Pemerintah Batasi Kegiatan Masyarakat, Kadin DKI Dorong Pelaku Usaha Coba Bisnis Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mendorong para pelaku usaha menangkap peluang usaha digital di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah terbantu dengan platform digital.

Sebab, Indonesia merupakan pasar yang potensial dalam menyerap arus digitalisasi karena jumlah penduduk yang besar serta generasi milenial yang mendominasi populasi.

"Potensi pasar digital di Indonesia sangat menjanjikan. Terlebih di tengah pandemi, saat lebih banyak orang memanfaatkan platform digital untuk melakukan transaksi," kata Diana kepada Kompas.com, Jumat (7/1/2021).

Diana menambahkan, hal ini penting untuk pemulihan ekonomi.

Sebab, pandemi dan pembatasan kegiatan yang diberlakukan oleh pemerintah dapat meredupkan sektor ekonomi.

Baca juga: Kadin DKI Berkeberatan dengan PPKM 11-25 Januari 2021

Oleh karenanya, Kadin DKI menyarankan pemerintah menyiapkan infrastruktur digital yang memadai dan merata di seluruh kawasan.

Diana berpesan, penyiapan infrastruktur digital bukan hanya dilakukan di perkotaan saja, melainkan juga di pedesaan.

"Penyiapan infrastruktur digital yang memadai dan merata di seluruh kawasan harus menjadi agenda utama pemerintah," kata Diana.

Pemerintah memutuskan untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan itu akan diterapkan secara terbatas.

Tujuannya, meminimalisasi penularan Covid-19.

Baca juga: Kadin DKI Dorong Pemerintah Sediakan Infrastruktur Digital

Secara garis besar, pembatasan ini mengatur sejumlah kegiatan, antara lain perkantoran, pembelajaran di sekolah, operasional pusat perbelanjaan, seni budaya, hingga peribadatan.

Dalam penjelasannya, Airlangga menyebutkan, pembatasan kegiatan masyarakat kali ini sudah sesuai dengan peraturan undang-undang.

Selain itu, kebijakan ini sudah dilengkapi dengan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.