Menanti Gebrakan Pemerintah Pusat di Tengah Kolapsnya RS Covid-19 di Jabodetabek

JAKARTA, KOMPAS.com - Lonjakan kasus Covid-19 telah menyebabkan fasilitas kesehatan di wilayah Jabodetabek "lumpuh".

Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta hingga 17 Januari 2021, tempat tidur isolasi pasien Covid-19 di Jakarta sudah terisi hingga 87 persen dari total 7.827 tempat tidur di 101 rumah sakit rujukan. Padahal, Jakarta memiliki fasilitas kesehatan lebih banyak dan lengkap dibandingkan daerah lain.

Tak hanya dialami Jakarta, fasilitas kesehatan di kota-kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi juga "lumpuh".

Baca juga: Warga di Depok Dinilai Patuh Pakai Masker di Jalan Raya, Giliran di Permukiman Malah Dilepas

Pekan lalu, Lapor Covid-19 melaporkan seorang warga domisili Depok, Jawa Barat, meninggal di taksi online dalam keadaan menderita gejala Covid-19.

Ia meninggal dalam perjalanan mencari rumah sakit yang menerima pasien Covid-19. Sebelumnya, dia telah ditolak oleh 10 rumah sakit. Insiden tersebut terjadi pada 20 Desember lalu, berdasarkan laporan keluarga yang diterima oleh Lapor Covid-19.

"Anggota keluarganya meninggal di taksi daring setelah ditolak 10 rumah sakit rujukan Covid-19," ujar Lapor Covid-19 dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/1/2021).

Kasus lainnya yang menunjukkan "lumpuhnya" fasilitas kesehatan di wilayah Jabodetabek adalah tiga pasien positif Covid-19, dua di antaranya ibu dan bayi tiga tahun yang kesulitan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Baca juga: Kisah Perjuangan Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Masuk ICU, Sempat Telepon 60 RS di Jabodetabek

Menurut relawan Lapor Covid-19, mereka telah menghubungi 60 rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sejak Senin (18/1/2021) malam. Namun, hasilnya nihil karena semua rumah sakit mnenyatakan ruang ICU khusus pasien Covid-19 telah penuh.

Sampai keesokan harinya, ketiga pasien tersebut belum mendapat perawatan di rumah sakit. Padahal, relawan Lapor Covid-19 telah menghubungi pejabat terkait mulai dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Belum. Kami sudah menghubungi Menkes dan Gubernur Jakarta, dan banyak pihak lain. Katanya sedang dicari, tapi belum ada sampai sekarang," kata relawan Laporcovid-19, Ahmad Arif, kepada Kompas.com, pukul 13.06 WIB.

Pada Selasa (19/1/2021) pukul 14.49 WIB, ketiganya baru mendapat perawatan di RSCM. Namun, mereka tak langsung menjalani perawatan di ruang ICU. Sebab, tempat tidur ICU di RSCM juga sudah terisi semuanya.

"Masih harus antre karena UGD juga penuh," kata Arif.

Baca juga: Faskes Terancam Kolaps karena Lonjakan Covid-19 Tak Terkendali, Apa Kata Pemprov DKI?

Bagaimana langkah pemerintah menangani fasilitas kesehatan yang mulai kolaps?

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meminta pemerintah pusat mengambil alih koordinasi penangangan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa.

Apabila pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jabodetabek, fasiltias kesehatan diharapkan bertambah sehingga mampu menampung lebih banyak pasien.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," ujar Riza.

Baca juga: Kolapsnya RS Rujukan di Jabodetabek, Antrean UGD hingga Pasien Meninggal karena Telantar

Menurut Ariza, koordinasi antar wilayah terkait penanganan Covid-19 semestinya dilakukan tidak hanya dari sisi waktu penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara bersamaan saja.

Pemerintah pusat seharusnya hadir ketika koordinasi mengenai penggunaan fasilitas kesehatan antar wilayah mulai terganggu.

"Kami harap kebijakan ini terus ditingkatkan tak hanya substansi, materinya, tapi juga waktunya disamakan, tapi berbagai fasilitas kesehatan juga perlu ditingkatkan," ujar dia.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban mengatakan, pemerintah harus segera menambah jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 secara berkala.

Hal itu perlu dilakukan guna mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Catat, Hotline Layanan Covid-19 dan Rumah Sakit Rujukan di Jakarta

"Artinya kita memang harus antisipasi dari waktu ke waktu, jadi kalau dahulu kita sudah menaikkan jumlah rumah sakit untuk rujukan, sekarang harus menaikan lagi, bulan depan harus naik lagi," kata Zubairi, dalam diskusi secara daring.

Zubairi memahami bahwa saat ini proses vaksinasi Covid-19 sudah dimulai. Namun, butuh waktu lama agar vaksin bisa bekerja maksimal untuk membentuk kekebalan komunitas.

Sebagai solusi jangka pendek, Zubairi meminta pemerintah tetap menambah jumlah rumah sakit dan tempat tidur untuk pasien Covid-19.

"Kemudian bagaimana kalau naik 1,2 juta, 1,5 juta artinya memang kita harus menyesuaikan menambahkan secara berkala, tempat tidur di rumah sakit, di ICU, ventilator," ucap Zubairi.