Kompas.com - 05/01/2021, 06:30 WIB

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fajar Adi Nugroho membantah pihaknya membela Front Pembela Islam (FPI) sehubungan dengan pernyataan sikap mereka yang diterbitkan pada Minggu (3/1/2021).

Dalam pernyataan sikap tersebut, BEM UI menyoroti SKB 6 Menteri yang dipakai untuk membubarkan FPI merujuk pada UU Ormas terbaru (UU Nomor 16 Tahun 2017), yang menghapus mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas.

"Apa yang kami fokuskan terkait pembubaran ormas ini adalah bagaimana prosedurnya. Kami membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan (tanpa peradilan) dan hari ini kebetulan konteksnya FPI," ujar Fajar kepada Kompas.com, Senin (4/1/2021).

Baca juga: BEM UI Kritik Pembubaran FPI oleh Pemerintah Tanpa Peradilan

Ia menambahkan, sejak awal kepengurusannya, BEM UI konsisten terhadap prinsip negara hukum sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

"Karena Indonesia negara hukum, maka salah satu prinsipnya adalah perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi. Selama satu tahun ini kita bisa melihat apa saja hal-hal yang bertentangan atau mendegradasi prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara hukum," kata Fajar.

"Dalam konteks ini, kita melihat bahwa pembubaran FPI sebagai organisasi kemasyarakatan menjadi pertanyaan bagi BEM UI, apabila kita kontekstualisasikan dengan Indonesia sebagai negara hukum," ujarnya.

Preseden dibubarkannya FPI dianggap dapat menjadi alarm bagi kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi, karena ormas sewaktu-waktu menghadapi ancaman pembubaran oleh pemerintah tanpa proses peradilan.

Baca juga: Pernyataan Sikap Lengkap BEM UI soal Pembubaran FPI Tanpa Peradilan

Sebagai informasi, Pasal 61 ayat 1 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan, “Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas, huruf c adalah pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan badan hukum".

Lalu, Pasal 61 ayat 3 huruf b berbunyi, “Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia".

Kemudian, Pasal 80 a berbunyi, “Pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.”

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Metro: Hasil Visum Simpulkan Luka-luka di Tubuh Lesti Kejora akibat Kekerasan

Polda Metro: Hasil Visum Simpulkan Luka-luka di Tubuh Lesti Kejora akibat Kekerasan

Megapolitan
Akbar Tanjung: Saya Dukung Anies Sebagai Capres, Peluangnya Kuat

Akbar Tanjung: Saya Dukung Anies Sebagai Capres, Peluangnya Kuat

Megapolitan
Pemprov DKI Kerja Sama dengan 11 Pemda, Anies: Agar Kesejahteraan Merata

Pemprov DKI Kerja Sama dengan 11 Pemda, Anies: Agar Kesejahteraan Merata

Megapolitan
Cerita Damkar Terima Laporan Kebakaran Palsu di Tambora: Penelpon Tergesa-Gesa Seakan Benar Kejadian

Cerita Damkar Terima Laporan Kebakaran Palsu di Tambora: Penelpon Tergesa-Gesa Seakan Benar Kejadian

Megapolitan
Polda Metro: Lesti Kejora Sering Alami KDRT, Pernah Dilempar Bola Biliar oleh Rizky Billar

Polda Metro: Lesti Kejora Sering Alami KDRT, Pernah Dilempar Bola Biliar oleh Rizky Billar

Megapolitan
Mayat Laki-laki Ditemukan Tertutup Karung di Pinggir Tol Jagorawi

Mayat Laki-laki Ditemukan Tertutup Karung di Pinggir Tol Jagorawi

Megapolitan
Benarkah Wajah Baru Pelabuhan Muara Angke Menguntungkan Warga Kepulauan Seribu?

Benarkah Wajah Baru Pelabuhan Muara Angke Menguntungkan Warga Kepulauan Seribu?

Megapolitan
Pengguna Transjakarta yang Saldonya Terpotong Dua Kali Bisa Refund, Ini Caranya

Pengguna Transjakarta yang Saldonya Terpotong Dua Kali Bisa Refund, Ini Caranya

Megapolitan
Cegah Banjir Berulang, Tol BSD Tangsel Akan Ditinggikan 2 Meter

Cegah Banjir Berulang, Tol BSD Tangsel Akan Ditinggikan 2 Meter

Megapolitan
Kuasa Hukum Ingin Mamat Alkatiri Bertemu Hillary Brigitta untuk Mediasi Kasus 'Roasting'

Kuasa Hukum Ingin Mamat Alkatiri Bertemu Hillary Brigitta untuk Mediasi Kasus "Roasting"

Megapolitan
Sudah 4 Kali Banjir Melanda Tol BSD Tangsel Sepanjang 2022

Sudah 4 Kali Banjir Melanda Tol BSD Tangsel Sepanjang 2022

Megapolitan
Waspada Hujan Deras Disertai Petir Malam Ini di Sejumlah Wilayah Kota Tangerang

Waspada Hujan Deras Disertai Petir Malam Ini di Sejumlah Wilayah Kota Tangerang

Megapolitan
Wagub Riza Resmikan Pembangunan KKota Street Kiosk, Bakal Lokasi Dagangan Suvenir Khas Jakarta

Wagub Riza Resmikan Pembangunan KKota Street Kiosk, Bakal Lokasi Dagangan Suvenir Khas Jakarta

Megapolitan
Keluh Kesah Penumpang Transjakarta Akibat Kebijakan 'Tap In-Tap out': Antrean Panjang hingga Saldo Terpotong 2 Kali

Keluh Kesah Penumpang Transjakarta Akibat Kebijakan "Tap In-Tap out": Antrean Panjang hingga Saldo Terpotong 2 Kali

Megapolitan
Shalat Gaib untuk Korban Kanjuruhan, Kapolres Tangerang Ingatkan Jajaran Hindari Kesalahan Saat Tugas

Shalat Gaib untuk Korban Kanjuruhan, Kapolres Tangerang Ingatkan Jajaran Hindari Kesalahan Saat Tugas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.