Kemendagri Minta Pemprov dan DPRD DKI Transparan di Setiap Tahapan Pembahasan Anggaran

Kompas.com - 09/11/2020, 21:04 WIB
Suasana rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOSuasana rapat penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan Kemendagri mendorong adanya transparansi dalam pembahasan anggaran 2021 di DKI Jakarta yang saat ini sedang berlangsung.

"Kemendagri mendorong adanya transparansi dalam setiap tahap pembahasan anggaran," kata Benni melalui pesan teks, Senin (9/11/2020).

Benni mengatakan, meski demikian teknis pembahasan tetap diserahkan oleh DPRD DKI Jakarta.

Termasuk waktu dan tempat pembahasan anggaran yang tidak wajib dilakukan di dalam Gedung DPRD.

Baca juga: Ingatkan Pemprov DKI, FITRA: Dokumen Perencanaan Anggaran Wajib Dibuka untuk Publik

"Apakah dilaksanakan terbuka atau tertutup, dilaksanakan di daerah tersebut atau di luar daerah, sangat tergantung pada tata tertib yang disusun oleh masing-masing DPRD," tutur Benni.

Kewajiban pokok yang harus diperhatikan, lanjut Benni, pembahasan harus dilakukan di dalam rapat-rapat resmi yang diselenggarakan DPRD.

Meski demikian mengenai dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Benni mengatakan sebenarnya tidak ada kewajiban Pemprov DKI Jakarta dan DPRD mengunggah dokumen yang belum disepakati.

Baca juga: Menyoal Pembahasan APBD DKI 2021 yang Tertutup, Molor, dan Singkat...

"Jika tata tertib DPRD mengatakan bahwa dokumen KUA-PPAS diunggah, maka yang diunggah adalah dokumen yang sudah disepakati, bukan lagi yang masih perlu pembahasan dan akan mengalami perubahan-perubahan," kata dia.

Namun dia mengingatkan adanya keterbukaan dalam proses pembahasan.

Seperti diketahui pembahasan KUA-PPAS DKI Jakarta 2021 akan dilakukan di hotel Grand Cempaka Resort, Puncak Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan pembahasan dimulai pada 4 November kemarin dan kemungkinan bisa selesai pada 13 Desember 2020 mendatang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara : Assyifa Kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara : Assyifa Kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Megapolitan
Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Megapolitan
Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Megapolitan
Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Isi Pledoi Pembunuh Ade Sara, Assyifa: Mohon Putusan Ringan Agar Saya Bisa Melanjutkan Pendidikan...

Isi Pledoi Pembunuh Ade Sara, Assyifa: Mohon Putusan Ringan Agar Saya Bisa Melanjutkan Pendidikan...

Megapolitan
Pengamat Dorong Pemprov DKI Percepat Normalisasi 4 Sungai Utama

Pengamat Dorong Pemprov DKI Percepat Normalisasi 4 Sungai Utama

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 303 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 5 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 303 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta

Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Kenalan hingga ART Ikut Divaksin di Pasar Tanah Abang, Ikappi: Merugikan Pedagang

Kenalan hingga ART Ikut Divaksin di Pasar Tanah Abang, Ikappi: Merugikan Pedagang

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Megapolitan
Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X