Depok Ungkap Selisih 5.068 Kasus Covid-19, Data Kemenkes dan Jawa Barat Lebih Sedikit

DEPOK, KOMPAS.com - Masalah integrasi data kasus Covid-19 dari daerah hingga pusat sampai saat ini belum terselesaikan.

Kini, giliran Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok yang melaporkan bahwa terjadi selisih yang cukup lebar antara data real-time di Depok dengan data yang ada pada Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan.

"Saat ini, terjadi gap (selisih) data yang cukup tinggi, sejumlah 5.068 kasus perbedaan data antara pusat dengan Kota Depok. Ini informasinya terjadi juga dengan daerah lainnya," jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana, Kamis (7/1/2021).

Sebagai informasi, selisih 5.068 kasus Covid-19 diketahui berdasarkan data pada Selasa (5/1/2021) lalu.

Baca juga: Selisih Data Laporan Corona Daerah-Pusat Semakin Besar, Apa Dampaknya?

Kala itu, Depok telah mencatat 18.514 kasus Covid-19 keseluruhan, dengan rincian 14.450 pasien Covid-19 sembuh, dan 441 pasien Covid-19 meninggal.

Sementara itu, data Kemenkes hanya mencatat total 13.446 kasus Covid-19 di Depok, 10.679 sembuh, dan 204 meninggal.

Itu berarti, selain selisih 5.068 kasus positif Covid-19 (27 persen), kemudian ada selisih 3.771 pasien sembuh (26 persen).

Sementara selisih terbesar terjadi pada kasus kematian di Depok, yakni 240 kasus (54 persen) menurut data Kementerian Kesehatan.

Selisih data ini diduga terjadi dalam rantai laporan data dari tingkat kota, provinsi, lalu Kemenkes.

Baca juga: Angka Kematian Jateng Selisih hingga 1.000 Orang, Epidemiolog Ingatkan Potensi Mismanajemen Data

"Data yang digunakan salah satunya untuk menghitung zona risiko daerah oleh Satgas Pusat mengambil data dari Pusdatin Kementerian Kesehatan. Untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat fasilitas untuk data itu memang dikendalikan oleh Pikobar Jawa Barat," tuturnya.

"Data-data kita kalau Depok itu di-publish setiap hari, jadi tidak ada dua data. Yang Kota Depok publish adalah data real-time, karena ini menyangkut keselamatan manusia," ujar Dadang.

Ia menambahkan, permasalahan ini sudah terdeteksi sejak Oktober 2020, ketika selisih data antara Depok dengan provinsi dan pemerintah pusat ada di angka 600-an kasus.

Dadang mengaku telah mengupayakan rekonsiliasi data, namun hal itu tak kunjung tercapai.

"Pusdatin (Kemenkes) sudah datang ke Kota Depok untuk melakukan rekonsiliasi data. Kita sudah sepakati bahwa dilakukan (rekonsiliasi data) karena gap-nya cukup banyak, tidak mungkin kita meng-input satu-satu," ujar Dadang.

"Ketika implementasinya, informasi dari Kemenkes, Pikobar belum memberikan akses. Kami koordinasi dengan satgas provinsi dan sampai hari ini belum ada tindak lanjut penyelesaian."