MRT Jakarta Akan Akuisisi 51 Persen Saham PT KCI

JAKARTA, KOMPAS.com - PT MRT Jakarta (Perseroda) akan mengakuisisi 51 persen kepemilikan saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) di PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Sementara PT KAI nantinya hanya memiliki porsi saham sebesar 49 persen.

"Sehingga MRT akan mendapat kepemilikan 51 persen pada KCI dan sisanya 49 persen akan dimiliki oleh PT KAI," ucap Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar dalam Forum Diskusi Virtual, Kamis (10/12/2020).

Pemprov DKI Jakarta sendiri menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 1,7 triliun. Namun William belum bisa memastikan nilai dari keseluruhan saham.

Baca juga: Tahun 2020, Penumpang MRT Jakarta Rata-rata 27.901 Orang Per Hari

Sebab proses akuisisi tersebut masih dalam tahap due diligence untuk menentukan nilai aset dan valuasi dari PT KCI.

Proses ini ditargetkan rampung pada Desember 2020, sehingga akuisisi bisa segera dilaksanakan pada awal tahun 2021.

"Angkanya bisa Rp 400 miliar, bisa Rp 800 miliar, bisa Rp 1,2 triliun, masih dalam proses," kata William.

Pembelian saham mayoritas ini juga diharapkan dapat meningkatkan layanan PT KAI, lantaran bisa meningkatkan aksesibilitas stasiun sehingga lebih mudah dijangkau oleh publik.

"Dan tentu nanti akan meningkatkan ridership dari penumpang dan juga layanan PT KAI itu akan menjadi lebih baik," tutur William.

Baca juga: Cegah Kecelakaan, PT KAI Tutup Pelintasan Liar antara Stasiun Kramat dan Pondokjati

Selain itu, aksi korporasi ini akan membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk memanfaatkan dan mengelola stasiun serta kawasan sekitarnya.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta akan mendapatkan manfaat untuk menata kota serta mengintegrasikan berbagai moda transportasi publik.

"Jadi akuisisi 51 persen porsi kepemilikan saham PT KAI di PT KCI ini akan memberikan kewenangan bagi Pemprov DKI dalam memanfaatkan stasiun dan kawasan di sektar TOD, agar dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya," ucap William.

William menuturkan, aksi ini dilakukan berdasarkan penugasan dari Gubernur DKI Jakarta dan merupakan inisiasi dari Pemerintah Pusat untuk melakukan integrasi moda transportasi di Ibu Kota.