Bantah Bela FPI dalam Pernyataan Sikap, BEM UI: Ini soal Landasan Pembubaran Ormas Tanpa Peradilan

Kompas.com - 05/01/2021, 06:30 WIB
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fajar Adi Nugroho di Kantor WALHI, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).  KOMPAS.com/Dian Erika Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fajar Adi Nugroho di Kantor WALHI, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Fajar Adi Nugroho membantah pihaknya membela Front Pembela Islam (FPI) sehubungan dengan pernyataan sikap mereka yang diterbitkan pada Minggu (3/1/2021).

Dalam pernyataan sikap tersebut, BEM UI menyoroti SKB 6 Menteri yang dipakai untuk membubarkan FPI merujuk pada UU Ormas terbaru (UU Nomor 16 Tahun 2017), yang menghapus mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas.

"Apa yang kami fokuskan terkait pembubaran ormas ini adalah bagaimana prosedurnya. Kami membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan (tanpa peradilan) dan hari ini kebetulan konteksnya FPI," ujar Fajar kepada Kompas.com, Senin (4/1/2021).

Baca juga: BEM UI Kritik Pembubaran FPI oleh Pemerintah Tanpa Peradilan

Ia menambahkan, sejak awal kepengurusannya, BEM UI konsisten terhadap prinsip negara hukum sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

"Karena Indonesia negara hukum, maka salah satu prinsipnya adalah perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi. Selama satu tahun ini kita bisa melihat apa saja hal-hal yang bertentangan atau mendegradasi prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara hukum," kata Fajar.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dalam konteks ini, kita melihat bahwa pembubaran FPI sebagai organisasi kemasyarakatan menjadi pertanyaan bagi BEM UI, apabila kita kontekstualisasikan dengan Indonesia sebagai negara hukum," ujarnya.

Preseden dibubarkannya FPI dianggap dapat menjadi alarm bagi kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi, karena ormas sewaktu-waktu menghadapi ancaman pembubaran oleh pemerintah tanpa proses peradilan.

Baca juga: Pernyataan Sikap Lengkap BEM UI soal Pembubaran FPI Tanpa Peradilan

Sebagai informasi, Pasal 61 ayat 1 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2017 menyebutkan, “Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas, huruf c adalah pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan badan hukum".

Lalu, Pasal 61 ayat 3 huruf b berbunyi, “Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia".

Kemudian, Pasal 80 a berbunyi, “Pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.”

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gagalkan Peredaran Narkoba Jaringan Timur Tengah, Polisi Sita 1,1 Ton Sabu

Gagalkan Peredaran Narkoba Jaringan Timur Tengah, Polisi Sita 1,1 Ton Sabu

Megapolitan
Kapolri Sebut Peredaran 1,129 Ton Sabu Libatkan Napi Lapas Cilegon

Kapolri Sebut Peredaran 1,129 Ton Sabu Libatkan Napi Lapas Cilegon

Megapolitan
Usai Panen Padi, Anies Gelar Apel Gara-gara Jakarta 'Panen Covid-19'

Usai Panen Padi, Anies Gelar Apel Gara-gara Jakarta "Panen Covid-19"

Megapolitan
Aliran Anak Kali Pesangrahan Berhasil Dibuka, Banjir di Tiga Perumahan Ciputat Surut

Aliran Anak Kali Pesangrahan Berhasil Dibuka, Banjir di Tiga Perumahan Ciputat Surut

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Depok Melonjak, Warga Diingatkan Jaga Prokes dan Patuhi Aturan Pemerintah

Kasus Covid-19 di Depok Melonjak, Warga Diingatkan Jaga Prokes dan Patuhi Aturan Pemerintah

Megapolitan
Material Longsor Berhasil Dikeruk, Air Kali Tak Lagi Meluap Ke Permukiman Warga di Ciputat

Material Longsor Berhasil Dikeruk, Air Kali Tak Lagi Meluap Ke Permukiman Warga di Ciputat

Megapolitan
Hasil Tes Urine Anji Positif Mengandung Zat Aktif yang Ada Dalam Ganja

Hasil Tes Urine Anji Positif Mengandung Zat Aktif yang Ada Dalam Ganja

Megapolitan
Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 di Stadion, Jokowi Harap Bisa Diterapkan di Wilayah Lain

Bekasi Gelar Vaksinasi Covid-19 di Stadion, Jokowi Harap Bisa Diterapkan di Wilayah Lain

Megapolitan
Jaksa: Rizieq Shihab Terlalu Banyak Keluh Kesah, Hampir Tak Ada Hubungan dengan Perkara

Jaksa: Rizieq Shihab Terlalu Banyak Keluh Kesah, Hampir Tak Ada Hubungan dengan Perkara

Megapolitan
Diperiksa Terkait Kasus Narkoba, Anji: Saya Diperlakukan dengan Baik

Diperiksa Terkait Kasus Narkoba, Anji: Saya Diperlakukan dengan Baik

Megapolitan
Tanggapi Pleidoi, Jaksa Sebut Rizieq Shihab Mudah Sekali Hujat Orang Lain

Tanggapi Pleidoi, Jaksa Sebut Rizieq Shihab Mudah Sekali Hujat Orang Lain

Megapolitan
Tepergok Curi Motor Milik Polisi di Pancoran, Dua Pemuda Babak Belur Dihajar Warga

Tepergok Curi Motor Milik Polisi di Pancoran, Dua Pemuda Babak Belur Dihajar Warga

Megapolitan
Proyek Rumah Mewah di Menteng Dua Kali Disegel karena Langgar IMB

Proyek Rumah Mewah di Menteng Dua Kali Disegel karena Langgar IMB

Megapolitan
Hari Pertama Dibuka, PPDB di SDN 03 Tanah Tinggi Kota Tangerang Sepi Pendaftar

Hari Pertama Dibuka, PPDB di SDN 03 Tanah Tinggi Kota Tangerang Sepi Pendaftar

Megapolitan
Diperiksa Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba, Anji Disebut Kooperatif

Diperiksa Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba, Anji Disebut Kooperatif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X