Kompas.com - 12/10/2020, 13:00 WIB
Aksi mahasiswa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019). KOMPAS.com/CYNTHIA LOVAAksi mahasiswa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan masih akan terus menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh oleh DPR dan pemerintah.

Hal itu diungkapkan setelah gelombang protes tolak UU Cipta Kerja yang berpuncak pada Kamis (8/10/2020) lalu belum mengubah sikap pemerintah.

"Kami Aliansi BEM SI menegaskan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menanamkan niat dan usaha yang kuat, bahwasanya kita belum kalah!" ungkap Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian melalui keterangan tertulis, Senin (12/10/2020).

Baca juga: BEM SI Sindir Jokowi yang Pilih Lihat Itik daripada Hadapi Pengunjuk Rasa UU Cipta Kerja

Aliansi BEM SI mengklaim tetap akan mendesak agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dapat dibatalkan, termasuk dengan mendesak Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perppu.

Sebab, puncak demonstrasi pada Kamis lalu dianggap tak membuahkan hasil sebab Jokowi justru pilih melawat ke Kalimantan untuk menengok kawasan lumbung pangan, alih-alih menemui dan berdialog dengan demonstran.

Jokowi kemudian malah menyampaikan pernyataan satu arah melalui konferensi pers keesokan harinya, Jumat (9/10/2020).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ekskalasi gerakan mahasiswa dan masyarakat dibangun tidak hanya terbatas pada tanggal 8 Oktober saja, tetapi narasi perjuangan penolakan akan terus kami gaungkan sampai Pemerintah RI dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja," ujar Remy.

Di sisi lain, Aliansi BEM SI juga menepis tuduhan yang dilontarkan oleh pemerintah bahwa demonstrasi tolak UU Cipta Kerja berangkat dari hoaks dan disinformasi.

Menurut mereka, seandainya ada disinformasi, itu disebabkan pemerintah yang tak mau terbuka dalam membahas undang-undang itu.

Bahkan, saat Senin (5/10/2020) malam ketika UU Cipta Kerja disahkan dalam Sidang Paripurna, draf versi finalnya pun masih belum jelas.

"Dalam hal ini pemerintah dan juga lembaga kesayangannya (DPR), mengesahkan UU 'siluman' karena draf final pun tidak tersedia untuk diakses publik," kata Remy.

"Pemerintah lah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik, karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengakses informasi mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan," jelasnya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Keluhkan Gangguan Koneksi Website PPDB Kota Bekasi 2021

Warga Keluhkan Gangguan Koneksi Website PPDB Kota Bekasi 2021

Megapolitan
Pemkot Tangerang Gelar Vaksinasi Massal 4 Hari, 45.000 Orang Jadi Target

Pemkot Tangerang Gelar Vaksinasi Massal 4 Hari, 45.000 Orang Jadi Target

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Massal di Stadion Patriot Bekasi, Perhatikan Tanggal Sesuai Tempat Tinggal

Vaksinasi Covid-19 Massal di Stadion Patriot Bekasi, Perhatikan Tanggal Sesuai Tempat Tinggal

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Massal di Stadion Patriot Bekasi, Warga Harus Daftar Dulu di Puskesmas

Vaksinasi Covid-19 Massal di Stadion Patriot Bekasi, Warga Harus Daftar Dulu di Puskesmas

Megapolitan
Dua Guru dan Kepsek SDN Kenari 08 Positif Covid-19, PTM Dihentikan

Dua Guru dan Kepsek SDN Kenari 08 Positif Covid-19, PTM Dihentikan

Megapolitan
Desain Poster UI Sambut Mahasiswa Baru Dicibir Netizen, Rektorat: Sudah Direncanakan

Desain Poster UI Sambut Mahasiswa Baru Dicibir Netizen, Rektorat: Sudah Direncanakan

Megapolitan
Ada Pungli di Terminal Pelabuhan Tanjung Priok? Adukan ke Nomor ini

Ada Pungli di Terminal Pelabuhan Tanjung Priok? Adukan ke Nomor ini

Megapolitan
Catat, Ini Daftar 79 Sekolah Inklusi di Kota Tangerang

Catat, Ini Daftar 79 Sekolah Inklusi di Kota Tangerang

Megapolitan
Poster Penyambutan Mahasiswa Baru Viral, UI Klaim Telah Rancang Secara Serius

Poster Penyambutan Mahasiswa Baru Viral, UI Klaim Telah Rancang Secara Serius

Megapolitan
Jasad Seorang Laki-laki Ditemukan Mengambang di Kali Grogol

Jasad Seorang Laki-laki Ditemukan Mengambang di Kali Grogol

Megapolitan
Jaksa Sebut Rizieq Shihab Cari Panggung hingga Banyak Keluh Kesah dalam Sidang Replik

Jaksa Sebut Rizieq Shihab Cari Panggung hingga Banyak Keluh Kesah dalam Sidang Replik

Megapolitan
Pelindo II Akan Beri Insentif ke Sopir Truk jika Layanan Bongkar Muat Peti Kemas Tak Tepat Waktu

Pelindo II Akan Beri Insentif ke Sopir Truk jika Layanan Bongkar Muat Peti Kemas Tak Tepat Waktu

Megapolitan
Simak Syarat dan Jadwal Pendaftaran Jalur Afirmasi Inklusi PPDB Jakarta Tingkat SMP/SMA/SMK

Simak Syarat dan Jadwal Pendaftaran Jalur Afirmasi Inklusi PPDB Jakarta Tingkat SMP/SMA/SMK

Megapolitan
F-PAN Usul Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Kunjungi Mal hingga Tempat Wisata di Jakarta

F-PAN Usul Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Kunjungi Mal hingga Tempat Wisata di Jakarta

Megapolitan
Ditabrak di Jalan Kapuk Raya, Pengendara Motor Meninggal Dunia

Ditabrak di Jalan Kapuk Raya, Pengendara Motor Meninggal Dunia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X