DPRD Targetkan Pembahasan Perda Penanganan Covid-19 Kota Bekasi Rampung Pekan Ini

Kompas.com - 13/10/2020, 15:42 WIB
Seorang warga melakukan kerja sosial menyapu jalan setelah terjaring tidak memakai masker KOMPAS.COM/PERDANA PUTRASeorang warga melakukan kerja sosial menyapu jalan setelah terjaring tidak memakai masker
Penulis Cynthia Lova
|


BEKASI, KOMPAS.com - Peraturan Daerah Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) tentang penanganan Covid-19 Kota Bekasi masih dalam pembahasan DPRD dan Pemkot.

Ketua Pansus (panitia khusus) 12 DPRD Kota Bekasi, Haeri Parani menargetkan Perda ATHB tentang penanganan Covid-19 itu rampung pekan ini.

"Selesai dalam minggu ini, rapat hari ini sudah terkait finalisasi dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Insya Allah disampaikan kepada Gubernur pada minggu ini juga lah," kata Haerani kepada wartawan, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Positivity Rate Kota Bekasi Kini di Angka 13,75

Dia mengatakan, pembentukan Perda ini juga akan melibatkan pelaku usaha hingga tokoh agama. Sebab di dalam Perda ini juga tertuang bagaimana protokol yang harus diikuti oleh pelaku usaha dan rumah ibadah.

"Jadi Perda ATHB ini lebih banyak seluruh aspek kehidupan masyarakat itu diatur dalam protokoler Covid-19. Ada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, agama, kebudayaan, pariwisata, semua diatur di sini. Jadi lengkap di dalamnya," kata dia.

Haerani mengatakan, Perda dibentuk bukan semata-mata untuk mememberikan sanski kepada masyarakat yang langgar aturan protokol kesehatan.

Namun, kata dia, Perda ini dibentuk agar masyarakat dapat teredukasi dan lebih disiplin menaati aturan protokol kesehatan.

Baca juga: Wali Kota Sebut Kasus Kematian Covid-19 di Bekasi Rendah, Bagaimana Faktanya?

"Jadi ini pemberlakuan sanksi itu tidak serta merta diberlakukan tetapi ada peringatan-peringatan. Ada peringatan 1, peringata 2, sampai peringatan 3, nah baru kemudian bisa didenda," ujar Haerani.

Dia berharap Perda ini nantinya bisa membuat masyarakat maupun pelaku usaha taat terhadap protokol kesehatan selama pandemi masih berlangsung.

Dengan begitu, tidak ada lagi klaster baru Covid-19 yang muncul lagi di Bekasi.

"Harapan kedua saya, ya saya tekankan kepada aparat penagak Perda adalam hal ini Satpol PP di lapangan tidak sewenang-wenang untuk melakukan kepada masyarakat, jadi lebih penekanan kepada edukasi," tutur dia.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui selama menggunakan peraturan wali kota, aparat sulit menerapkan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan karena payung hukumnya masih lemah.

Baca juga: Ridwan Kamil Beri Perhatian Khusus terhadap Penanganan Covid-19 di Bodebek, Ini Kata Walkot Bekasi

Biasanya Pemkot Bekasi hanya mengandalkan tindakan persuasif kepada masyarakat.

"Perda ada kekuatan hukumnya karena diputuskan bersama. Kalau Perwal dalam keadaan darurat makanya kita sama Pengadilan sama Kapolres belum bisa melakukan sanksi karena masih Perwal. Makaya kita sampaikan pada Ketua DPRD, sudah merespons dan sudah masuk dalam proses pembahasan,” ucap Rahmat beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Choiruman Juwono Putro mengatakan, Perda yang diajukan Pemkot tengah dalam pembahasan anggota DPRD.

“Jadi Perda itu ketika direstui masyarakat, termasuk pidana itu tidak kuat dengan Perwal, sehingga Pak Kapolres mengeluh kalau misal dengan Perwal saja karena khawatir dengan masalah hukum. Khawatirnya pasti ada yang menggugat, jadi paling tepat adalah Perda,” kata Choiruman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2.263 Tenaga Kesehatan di Bogor Sudah Disuntik Vaksin Tahap Pertama

2.263 Tenaga Kesehatan di Bogor Sudah Disuntik Vaksin Tahap Pertama

Megapolitan
Jumlah Penumpang KRL di Stasiun Bekasi, Bogor, dan Sudimara Meningkat

Jumlah Penumpang KRL di Stasiun Bekasi, Bogor, dan Sudimara Meningkat

Megapolitan
Tak Kantongi Izin Operasional, Penginapan AVA OYO di Pademangan Ditutup Permanen

Tak Kantongi Izin Operasional, Penginapan AVA OYO di Pademangan Ditutup Permanen

Megapolitan
56.544 Warga Jakpus Dapat Bansos Tunai, Terbanyak di Johar Baru

56.544 Warga Jakpus Dapat Bansos Tunai, Terbanyak di Johar Baru

Megapolitan
Polisi Tangkap 7 Orang Pembuat hingga Pemesan Surat PCR Palsu

Polisi Tangkap 7 Orang Pembuat hingga Pemesan Surat PCR Palsu

Megapolitan
TPU Srengseng Sawah Kini Penuh untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

TPU Srengseng Sawah Kini Penuh untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Curi Hand Sanitizer di Bus Transjakarta, Pelaku Akui untuk Obati Kaki yang Sakit

Curi Hand Sanitizer di Bus Transjakarta, Pelaku Akui untuk Obati Kaki yang Sakit

Megapolitan
Tunggu Sidang MK, KPU Tangsel Belum Tetapkan Pasangan Terpilih

Tunggu Sidang MK, KPU Tangsel Belum Tetapkan Pasangan Terpilih

Megapolitan
Pembawa 5 Kg Sabu Ditangkap di Terminal Palembang Tujuan Jakarta, Polisi: Sudah 4 Kali Beraksi

Pembawa 5 Kg Sabu Ditangkap di Terminal Palembang Tujuan Jakarta, Polisi: Sudah 4 Kali Beraksi

Megapolitan
Penyelundup Sabu dari Palembang ke Jakarta Berpura-pura Jadi Penumpang Bus

Penyelundup Sabu dari Palembang ke Jakarta Berpura-pura Jadi Penumpang Bus

Megapolitan
KPAI: Ironis, 15 Persen Kasus Covid-19 Depok Diderita Anak-anak

KPAI: Ironis, 15 Persen Kasus Covid-19 Depok Diderita Anak-anak

Megapolitan
Wagub DKI: Jam Operasional Mal dan Restoran Diperpanjang atas Permintaan Pelaku Usaha

Wagub DKI: Jam Operasional Mal dan Restoran Diperpanjang atas Permintaan Pelaku Usaha

Megapolitan
7 Pekan Zona Merah, Depok Kini Berada di Zona Oranye Covid-19

7 Pekan Zona Merah, Depok Kini Berada di Zona Oranye Covid-19

Megapolitan
PSBB Diperpanjang, Pusat Perbelanjaan Boleh Beroperasi Lebih Lama dari Sebelumnya

PSBB Diperpanjang, Pusat Perbelanjaan Boleh Beroperasi Lebih Lama dari Sebelumnya

Megapolitan
Kala Anies Sebut Covid-19 Bukan Fiksi ketika Lonjakan Kasus Terus Terjadi

Kala Anies Sebut Covid-19 Bukan Fiksi ketika Lonjakan Kasus Terus Terjadi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X