Raih Penghargaan STA, Pemprov DKI Dinilai Masih Punya PR Benahi Transportasi

JAKARTA, KOMPAS.com - DKI Jakarta baru saja meraih penghargaan Sustainable Transport Award (STA) 2021.

Kendati demikian, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah mengenai jalur sepeda.

Jalur sepeda yang sudah ada perlu dipastikan keamanan dan kenyamanannya.

"Ini yang masih menjadi PR di Jakarta, yang artinya belum selesai," ucap Djoko melalui keterangan tertulis, Rabu (11/11/2020).

Pengaturan ojek daring juga perlu menjadi perhatian. Sebab, hingga saat ini, pengaturan ojek daring masih semrawut.

Selain itu, beberapa terminal penumpang masih perlu dibenahi, seperti Terminal Tanjung Priok dan Terminal Kampung Rambutan.

Baca juga: Jakarta Raih Sustainable Transport Award 2021 dan Kalahkan San Fransisco, Apa Itu STA?

Djoko menambahkan, kebijakan ganjil genal yang sudah berjalan dapat segera digantikan dengan kebijakan jalan berbayar (electronic road pricing atau ERP).

"Sekarang, kebijakan pelat kendaraan bermotor ganjil genap dirasa kurang memberikan kontribusi mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan," kata Djoko.

Sebab, masyarakat cenderung membeli kendaraan bermotor dengan pelat berbeda serta ada upaya pemalsuan pelat nomor kendaraan.

Djoko juga menyoroti banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di trotoar, khususnya di Stasiun Tanah Abang.

"Kendati sudah dibuatkan lahan berdagang pengganti, namun kesemrawutan di trotoar yang dipenuhi PKL tersebut sulit ditertibkan seperti sediakala," kata Djoko.

Baca juga: Jakarta Raih Penghargaan STA, Anies Mengaku Masih Punya Pekerjaan Rumah

Lalu, mengenai integrasi antarmoda transportasi. Menurut Djoko, integrasi yang sudah berjalan baru integrasi jadwal perjalanan dan integrasi fisik.

Sementara itu, integrasi pembayaran sedang dalam proses. Kelak, apabila integrasi pembayaran terwujud, maka warga cukup menggunakan satu tiket untuk semua moda transportasi umum.

"Pengguna transportasi umum dapat berlangganan tiket transportasi umum untuk harian, mingguan, atau bulanan," tutur Djoko.

Meski demikian, dia memberikan apresiasi terhadap penegakan hukum dengan bantuan bantuan teknologi informasi (electronic traffic law enforcement atau ETLE).

Djoko menilai, kebijakan ini membantu meringankan polisi.