Kompas.com - 24/11/2020, 08:50 WIB
|


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menegaskan, orangtua harus dilibatkan pihak sekolah dalam keputusan menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka.

Satriwan menganggap izin dari orangtua murid merupakan syarat mutlak. Jika orangtua tak mengizinkan anaknya ikut KBM tatap muka, sekolah harus tetap melayani murid tersebut dengan belajar online.

"Jangan memaksa orangtua. Kalau ada satu dua orangtua yang tak mengizinkan (anaknya) masuk sekolah, anak tersebut harus dilayani oleh sekolah," kata Satriwan saat dihubungi, Senin (23/11/2020).

Baca juga: Pemkot Bekasi Butuh Sebulan Bahas Regulasi KBM Tatap Muka di Sekolah

Satriwan sadar perbedaan ini nantinya berpotensi menimbulkan praktik bullying di internal sekolah.

Mereka yang khawatir dan memutuskan tak mau ikut KBM tatap muka cenderung akan jadi korban bully.

"Jangan di-bully anak-anak dan orangtua yang tak mau mengikuti tatap muka, ini rentan sekali terjadi. Sekolah harus mengantisipasi hal ini," terang Satriwan.

Maka dari itu, pihak sekolah harus memastikan bahwa praktik tersebut tak bermunculan di sekolah.

Sebelumnya, Menteri Nadiem Makarim mengatakan, pembukaan pembelajaran tatap muka diputuskan oleh pemerintah daerah (pemda), komite sekolah, dan orangtua murid.

Nadiem menegaskan bahwa belajar tatap muka tidak diwajibkan karena masih masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Pemkot Bekasi Pastikan Guru dan Murid Jalani Tes Swab Sebelum Ikut KBM Tatap Muka

"Memang sudah diberikan izin ke pemda bagi daerah yang sudah siap belajar tatap muka. Memang diperbolehkan, tapi tidak diwajibkan, karena masih pandemi," ungkap Nadiem Makarim dalam acara press conference secara daring, Jumat (20/11/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cabuli Bocah saat Mandi, Pria Disabilitas di Tambora Terancam 9 Tahun Penjara

Cabuli Bocah saat Mandi, Pria Disabilitas di Tambora Terancam 9 Tahun Penjara

Megapolitan
Saksi Sebut Izin Pendirian Indosurya Hanya untuk Usaha Koperasi Simpan Pinjam Anggota

Saksi Sebut Izin Pendirian Indosurya Hanya untuk Usaha Koperasi Simpan Pinjam Anggota

Megapolitan
Diduga Jadi Korban Tawuran di Bekasi, Bocah 12 Tahun Kena Luka Bacok

Diduga Jadi Korban Tawuran di Bekasi, Bocah 12 Tahun Kena Luka Bacok

Megapolitan
Dewan Pengupahan Kota Bekasi Rekomendasikan UMK 2023 Naik 7,09 Persen Jadi Rp 5,1 Juta

Dewan Pengupahan Kota Bekasi Rekomendasikan UMK 2023 Naik 7,09 Persen Jadi Rp 5,1 Juta

Megapolitan
Bocah yang Dicabuli Pria Disabilitas di Tambora Kini Dapat Pendampingan Psikologis

Bocah yang Dicabuli Pria Disabilitas di Tambora Kini Dapat Pendampingan Psikologis

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 di Depok Tembus 4.463, Pemkot Lakukan 4 Hal Ini

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Tembus 4.463, Pemkot Lakukan 4 Hal Ini

Megapolitan
Koalisi Pejalan Kaki Minta Pemkot Libatkan Publik Soal Revitalisasi Trotoar di Margonda

Koalisi Pejalan Kaki Minta Pemkot Libatkan Publik Soal Revitalisasi Trotoar di Margonda

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Wali Kota dan Bupati Harus Tetap Ada di Jakarta...

Ketua DPRD DKI: Wali Kota dan Bupati Harus Tetap Ada di Jakarta...

Megapolitan
Tiup Jari Telunjuk, Isyarat Pria Disabilitas untuk Bungkam Bocah Korban Pencabulan

Tiup Jari Telunjuk, Isyarat Pria Disabilitas untuk Bungkam Bocah Korban Pencabulan

Megapolitan
Besok Warga Kampung Bayam ke Balai Kota, Minta Bantuan Pemprov agar Segera Huni Rusun

Besok Warga Kampung Bayam ke Balai Kota, Minta Bantuan Pemprov agar Segera Huni Rusun

Megapolitan
Kritik APBD DKI Jakarta 2023 Beda dari KUA-PPA Jadi Rp 83,7 Triliun, Fitra: Berpotensi Timbulkan Masalah

Kritik APBD DKI Jakarta 2023 Beda dari KUA-PPA Jadi Rp 83,7 Triliun, Fitra: Berpotensi Timbulkan Masalah

Megapolitan
Polemik Kampung Susun Bayam, Pemprov DKI Diminta Pelajari Janji Anies kepada Warga Gusuran JIS

Polemik Kampung Susun Bayam, Pemprov DKI Diminta Pelajari Janji Anies kepada Warga Gusuran JIS

Megapolitan
Polisi Segera Tetapkan Tersangka dalam Kasus Tabrak Lari Anak Anggota DPRD Bekasi

Polisi Segera Tetapkan Tersangka dalam Kasus Tabrak Lari Anak Anggota DPRD Bekasi

Megapolitan
Meriahnya Penutupan Porprov ke-VI Banten, Ada Aksi Barongsai hingga Parade Para Atlet

Meriahnya Penutupan Porprov ke-VI Banten, Ada Aksi Barongsai hingga Parade Para Atlet

Megapolitan
Pemkot Tangerang Siapkan Puluhan Miliar untuk Atlet Peraih Medali Emas di Porprov Banten 2022

Pemkot Tangerang Siapkan Puluhan Miliar untuk Atlet Peraih Medali Emas di Porprov Banten 2022

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.