Akan Gugat UU Cipta Kerja, Buruh Sampaikan 5 Poin Pernyataan Sikap untuk Hakim MK

Kompas.com - 02/11/2020, 21:02 WIB
Massa buruh mrmenuhi lokasi aksi monumen Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, pada aksi unjuk rasa, Senin (2/11/2020). Buruh menuntut dicabut omnibus law dan kenaikan upah minimum pada tahun 2021. KOMPAS.com/SONYA TERESAMassa buruh mrmenuhi lokasi aksi monumen Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, pada aksi unjuk rasa, Senin (2/11/2020). Buruh menuntut dicabut omnibus law dan kenaikan upah minimum pada tahun 2021.
Penulis Ihsanuddin
|

Sebab, jika Yang Mulia Hakim Konstitusi hanya bersandarkan pada kebenaran yang bersifat formal, maka kebenaran yang berada di balik layar (the underlying truth) atau kebenaran yang sejati tidak akan pernah dapat ditemukan.

Oleh sebab itu, Kaum Buruh Indonesia menaruh harapan yang besar kepada Mahkamah Konstitusi, untuk mampu menggali, menyingkap, dan menemukan kebenaran yang hakiki dari proses pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, tidak sekedar mengandalkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, melainkan Yang Mulia Hakim Konstitusi juga perlu mengambil inisiatif, dan secara aktif dapat menggali sendiri kebenaran materiil dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kelak akan diuji.

Sebab, Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan konstitusional tingkat pertama dan terakhir yang putusan yang bersifat final and binding, sehingga tidak ada lagi instrumen hukum yang bisa digunakan untuk mengubah putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam konteks ini Kaum Buruh Indonesia mengharapkan Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran yang maksimal sebagai ‘judex factie’.

4. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi yang telah disuarakan oleh berjuta-juta Kaum Buruh Indonesia, yang dengan segala risiko terpaksa harus turun ke jalan di tengah masa Pandemi Covid-19, hanya demi menyuarakan kebulatan tekad rakyat, untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Suara Kaum Buruh Indonesia bersama masyarakat yang lain sudah sewajarnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta dipandang sebagai nilai-nilai moral dan politik yang hidup di tengah masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nilai-nilai yang disebut sebagai konstitusi yang tidak tertulis itu, tempatnya diatas, atau setidaknya disamping konstitusi tertulis.

5. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pengujian Undang-Undang Cipta Kerja, benar-benar dapat menunjukan kekuasaanya sebagai penjaga marwah konstitusi (the guardian of the constitution), sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the citizens constitutional right), dan sebagai pelindung hak asasi manusia (the protector of human right).

Sebab, sebagaimana telah disuarakan oleh banyak pihak, Undang-Undang Cipta Kerja telah sungguh-sungguh mengangkangi Undang-Undang Dasar 1945, melanggar hak-hak konstitusional kaum buruh dan masyarakat, serta telah benar-benar menista hak asasi manusia. 

 

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

90 Orang Nonton di XXI BSD Plaza, Pengelola: Lebih Banyak dari Pembukaan Sebelumnya

Megapolitan
Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Keseleo Usai Rampok Rumah di Tambora, Pemuda Ini Tak Bisa Kabur hingga Ditangkap Polisi

Megapolitan
Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Kadis Pastikan Bioskop yang Beroperasi di Tangsel Siap Jalani Protokol

Megapolitan
Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Sejumlah Pengunjung Mal Masih Takut Nonton di Bioskop, Tak Mau Ambil Risiko Tertular Covid-19

Megapolitan
Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Anies dan Luhut Tinjau Proyek Tanggul Laut di Muara Baru

Megapolitan
Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Kunjungi Pembukaan Bioskop di Bintaro Xchange Mall, Kadispar Sebut Penonton Masih Sedikit

Megapolitan
Ini Wilayah Prioritas Penanganan Banjir di Jakarta Selatan

Ini Wilayah Prioritas Penanganan Banjir di Jakarta Selatan

Megapolitan
WNA Pemilik Visa Kini Bisa Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta

WNA Pemilik Visa Kini Bisa Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Tidak Ada Mediasi Terkait Perselisihan Nicholas Sean dan Ayu Thalia, Kasus Terus Berlanjut

Tidak Ada Mediasi Terkait Perselisihan Nicholas Sean dan Ayu Thalia, Kasus Terus Berlanjut

Megapolitan
PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

PSI: Montreal Hanya Bayar 18,7 M untuk Formula E, Mengapa Jakarta Ditagih Commitment Fee Rp 2,4 T?

Megapolitan
Polisi: Banyak Pengemudi Mobil Jadi Korban Jambret di Lampu Merah, tapi Tidak Melapor

Polisi: Banyak Pengemudi Mobil Jadi Korban Jambret di Lampu Merah, tapi Tidak Melapor

Megapolitan
Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Sopir Kontainer Ditilang karena Kelebihan Muatan

Tak Sengaja Seret Kabel Telepon di Ciater, Sopir Kontainer Ditilang karena Kelebihan Muatan

Megapolitan
Sudah Tangkap Kaptennya, Polisi Buru Kelompok Jambret yang Incar Pengemudi Mobil di Lampu Merah

Sudah Tangkap Kaptennya, Polisi Buru Kelompok Jambret yang Incar Pengemudi Mobil di Lampu Merah

Megapolitan
Uji Coba Belajar Tatap Muka Terbatas di Jakarta akan Ditambah menjadi 1.500 Sekolah

Uji Coba Belajar Tatap Muka Terbatas di Jakarta akan Ditambah menjadi 1.500 Sekolah

Megapolitan
Cegah Banjir, Dinas PUPR Bangun 18 Turap di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Cegah Banjir, Dinas PUPR Bangun 18 Turap di 13 Kecamatan di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.