10 Pegawai Positif Covid-19, Pelayanan di Samsat Kota Bogor Dihentikan Sementara

BOGOR, KOMPAS.com - Sepuluh pegawai Kantor Samsat, Kota Bogor, Jawa Barat, terkonfirmasi positif Covid-19. Atas kejadian tersebut, seluruh aktivitas di kantor pelayanan satu atap itu dihentikan sementara waktu.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan rekomendasi agar pelayanan dialihkan ke sistem online maupun samsat keliling sambil dilakukan penyemprotan disinfektan.

"Rekomendasinya pelayanan pembayaran dilakukan di luar ruang administrasi atau dibantu samsat keliling selama beberapa waktu ke depan," kata Dedie, Rabu (7/10/2020).

Dedie mengungkapkan, sepuluh pegawai tersebut sedang menjalani isolasi.

Baca juga: Gelombang Protes Mahasiswa Bogor Tolak UU Cipta Kerja di Depan Istana Bogor

Empat orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jawa Barat, Bandung. Sementara, enam orang lainnya dibawa ke Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) BNN Lido, Kabupaten Bogor.

Ia menduga, sepuluh pegawai yang terpapar Covid-19 itu tertular saat memberikan pelayanan dan melakukan kontak saat beraktivitas.

Sebab, sambung Dedie, setiap harinya Samsat Kota Bogor melayani ratusan orang.

"Kemungkinan klaster perkantoran (Samsat Kota Bogor), karena memberi pelayanan langsung ke masyarakat dengan jumlah yang besar," tuturnya.

Saat ini, lanjutnya, petugas masih melakukan pendataan dan penelusuran terhadap orang-orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan sepuluh pegawai samsat itu.

Baca juga: Buruh 125 Perusahaan di Bogor Ancam Mogok Kerja, Aparat Gabungan Siaga di Sejumlah Titik

"Kita masih terus dalami," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemkot Bogor menyampaikan penyebaran kasus Covid-19 di Kota Hujan saat ini didominasi dari klaster perkantoran yang akhirnya menyebabkan penularan di lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Pemerintah daerah juga meminta kepada setiap perusahaan atau perkantoran untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, salah satunya membatasi jumlah karyawan yang bekerja sebesar 50 persen.

Termasuk, melarang karyawan yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid tidak ke kantor terlebih dulu.