Simpang Harmoni Diblokade, Ini Pengalihan Arus Lalu Lintasnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Lilik Sumardi menyarankan agar pengguna jalan menghindari arah simpang Harmoni pada Kamis (8/10/2020).

Sebab, simpang Harmoni siang ini sedang dipadati massa yang melakukan aksi demo menolak UU Cipta Kerja.

Polisi pun mengalihkan arus lalu lintas di sekitar lokasi.

"Untuk sementara dari arah (Jalan) Gajah Mada yang mau ke (Jalan) Majapahit dialihkan ke (Jalan) Juanda," kata Lilik.

Sementara pengendara dari arah Jalan Thamrin diarahkan ke Jalan Merdeka Selatan atau Jalan Budi Kemuliaan.

Baca juga: Demo di Istana Negara, Massa dari Aliansi Mahasiswa Blokade Simpang Harmoni

Lalu bagi pengendara dari arah Jalan Medan Merdeka Timur dialihkan ke Jalan Benteng Barat.

Gelombang demo penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di sejumlah tempat. Kelompok buruh dari berbagai daerah di sekitar Jakarta berusaha merapat ke Istana Negara dan Gedung DPR untuk berdemo.

Selain buruh, kelompok mahasiswa juga akan bergabung.

Kepolisian pun berjaga di sejumlah titik perbatasan Jakarta untuk menyekat massa yang hendak demo.

Adapun UU Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020.

Baca juga: Buruh Kawasan Industri Pulogadung Buka Kemungkinan Juga ke DPR untuk Demo Tolak UU Cipta Kerja

RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman.

"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," tuturnya.

Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan kerja.

Menurut dia, RUU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Airlangga.