Ia menyebut, perda itu sudah melalui prosedur pembentukan hukum yang benar.
"Ya enggak apa-apa, itu kan Perda disusun oleh Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD, disahkan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta, kalau ada masyarakat kelompok masyarakat organisasi ormas mau pun pribadi-pribadi (keberatan), punya hak (untuk uji materi)," kata Ariza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/12/2020).
Baca juga: Perda Covid-19 DKI Digugat ke MA, M Taufik: Itu Hak Warga
Pemprov DKI Jakarta diklaim akan melakukan evaluasi apabila hasil pembentukan perda dirasa masih kurang baik oleh masyarakat.
“Itu masukan dari masyarakat apa pun bentuknya, akan menjadi perhatian dan pertimbangan kita untuk kita evaluasi ke depan," kata Ariza.
4. "Itu hak warga"
Senada, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, warga yang tinggal di DKI Jakarta berhak menggugat Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 ke MA
"Enggak apa-apa mau gugat, ya, itu kan haknya warga DKI," ujar Taufik saat dihubungi melalui telepon, Jumat (18/12/2020).
Taufik menjelaskan, Perda Covid-19 DKI Jakarta dibuat bukan untuk menghukum masyarakat DKI Jakarta, tetapi untuk membuat masyarakat Jakarta mnejadi lebih sehat.
"Kami (DPRD) dengan pemerintah ingin warga Jakarta semua sehat. Salah satu caranya dengan cara memvaksin. Kalau mau divaksin, menolak, ada kemungkinan penyebaran lewat yang bersangkutan," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.