Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BEM UI Kritik Pembubaran FPI oleh Pemerintah Tanpa Peradilan

Kompas.com - 04/01/2021, 13:04 WIB
Vitorio Mantalean,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengkritik langkah pemerintah membubarkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi kemasyarakatan, tanpa melalui proses peradilan.

Kritik itu termuat dalam pernyataan sikap resmi BEM UI yang terbit, Minggu (3/1/2021).

"Prosedur dan landasan atas keputusan dilarangnya organisasi kemasyarakatan tersebut tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945," tulis pernyataan sikap mereka.

Baca juga: Ini Alasan Kuasa Hukum Batal Gugat SKB Pembubaran FPI ke PTUN

Sebagai informasi, pembubaran dan pelarangan kegiatan FPI didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 menteri.

Keenamnya adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

BEM UI menilai, UU Ormas yang dijadikan rujukan bagi SKB 6 Menteri itu tak selaras dengan konsep negara hukum yang menjunjung kebebasan berserikat.

Sejak UU Ormas direvisi melalui Perppu lalu ditetapkan sebagai UU Ormas yang baru (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017), mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas dicabut.

Akibatnya, hal ini memberikan kewenangan yang kelewat besar bagi eksekutif untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan.

Baca juga: Maklumat Kapolri soal FPI: Dari Larangan Akses Konten hingga Potensi Ancaman Kebebasan Pers

Preseden dibubarkannya FPI dianggap dapat menjadi alarm bagi kebebasan berserikat di Indonesia, karena sewaktu-waktu menghadapi ancaman pembubaran oleh pemerintah tanpa proses peradilan.

"Karena seakan-akan memberikan kekuasaan yang absolut bagi eksekutif untuk kemudian membubarkan organisasi kemasyarakatan," kata Ketua BEM UI, Fajar Adi Nugroho ketika dihubungi Kompas.com, Senin (4/1/2021).

Fajar menegaskan bahwa pihaknya bukan sedang membela FPI sebagai ormas.

"Kita membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan dan hari ini kebetulan konteksnya FPI," ujarnya.

Sebelumnya, kritik senada juga dilontarkan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari.

Menurut Feri, pembubaran FPI tanpa proses peradilan berdasarkan UU Ormas sudah sesuai, tetapi bisa jadi tidak sesuai jika berkaca pada pasal 28 UUD 1945, di mana negara menjamin kebebasan berserikat.

"Kalau basisnya Undang-Undang Dasar belum tentu langkah-langkah pemerintah membatasi FPI dalam artian undang-undang mencabut status badan hukumnya atau surat keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM," kata Feri kepada Kompas.com, Kamis (31/12/2020).

Baca juga: Sikap Pemprov DKI Terkait Pembubaran FPI, Tak Ikut Campur dan Belum Bisa Menindak...

Halaman:


Terkini Lainnya

Wanita yang Ditemukan Tewas di Ruko Kelapa Gading Tinggal Bersama Pacarnya

Wanita yang Ditemukan Tewas di Ruko Kelapa Gading Tinggal Bersama Pacarnya

Megapolitan
MK Sudah Terima 52 'Amicus Curiae', Hanya 14 yang Didalami

MK Sudah Terima 52 "Amicus Curiae", Hanya 14 yang Didalami

Megapolitan
Sosok Sella Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang, Dikenal Bertanggung Jawab

Sosok Sella Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang, Dikenal Bertanggung Jawab

Megapolitan
Wanita Hamil yang Tewas di Ruko Kelapa Gading Baru Bekerja Dua Hari

Wanita Hamil yang Tewas di Ruko Kelapa Gading Baru Bekerja Dua Hari

Megapolitan
Sebelum Toko Bingkai Saudara Frame Terbakar, Ibunda Sella Sempat Tak Beri Izin Anaknya Bekerja di Sana

Sebelum Toko Bingkai Saudara Frame Terbakar, Ibunda Sella Sempat Tak Beri Izin Anaknya Bekerja di Sana

Megapolitan
Satu Korban Kebakaran Toko Bingkai Saudara Frame adalah Warga Bogor, Baru Bekerja 5 Hari

Satu Korban Kebakaran Toko Bingkai Saudara Frame adalah Warga Bogor, Baru Bekerja 5 Hari

Megapolitan
Tabrak Trotoar di Dekat Stasiun MRT Blok A, Pengendara Motor Tewas

Tabrak Trotoar di Dekat Stasiun MRT Blok A, Pengendara Motor Tewas

Megapolitan
Suasana Ruko Tempat Tewasnya Wanita Hamil di Kelapa Gading, Kosong dan Tak Ada Garis Polisi

Suasana Ruko Tempat Tewasnya Wanita Hamil di Kelapa Gading, Kosong dan Tak Ada Garis Polisi

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Diduga Pembunuh Wanita Hamil di Kelapa Gading

Polisi Kantongi Identitas Diduga Pembunuh Wanita Hamil di Kelapa Gading

Megapolitan
Pendaftaran Ditutup, Berikut Daftar 13 Bakal Calon Wali Kota Bogor dari PDIP

Pendaftaran Ditutup, Berikut Daftar 13 Bakal Calon Wali Kota Bogor dari PDIP

Megapolitan
Perempuan Diduga Hamil Ditemukan Tewas di Ruko Kelapa Gading

Perempuan Diduga Hamil Ditemukan Tewas di Ruko Kelapa Gading

Megapolitan
Mantan Wakil Wali Kota Bogor dan Sespri Iriana Jokowi Ikut Penjaringan Pilwakot Bogor Lewat PDIP

Mantan Wakil Wali Kota Bogor dan Sespri Iriana Jokowi Ikut Penjaringan Pilwakot Bogor Lewat PDIP

Megapolitan
Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Megapolitan
Rute KA Pangrango dan Tarifnya 2024

Rute KA Pangrango dan Tarifnya 2024

Megapolitan
Benyamin-Pilar Saga Akan Kembali Maju di Pilkada Tangsel

Benyamin-Pilar Saga Akan Kembali Maju di Pilkada Tangsel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com