Batalnya Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI Berujung Kekesalan terhadap PSI...

"Bukan Golkar, saya pribadi. Ini adalah keputusan saya sebagai anggota Dewan, bukan perwakilan partai," kata Jamaludin.

Tidak menyukai inkonsistensi PSI

Jamaludin mengaku, aksi ini dilakukan lantaran ia tidak menyukai inkonsistensi PSI. Masalah ini bermula saat pembahasan RKT DPRD DKI Jakarta.

Saat itu, PSI disebut telah menandatangani daftar hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap rancangan anggaran yang dibahas.

Namun, hasil pembahasan anggaran tersebut dibantah oleh DPW PSI.

"Dia sudah menandatangani absensi, daftar hadir, tidak menyatakan keberatan ketika ditanya, tiba-tiba hal ini dibantah oleh DPW-nya. Ini kan tidak konsisten," kata Jamaludin.

Baca juga: Taufik Tegaskan Gaji DPRD DKI Jakarta 2021 Batal Naik

Dengan adanya polemik ini, politisi dari Partai Golkar ini mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta disebut telah merampok uang rakyat.

"Apalagi ada bahasa bahwa DPRD ini merampok uang rakyat. Saya tersinggung, saya (katanya) ngerampok, siapa yang saya rampok? Kalau dia berani, ngomong sendiri sini, jangan di media," kata Jamaludin.

Disebut sebagai bentuk koreksi

Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, aksi walk out delapan dari sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta saat Fraksi PSI membacakan pandangan adalah sebagai bentuk koreksi.

Dia menilai, aksi walk out tersebut adalah sebuah koreksi terhadap Fraksi PSI yang dinilai masih belum mengerti apa fungsi sebuah fraksi.

"Itu kan bagian dari koreksi terhadap PSI yang ternyata PSI enggak paham juga fungsi fraksi itu apa," kata Taufik

Bukan hanya soal RKT

Taufik membantah aksi walk out anggota Dewan saat Fraksi PSI membacakan pandangan dikarenakan RKT 2021 yang batal naik.

Baca juga: Anggota DPRD Walkout Protes PSI soal Kenaikan Gaji, Pengamat: Kekanak-kanakan

Dia mengatakan, banyak kelakuan PSI yang membuat gerah anggota Dewan karena dinilai tidak konsisten memberikan suara.

"Macam-macam (kasusnya), jadi nanti kan kita enggak mau bahwa ketika di dalam dia sepakat, tiba-tiba besoknya bunyinya lain (tidak sepakat)," kata dia

Taufik menjelaskan, Fraksi PSI tidak memahami bahwa fungsi dari fraksi adalah kepanjangan tangan partai sehingga apa yang semestinya disampaikan fraksi adalah pemikiran partai.

Itulah sebabnya, suara yang dikeluarkan anggota Dewan dari Fraksi PSI semestinya sesuai dengan suara partai dan tidak berubah-ubah, terutama saat pembahasan kenaikan tunjangan dalam RKT 2021.

"Dalam ketentuan dalam UU fraksi adalah kepanjangan tangan partai karenanya sebenarnya suara fraksi, suara yang dikeluarkan oleh fraksi di lingkungan Dewan itu seharusnya menjadi suara partai, kan (yang dilakukan PSI) ini beda," kata dia.