Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seputar Demo 20 Oktober di Jakarta: Soroti Setahun Jokowi-Ma'ruf, Bubar Tanpa Bentrokan

Kompas.com - 21/10/2020, 05:46 WIB
Vitorio Mantalean,
Jessi Carina

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com – Aksi demonstrasi tolak UU Cipta Kerja kembali berlangsung di kawasan Medan Merdeka Barat, depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, pada Selasa (20/10/2020).

Aksi tolak UU Cipta Kerja dihadiri sedikitnya 2.150 demonstran, sebagian besar merupakan elemen buruh sedangkan sisanya merupakan mahasiswa yang utamanya tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Selain menuntut agar undang-undang kontroversial itu segera dicabut, demonstrasi kemarin juga sekaligus momen peringatan setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Berikut Kompas.com merangkum sejumlah hal mengenai demonstrasi kemarin:

1. Jokowi lagi-lagi tak temui demonstran

Setelah dikritik karena melawat ke Kalimantan Tengah untuk menengok kawasan lumbung pangan pada demonstrasi besar 8 Oktober lalu, Presiden RI Joko Widodo kembali jadi sorotan karena lagi-lagi tak berada di Istana Negara kemarin.

Ketika buruh dan mahasiswa kembali unjuk rasa dalam jumlah besar serta berharap dapat menemuinya untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka, Jokowi pilih berkantor di Istana Bogor. Ia menjamu Perdana Menteri Jepang, Suga Yoshihide dan istrinya Suga Mariko.

2. Sorotan mahasiswa atas 1 tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf

Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy menyinggung bahwa Indonesia seperti layaknya negeri dongeng dalam satu tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Negara telah gagal mengelola ini. Dalam satu tahun Jokowi, ini mengisyaratkan negeri ini seperti negeri dongeng," kata Remy dalam orasinya di atas mobil pickup.

Baca juga: BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

Melalui orasi, aliansi BEM SI juga menyampaikan berbagai permasalahan selama satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, salah satunya soal permasalahan agrarian.

"Ada sekitar 700 kasus permasalahan agraria yang belum selesai," ujar Remy.

Bukan hanya Undang-Undang Cipta Kerja, banyak masalah yang terjadi dalam kepengurusan Presiden Jokowi. Menteri Pendidikan dari kemarin tidak bolehkan demo dengan alasan physical distancing," katanya.

Lebih dari itu, mahasiswa mengultimatum Jokowi agar segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja. Apabila ultimatum itu tak diindahkan Jokowi, mahasiswa menyebut akan ada gerakan massa yang lebih besar dari saat ini.

"Apabila tidak dapat melakukan hal tersebut dalam jangka waktu 8x24 jam sejak ultimatum ini dikeluarkan, maka kami memastikan akan adanya gerakan besar dari mahasiswa seluruh Indonesia yang membuat kegentingan nasional tepat pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2020," kata Remy.

3. Aksi teatrikal

Selain berorasi, massa aliansi BEM SI turut menggelar aksi teatrikal dalam unjuk rasa. Salah satunya dilakukan oleh salah seorang mahasiswa dari Universitas Lampung di sekitar Patung Kuda.

Demonstrasi gabungan mahasiswa dan pelajar mengadakan unjuk rasa menolak Omnibus Law. Mereka sempat melakukan aksi teatrikal, pada Selasa (20/10/2020).KOMPAS.COM/JAKA HB Demonstrasi gabungan mahasiswa dan pelajar mengadakan unjuk rasa menolak Omnibus Law. Mereka sempat melakukan aksi teatrikal, pada Selasa (20/10/2020).

"Demokrasi! Demokrasi! Kembalikan suaraku!" seru mahasiswa tersebut.

Dalam aksi teatrikal, mahasiswa tersebut menyerukan protes terhadap sikap represif aparat dalam menangani unjuk rasa beberapa waktu yang lalu. Aksi teatrikal tersebut ditujukan untuk menyindir matinya kondisi demokrasi di Indonesia. Sementara, massa mahasiswa lainnya mengiringi aksi teatrikal dengan menyanyikan lagu darah juang.

Mahasiswa juga membawa piagam sebagai tanda kegagalan pemerintah mengelola negara.

