Dana Penanganan Banjir 2021 Difokuskan untuk Pembebasan Lahan dan Pembangunan Waduk

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, mengonfirmasi anggaran penanganan banjir dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2021 diusulkan Rp 4,05 triliun.

Taufik mengatakan, anggaran tersebut difokuskan untuk peningkatan infrastruktur buat penanganan banjir, seperti untuk pembebasan lahan, pembangunan waduk, pembelian pompa, dan pelebaran kali.

"Anggaran sebesar itu untuk pembesan lahan pelebaran kali, pembangunan waduk, pembelian pompa, dan lain-lain, untuk penanganan banjir. Pelebaran Kali Ciliwung, Kali Angke, dan lain-lain," kata Taufik, Rabu (11/11/2020).

Baca juga: Kaget Saat Risma Sebut Anggaran Banjir Surabaya Rp 460 M, DPRD DKI: Kalau Jakarta Triliunan

Dari jumlah Rp 4,05 triliun tersebut, sebanyak Rp 3,10 trilun diperoleh dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kepala Dinas SDA Juaini menjelaskan, sebagian besar dari anggaran itu akan digunakan untuk pembebasan lahan, seperti pelebaran kali dan pembangunan waduk.

Menurut Juaini, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sistem polder pengendali banjir, revitalisasi pompa pengendali banjir, pembangunan tanggul pengaman pantai (NCICDA).

Anggaran juga akan digunakan untuk pembangunan drainase vertikal, perencanaan dan pengembangan flood supporting information system, dan penataan kawasan Kota Tua.

“Untuk pekerjaan hingga akhir tahun ini kami fokus pada pengerukan waduk, situ, embung yang telah dilaksanakan dari bulan Maret sampai Desember,” kata Juaini.

Baru mulai serius tangani banjir

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru mulai serius menangani permasalahan banjir pada tahun depan.

Jika melihat postur anggaran banjir pada tahun 2021, mayoritas digunakan untuk pembangunan infrastruktur banjir.

"Karena mungkin juga Pemprov akhirnya sadar dan belajar dari banjir 2020 awal tahun," ucap Zita melalui keterangan tertulis.

Dengan demikian, dampak pengurangan banjir baru bisa dirasakan paling tidak 2-3 tahun ke depan.