Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPRD DKI Sebut Tak Ada Kesepakatan untuk Walk Out Saat Fraksi PSI Bacakan Pandangannya

Kompas.com - 14/12/2020, 16:38 WIB
Rosiana Haryanti,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Jamaludin menyatakan, aksi walk out yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta selain Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilakukan tanpa ada kesepakatan sebelumnya.

Ia juga mengaku, aksi walk out tersebut bukan merupakan sikap partai, namun merupakan keputusan pribadi.

"Tidak, jadi ini tidak ada kesepakatan. Ini murni saya saja, karena saya sudah kecewa dengan sikap-sikap seperti itu. Apalagi ada bahasa bahwa DPRD ini merampok uang rakyat," kata Jamaludin di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).

Dia mengatakan, alasannya meninggalkan ruang rapat paripurna saat Fraksi PSI membacakan pandangan umum karena tidak menyukai inkonsistensi partai tersebut, terutama mengenai masalah pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Walk Out, Anggota DPRD DKI Mengaku Tidak Menyukai Inkonsistensi PSI

Dalam polemik pembahasan anggaran tersebut, Fraksi PSI disebut telah menandatangani daftar hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap rancangan anggaran yang dibahas.

"Tiba-tiba hal ini dibantah oleh DPW-nya. Ini kan tidak konsisten, nah kami tidak mau nanti pandangan umum ini dibacakan, kemudian dibantah lagi oleh partainya. Ya kan percuma saya dengerin," ucap Jamaludin.

Dia juga mengaku tersinggung dengan sikap DPW PSI DKI Jakarta yang mengatakan jika anggota DPRD DKI Jakarta telah merampok uang rakyat.

"Apalagi ada bahasa bahwa DPRD ini merampok uang rakyat. Saya tersinggung, (katanya) saya ngerampok, siapa yang saya rampok? Kalau dia berani, ngomong sendiri sini jangan di media," tutur dia.

Baca juga: Saat Fraksi PSI DPRD DKI Bacakan Pandangannya di Depan Banyak Kursi Kosong

Oleh karenanya, sebelum meninggalkan ruang rapat paripurna, Jamaludin menanyakan apakah pandangan umum yang akan dibacakan oleh Fraksi PSI sudah mendapat persetujuan dari DPW PSI Jakarta.

Jamaludin menambahkan, dia tidak berencana untuk selalu melakukan aksi walk out saat Fraksi PSI membacakan pandangannya.

Aksi walk out dimulai ketika Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad akan membacakan pandangan umum fraksinya dan diinterupsi oleh Jamaludin.

Aksi ini berlangsung hingga Idris selesai membacakan pandangan umum Fraksi PSI.

Lalu, ketika anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Jupiter mulai menyatakan pandangan umum fraksinya, para anggota DPRD yang keluar dari ruang rapat paripurna kembali menduduki kursi mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Epy Kusnandar Direhabilitasi sedangkan Yogi Gamblez Ditahan, Ini Alasan Polisi

Megapolitan
Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Sidang Konflik Lahan, Hakim Periksa Langsung Objek Perkara di Hotel Sultan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com