Sah, UMK Bekasi 2021 Naik Jadi Rp 4,7 Juta

Kompas.com - 22/11/2020, 06:55 WIB
Ilustrasi rupiah Shutterstock/PramataIlustrasi rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Besaran Upah Minimum Kota 2021 untuk Bekasi, Jawa Barat resmi ditetapkan sebesar Rp 4.782.935,64.

Besaran tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No: 561/Kep-Yanbangsos 2020 yang ditandatangi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

UMK 2021 Kota Bekasi naik sebesar Rp 193.227,64 dari UMK 2020 Kota Bekasi sebesar Rp 4.589.708. 

Besaran UMK 2021 tersebut sesuai dengan usulan Pemerintah Kota Bekasi dan serikat buruh.

Baca juga: UMK Tangsel 2021 Naik Jadi Rp 4,2 Juta, Buruh Kecewa Lebih Rendah dari Usulan

Kota Bekasi menjadi salah satu daerah yang menaikkan besaran UMK tahun 2021.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, ada 17 daerah di Jabar yang menaikkan besaran UMK. Sementara 10 daerah tidak menaikan besaran UMK alias tetap.

"Kita melihat ada 10 kabupaten kota yang memang dalam rekomendasinya sesuai dengan SE Kemenaker tanggal 26 oktober 2020 (tidak naik). Lalu sisanya 17 kabupaten/kota yang memang ada kenaikan itu pun kenaikan didasarkan pada inflasi dan juga LPE baik secara nasional, provinsi, kabupaten, kota," kata Setiawan dalam jumpa pers, Sabtu (21/11/2020) petang.

Setiawan menghargai tiap usulan dari daerah baik yang menaikan besaran UMK maupun yang tidak menaikan UMK.

Situasi pandemi Covid-19 menjadi dasar pertimbangan tiap keputusan daerah.

"Kita mengerti bahwa efek dari Covid luar biasa. Dari data evaluasi, ada 2001 perusahaan yang terdampak dan pekerja 112.000-an orang. (Perusahaan) yang merumahkan pekerja ada 987 yang berdampak pada 80.000-an pekerja. Ada yang mem-PHK juga," tutur Setiawan.

Perjalanan alot

Penetapan usulan besaran UMK Kota Bekasi berjalan dengan lobi yang alot.

Kesepakatan besaran UMK Kota Bekasi diwarnai tarik menarik dalam rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko) yang berisi unsur pemerintah, buruh, dan pengusaha pada Selasa (17/12/2020).

Baca juga: Fakta Penetapan UMK 2021 Bekasi Jadi Rp 4,7 Juta, Gelar Voting hingga Pengusaha Menolak

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ika Indah Yarti mengaku sadar betul kondisi rapat saat itu tidak akan menghasilkan keputusan bulat.

Dalam prosesnya, Ika melancarkan lobi setengah kamar kepada semua pihak yang ada di dalam rapat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Sebut Ada Dua Hambatan Proses Pembebasan Lahan Proyek Normalisasi

Wagub DKI Sebut Ada Dua Hambatan Proses Pembebasan Lahan Proyek Normalisasi

Megapolitan
Wagub DKI Minta ASN Pemprov Tetap Kerja pada 12 Maret

Wagub DKI Minta ASN Pemprov Tetap Kerja pada 12 Maret

Megapolitan
Anggaran Terbatas, Pemkot Bekasi Minta Bantuan Ridwan Kamil untuk Proyek Normalisasi Kali Bekasi

Anggaran Terbatas, Pemkot Bekasi Minta Bantuan Ridwan Kamil untuk Proyek Normalisasi Kali Bekasi

Megapolitan
Kawalcovid19: Korban Jiwa Covid-19 Jakarta seperti 3 Kali Tragedi 9/11

Kawalcovid19: Korban Jiwa Covid-19 Jakarta seperti 3 Kali Tragedi 9/11

Megapolitan
Robby Abbas, Mantan Muncikari Artis yang Kembali Ditangkap karena Sabu

Robby Abbas, Mantan Muncikari Artis yang Kembali Ditangkap karena Sabu

Megapolitan
Proyek Normalisasi Kali Bekasi Resmi Dimulai untuk Kendalikan Banjir

Proyek Normalisasi Kali Bekasi Resmi Dimulai untuk Kendalikan Banjir

Megapolitan
Satpol PP Tutup 4 Kafe di Jakpus karena Langgar Jam Operasional

Satpol PP Tutup 4 Kafe di Jakpus karena Langgar Jam Operasional

Megapolitan
KawalCovid19: Tingkat Kematian Pasien di DKI Meningkat hingga 2,8 Persen

KawalCovid19: Tingkat Kematian Pasien di DKI Meningkat hingga 2,8 Persen

Megapolitan
Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara: Assyifa, kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara: Assyifa, kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Megapolitan
Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Megapolitan
Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X