan yang Tipu 9 Orang Modus Perekrutan Ilegal Raup Rp 60 Juta

Megapolitan
Sempat Mengaku Jadi Korban Pungli ke Mensos Risma, Warga Tangerang Kini Sebut Tidak Ada Oknum

Sempat Mengaku Jadi Korban Pungli ke Mensos Risma, Warga Tangerang Kini Sebut Tidak Ada Oknum

Megapolitan
Pemkab Bekasi Salurkan Rp 111 Miliar BLT Dana Desa, Tiap Penerima Dapat Rp 300.000

Pemkab Bekasi Salurkan Rp 111 Miliar BLT Dana Desa, Tiap Penerima Dapat Rp 300.000

Megapolitan
Ini Lokasi Vaksinasi Dosis 2 AstraZeneca dan Sinovac di  Penjaringan

Ini Lokasi Vaksinasi Dosis 2 AstraZeneca dan Sinovac di Penjaringan

Megapolitan
Polisi Gelar Pra-rekonstruksi Kasus Lansia Bunuh Istri di Jagakarsa, 16 Adegan Diperagakan

Polisi Gelar Pra-rekonstruksi Kasus Lansia Bunuh Istri di Jagakarsa, 16 Adegan Diperagakan

Megapolitan
Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Satpol PP Gadungan Juga Tipu Bibinya hingga Terlibat Proses Rekrutmen Ilegal

Satpol PP Gadungan Juga Tipu Bibinya hingga Terlibat Proses Rekrutmen Ilegal

Megapolitan
Warga Utan Panjang yang Belum Disuntik Vaksin Covid-19 Tak Bisa Ambil Bansos

Warga Utan Panjang yang Belum Disuntik Vaksin Covid-19 Tak Bisa Ambil Bansos

Megapolitan
Korban Penipuan Satpol PP Gadungan Diberi SK Pengangkatan Palsu

Korban Penipuan Satpol PP Gadungan Diberi SK Pengangkatan Palsu

Megapolitan
Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan

Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan

Megapolitan
PPKM Level 4, Pemohon di Kantor Imigrasi Tangerang Merosot hingga 90 Persen

PPKM Level 4, Pemohon di Kantor Imigrasi Tangerang Merosot hingga 90 Persen

Megapolitan
Kasus Dugaan Pengancaman Naik ke Tahap Penyidikan, Polisi Datangi Jerinx ke Bali

Kasus Dugaan Pengancaman Naik ke Tahap Penyidikan, Polisi Datangi Jerinx ke Bali

Megapolitan
Wagub DKI: Angka Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 di Jakarta Turun Lagi

Wagub DKI: Angka Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 di Jakarta Turun Lagi

Megapolitan
Begini Cara Lapor Penyalahgunaan Bansos Beras di Jakarta

Begini Cara Lapor Penyalahgunaan Bansos Beras di Jakarta

Megapolitan
Satpol PP Sebut Belum Ada Sanksi Pemblokiran KTP terhadap Pelanggar Prokes di Tangsel

Satpol PP Sebut Belum Ada Sanksi Pemblokiran KTP terhadap Pelanggar Prokes di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X