Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/10/2020, 13:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan masih akan terus menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh oleh DPR dan pemerintah.

Hal itu diungkapkan setelah gelombang protes tolak UU Cipta Kerja yang berpuncak pada Kamis (8/10/2020) lalu belum mengubah sikap pemerintah.

"Kami Aliansi BEM SI menegaskan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menanamkan niat dan usaha yang kuat, bahwasanya kita belum kalah!" ungkap Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian melalui keterangan tertulis, Senin (12/10/2020).

Baca juga: BEM SI Sindir Jokowi yang Pilih Lihat Itik daripada Hadapi Pengunjuk Rasa UU Cipta Kerja

Aliansi BEM SI mengklaim tetap akan mendesak agar Omnibus Law UU Cipta Kerja dapat dibatalkan, termasuk dengan mendesak Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perppu.

Sebab, puncak demonstrasi pada Kamis lalu dianggap tak membuahkan hasil sebab Jokowi justru pilih melawat ke Kalimantan untuk menengok kawasan lumbung pangan, alih-alih menemui dan berdialog dengan demonstran.

Jokowi kemudian malah menyampaikan pernyataan satu arah melalui konferensi pers keesokan harinya, Jumat (9/10/2020).

"Ekskalasi gerakan mahasiswa dan masyarakat dibangun tidak hanya terbatas pada tanggal 8 Oktober saja, tetapi narasi perjuangan penolakan akan terus kami gaungkan sampai Pemerintah RI dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja," ujar Remy.

Di sisi lain, Aliansi BEM SI juga menepis tuduhan yang dilontarkan oleh pemerintah bahwa demonstrasi tolak UU Cipta Kerja berangkat dari hoaks dan disinformasi.

Menurut mereka, seandainya ada disinformasi, itu disebabkan pemerintah yang tak mau terbuka dalam membahas undang-undang itu.

Bahkan, saat Senin (5/10/2020) malam ketika UU Cipta Kerja disahkan dalam Sidang Paripurna, draf versi finalnya pun masih belum jelas.

"Dalam hal ini pemerintah dan juga lembaga kesayangannya (DPR), mengesahkan UU 'siluman' karena draf final pun tidak tersedia untuk diakses publik," kata Remy.

"Pemerintah lah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik, karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk mengakses informasi mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kadishub DKI Jakarta Janji Transportasi Online Tak Dikenakan Tarif ERP di Jakarta

Kadishub DKI Jakarta Janji Transportasi Online Tak Dikenakan Tarif ERP di Jakarta

Megapolitan
Saksi Sebut 2 Paket Sabu Ditemukan di Rumah Orangtua AKBP Dody

Saksi Sebut 2 Paket Sabu Ditemukan di Rumah Orangtua AKBP Dody

Megapolitan
Viral Video Murid Bentak Guru di SMK Pustek Serpong, Ini Duduk Perkaranya

Viral Video Murid Bentak Guru di SMK Pustek Serpong, Ini Duduk Perkaranya

Megapolitan
Bripda Haris Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi 'Online' Akan Dipecat

Bripda Haris Anggota Densus 88 Pembunuh Sopir Taksi "Online" Akan Dipecat

Megapolitan
Kritik Wali Kota Gusur SDN Pondok Cina 1 karena di Pinggir Jalan, Orangtua: Kalau Bahaya, Kan Bisa Bikin JPO...

Kritik Wali Kota Gusur SDN Pondok Cina 1 karena di Pinggir Jalan, Orangtua: Kalau Bahaya, Kan Bisa Bikin JPO...

Megapolitan
Anggota Densus 88 Bunuh Sopir Taksi 'Online' di Depok Usai Bebas dari Tahanan Patsus

Anggota Densus 88 Bunuh Sopir Taksi "Online" di Depok Usai Bebas dari Tahanan Patsus

Megapolitan
Kadishub DKI Jakarta Temui Massa Ojol Penolak ERP di Balai Kota

Kadishub DKI Jakarta Temui Massa Ojol Penolak ERP di Balai Kota

Megapolitan
Bripda HS Bunuh Sopir Taksi 'Online' di Depok, Apa Saja Tugas dan Fungsi Anggota Densus 88 Antiteror?

Bripda HS Bunuh Sopir Taksi "Online" di Depok, Apa Saja Tugas dan Fungsi Anggota Densus 88 Antiteror?

Megapolitan
Pemabuk Amuk Warung di Jatinegara, Pemilik Warung: Saya Bingung Salah Apa

Pemabuk Amuk Warung di Jatinegara, Pemilik Warung: Saya Bingung Salah Apa

Megapolitan
Tutup Akses Tol Jatikarya, Ahli Waris: Kami Bakar Ban di Tanah Kami

Tutup Akses Tol Jatikarya, Ahli Waris: Kami Bakar Ban di Tanah Kami

Megapolitan
27 U-turn di Jakarta Bakal Ditutup untuk Atasi Kemacetan, Ini Lokasinya...

27 U-turn di Jakarta Bakal Ditutup untuk Atasi Kemacetan, Ini Lokasinya...

Megapolitan
Dalam Sidang, Saksi Ungkap Kronologi Penangkapan 3 Anak Buah Teddy Minahasa

Dalam Sidang, Saksi Ungkap Kronologi Penangkapan 3 Anak Buah Teddy Minahasa

Megapolitan
Izin Operasi Sudah Dicabut, 375 Angkot di Depok Masih Nekat Angkut Penumpang

Izin Operasi Sudah Dicabut, 375 Angkot di Depok Masih Nekat Angkut Penumpang

Megapolitan
Polda Metro Selidiki Penyalahgunaan Pelat Dinas Polri oleh Pengemudi Fortuner Penabrak Motor di Rawamangun

Polda Metro Selidiki Penyalahgunaan Pelat Dinas Polri oleh Pengemudi Fortuner Penabrak Motor di Rawamangun

Megapolitan
Bripda HS Bunuh Sopir Taksi 'Online' karena Masalah Ekonomi, Berapa Gaji Anggota Densus 88?

Bripda HS Bunuh Sopir Taksi "Online" karena Masalah Ekonomi, Berapa Gaji Anggota Densus 88?

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.