Pemkot Bekasi Pastikan Guru dan Murid Jalani Tes Swab Sebelum Ikut KBM Tatap Muka

Kompas.com - 23/11/2020, 10:17 WIB
Sejumlah siswi baru mengikuti upacara di SMAN 2 Bekasi di Jawa Barat, Senin (13/7/2020). Menurut pihak sekolah sebanyak 48 siswa baru dari 384 peserta didik baru menjadi perwakilan mengikuti upacara bendera, yang merupakan rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama tiga hari. ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAHSejumlah siswi baru mengikuti upacara di SMAN 2 Bekasi di Jawa Barat, Senin (13/7/2020). Menurut pihak sekolah sebanyak 48 siswa baru dari 384 peserta didik baru menjadi perwakilan mengikuti upacara bendera, yang merupakan rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama tiga hari.
|


BEKASI, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Kota Bekasi memastikan semua guru dan murid harus mengikuti swab tes sebelum menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka.

Tes kesehatan itu dilakukan untuk persiapan KBM tatap muka yang rencananya akan digelar Januari tahun 2020.

"Arahan dari menteri sudah ada (untuk tes swab). Pak Wali juga menindaklanjuti," kata anggota Tim Role Model Simulasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Haris Budiyono saat dikonfirmasi, Senin (23/11/2020).

Peraturan tersebut berlaku untuk sekolah negeri dan swasta. Untuk sekolah swasta, biaya swab tes akan dibebankan kepada pihak yayasan.

Baca juga: Disahkan, Upah Minimum Kabupaten Bekasi 2021 Rp 4,7 Juta

Sedangkan untuk sekolah negeri, biaya tes kesehatan akan dibebankan kepada dan bantuan operasional sekolah (BOS).

Namun ketika ditanya berapa dana yang dianggarkan, Heri enggan menjelaskan. Dirinya pun tak merinci secara jelas regulasi tes kesehatan untuk murid dan guru itu.

"Di dana BOS sudah ada sebagian untuk sarana penanganan potensi Covid-19. Nah, Dinas Kesehatan sudah prepare terhadap itu," kata dia.

Kini, Hari dan anggota tim yang lain hanya fokus membentuk regulasi sebagai acuan KBM tatap muka tahun 2021.

Untuk diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim, mengatakan keputusan soal pembelajaran semester genap pada tahun akademik 2020/2021 ada di tangan pemerintah daerah ( pemda), komite sekolah, dan para orangtua.

Baca juga: Sah, UMK Bekasi 2021 Naik Jadi Rp 4,7 Juta

Di tangan ketiga pihak itu, sekolah masing-masing daerah bisa menentukan belajar tatap muka atau masih belajar dari rumah.

"Keputusan ada di pemda, komite sekolah, dan orangtua. Mereka yang menentukan, bukan SKB menteri lagi, jadi pemda bisa memilah yang lebih detail, sekolah mana saja yang sudah bisa belajar tatap muka atau tidak," ungkap Nadiem dalam acara press conference secara daring, Jumat (20/11/2020).

Dia mengatakan, bila pemda dan komite sekolah masing-masing daerah memutuskan peserta didik melanjutkan belajar via daring, maka daerah itu tidak boleh melaksanakan belajar tatap muka.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara : Assyifa Kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara : Assyifa Kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Megapolitan
Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Megapolitan
Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Megapolitan
Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Isi Pledoi Pembunuh Ade Sara, Assyifa: Mohon Putusan Ringan Agar Saya Bisa Melanjutkan Pendidikan...

Isi Pledoi Pembunuh Ade Sara, Assyifa: Mohon Putusan Ringan Agar Saya Bisa Melanjutkan Pendidikan...

Megapolitan
Pengamat Dorong Pemprov DKI Percepat Normalisasi 4 Sungai Utama

Pengamat Dorong Pemprov DKI Percepat Normalisasi 4 Sungai Utama

Megapolitan
UPDATE 5 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 303 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 5 Maret: Tambah 35 Kasus di Kota Tangerang, 303 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta

Gerebek Lumpur hingga Sumur Resapan Dinilai Upaya Minor Atasi Banjir Jakarta

Megapolitan
Kenalan hingga ART Ikut Divaksin di Pasar Tanah Abang, Ikappi: Merugikan Pedagang

Kenalan hingga ART Ikut Divaksin di Pasar Tanah Abang, Ikappi: Merugikan Pedagang

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Wali Kota Tangerang Sebut Penerapan Pembelajaran Tatap Muka Tergantung Dinamika Kasus Covid-19

Megapolitan
Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Penerima Bansos Tunai Rp 300.000 di Jakarta Bisa Dicoret, Ini Ketentuannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X