Permasalahan tak jelasnya standar pengurusan izin sehingga menyebabkan banyaknya pungutan liar di Kota Depok.
Hal itu disampaikan oleh Afifah dalam debat.
“Bicara mengenali pungli yang disampaikan oleh Pak Idris, yang kami rasakan sebagai masyarakat Kota Depok adalah Kota Depok tak pernah mencantumkan berapa lama waktu perizinan,” ujar Afifah.
Menurut Afifah, masyarakat Kota Depok tak pernah mengetahui berapa lama waktu perizinan sehingga pungli masih ada di Kota Depok. Afifah mencontohkan tentang pengurusan pembuatan KTP yang bermasalah.
Baca juga: Cawalkot Pradi: Depok, Hujan Sebentar Saja Sudah Banjir...
"Belum lagi kita warga Depok tak pernah mengetahui batas waktu pelayanan pembuatan KTP. Kami juga tak tahu berapa biaya pembuatan KTP,” ujar Afifah.
Afifah menyinggung, pusat perekonomian hanya terlihat di Margonda. Afifah menyebutkan, hal itu terlihat dari banyaknya mal dan apartemen di Margonda.
"Seperti kita ketahui, Margonda dengan panjang tak sampai lima kilometer ada 8 apartemen, ada empat mal di sana, apartemen ada sekitar 20 tower. Semua pusat perekonomian cuma ada di Margonda," tambahnya.
Afifah mengatakan, pemerintah Kota Depok selama ini tak berhasil membangun pelebaran jalan di arah Sawangan dan Tapos.
Hal itu mengakibatkan perekonomian hanya berpusat di Margonda.
"Pemerintah Kota Depok hanya fokus di bagian utara tanpa membuat jalan di barat dan timur," ujar Afifah.
Pradi mengatakan, pembangunan konektivitas selain Margonda sebenarnya sudah direncanakan saat berpasangan dengan Idris. Pembangunan berada di wilayah barat Kota Depok.
Pradi mengatakan, akan membuat ruas-ruas jalan baru dan melebarkan jalan-jalan alternatif. Hal itu akan membuat akses lebih mudah, efektif, dan membuat ekonomi tumbuh di wilayah tersebut.
Menurut Pradi, roadmap pengembangan konektivitas sudah ada sejak tahun 2013.
Dalam roadmap itu tercantum pengembangan jalan baru dari Juanda-Beji-Limo-Cinere. Namun usulannya itu tidak diterima oleh Idris.
"Bahkan DED (Detail Engineering Design) sudah kami buat pada tahun 2013 dan sudah saya sampaikan ke Pak Idris saat itu. Tapi nampaknya usulan saya itu dicoret sama beliau (Pak Idris)," tambah Idris.