"Piagam kegagalan diberikan kepada Pemerintah atas gagalnya mengelola negara. Tertanda, rakyat yang menggugat," demikian bunyi 'piagam kegagalan' yang dibawa oleh massa dari BEM SI.

Baca juga: BEM SI Sebut 1 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf seperti Negeri Dongeng

4. Keterlibatan pelajar diklaim berkurang

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengungkapkan, keterlibatan pelajar dalam demonstrasi tolak UU Cipta Kerja kemarin berkurang.

"Sampai saat ini, keterlibatan para pelajar tidak sebesar beberapa hari sebelumnya," kata Nana kepada wartawan, Selasa.

Ia melanjutkan, ada 33 pelajar yang ditarik polisi keluar dari rombongan demonstran dengan alasan pengamanan.

Preseden ini sebelumnya juga terjadi pada demo serupa 8 Oktober lalu di Jakarta, tetapi polisi justru menahan beberapa orang, termasuk mahasiswa dan wartawan, tanpa dasar hukum selama lebih dari 24 jam.

"Ini kami amankan, bukan kami tangkap. Ini kan sedang berproses," lanjutnya ketika ditanya wartawan perihal bukti yang mendasari diamankannya beberapa orang.

5. Mahasiswa tolak temui perwakilan Jokowi, bubar tanpa bentrokan

Mahasiswa dari Aliansi BEM SI membubarkan diri dari area seputar Patung Kuda sekitar pukul 16.26 WIB. Mereka sebelumnya menolak untuk ditemui staf khusus Presiden yang tak disebutkan namanya.

Baca juga: Gelar Demo Pada Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf, BEM SI Angkat Kembali Isu Agraria

"Kami cukupkan aksi hari ini" ujar Bagas Maropindra, koordinator lapangan aksi BEM SI.

Sebelumnya, Kapolda Irjen Nana Sudjana sempat mengeklaim akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada perwakilan di Kantor Staf Presiden.

Namun, pihak BEM SI menolak tawaran tersebut.

"Kami menyatakan bahwa kami tidak menerima perwakilan istana selain Presiden," kata Bagas.

Bagas menegaskan, unjuk rasa hari ini bukan merupakan aksi terakhir yang akan dilakukan BEM-SI.

"Ini tidak akan jadi hari terakhir kita turun (aksi)," tegasnya.

Menyusul mahasiswa, elemen buruh juga membubarkan diri sekitar pukul 16.30 WIB.

Setelahnya, beberapa orang yang masih bertahan di lokasi aksi sempat melemparkan sejumlah benda kepada aparat dengan atribut lengkap.

Tak seperti yang sudah-sudah, kali ini polisi tak balas menyerang dengan menembakkan gas air mata ke arah massa, sehingga bentrokan tidak terjadi.

Sekitar pukul 17.48 WIB, massa membubarkan diri. Sementara itu, beberapa tentara tampak mengawal bubarnya massa.

"Ayo adek-adek kami (aparat TNI) kawal ya, ini kami kawal," ujar Dandim 0501/Jakarta Pusat BS Kolonel Inf Luqman Arief melalui alat pengeras suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Kebakaran Tempat Agen Gas dan Air di Depok, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Banyak Warga Berbohong: Mengaku Masih Tinggal di Jakarta, padahal Sudah Pindah

Megapolitan
Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Pendaftaran PPK Pilkada 2024 Dibuka untuk Umum, Mantan Petugas Saat Pilpres Tak Otomatis Diterima

Megapolitan
Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Asesmen Diterima, Polisi Kirim Chandrika Chika dkk ke Lido untuk Direhabilitasi

Megapolitan
Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Selain ke PDI-P, Pasangan Petahana Benyamin-Pilar Daftar ke Demokrat dan PKB untuk Pilkada Tangsel

Megapolitan
Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Polisi Pastikan Kondisi Jasad Wanita Dalam Koper di Cikarang Masih Utuh

Megapolitan
Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Cara Urus NIK DKI yang Dinonaktifkan, Cukup Bawa Surat Keterangan Domisili dari RT

Megapolitan
Heru Budi Harap 'Groundbreaking' MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

Megapolitan
Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com